Mantap .. Langsung Surati Jokowi, Ketua KPK: Kalau Remisi Koruptor Diterima Kita WO Saja - Commando
C0MANDO.COM - JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Telah Memastikan Jika Pihaknya akan terus Berjuang menolak Revisi PP No 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dikarenakan Jika Sampai Terjadi Revisi Maka Akan mempermudah Koruptor Untuk Mendapatkan Remisi (Pengurangan Masa Tahanan).
Baca Juga Berita Terkini Lainnya :
Anggotanya Di Blacklist Panglima TNI Melakukan Protes dan kecam Tindakan Imigrasi Singapura
masukan Daftar Hitam Tanpa Alasan,Letnan Jendral (Purn) Suryo Prabowo Tuntut Singapura
Suryo Prabowo: Sekarang Ini Pemerintah Lebih Bisa Pahami Perilaku Negara Asing daripada Bangsanya Sendiri
Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan jika selain mengirimkan orang kepercayaannya langsung ke dalam pembahasan rencana revisi mengenai aturan tersebut. beliau juga telah mengirimkan surat langsung kepada Menkumham Yasonna Laoly dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang isinya dengan tegas menolak revisi tersebut.
"Jadi saya selain mengirimkan utusan, kita juga mengirimkan surat ke Menkumham dan tembusannya ke Presiden. Kita tetap menyatakan sikap kita dan kalau enggak terima itu kita WO saja," kata Agus saat melakukan family gathring bersama awak media di Tanah Kita, Sukabumi, Sabtu (20/8/2016).
Ketua KPK Agus Rahardjo Juga Menambahkan apabila alasan pemberian remisi terhadap terpidana korupsi dikarenakan penuhnya Lapas. Sudah Sepatutnya, Menkumham Yasonna Laoly membangun dan menambah lagi Lapas Agar Tidak lagi memberikan keuntungan bagi para koruptor.
"Kalau alasan Lapas penuh itu enggak tepat. Kalau penuh ya bangun Lapas baru karena kalau kita melihat tren kejahatan di Amerika tahun 1990 menurun tapi kalau kita meningkat. Kalau memberikan remisi mestinya alasannya bukan itu dan membangun Lapas lebih banyak lagi," simpulnya.
C0MANDO.COM - JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Telah Memastikan Jika Pihaknya akan terus Berjuang menolak Revisi PP No 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dikarenakan Jika Sampai Terjadi Revisi Maka Akan mempermudah Koruptor Untuk Mendapatkan Remisi (Pengurangan Masa Tahanan).
Baca Juga Berita Terkini Lainnya :
Anggotanya Di Blacklist Panglima TNI Melakukan Protes dan kecam Tindakan Imigrasi Singapura
masukan Daftar Hitam Tanpa Alasan,Letnan Jendral (Purn) Suryo Prabowo Tuntut Singapura
Suryo Prabowo: Sekarang Ini Pemerintah Lebih Bisa Pahami Perilaku Negara Asing daripada Bangsanya Sendiri
Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan jika selain mengirimkan orang kepercayaannya langsung ke dalam pembahasan rencana revisi mengenai aturan tersebut. beliau juga telah mengirimkan surat langsung kepada Menkumham Yasonna Laoly dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang isinya dengan tegas menolak revisi tersebut.
"Jadi saya selain mengirimkan utusan, kita juga mengirimkan surat ke Menkumham dan tembusannya ke Presiden. Kita tetap menyatakan sikap kita dan kalau enggak terima itu kita WO saja," kata Agus saat melakukan family gathring bersama awak media di Tanah Kita, Sukabumi, Sabtu (20/8/2016).
Ketua KPK Agus Rahardjo Juga Menambahkan apabila alasan pemberian remisi terhadap terpidana korupsi dikarenakan penuhnya Lapas. Sudah Sepatutnya, Menkumham Yasonna Laoly membangun dan menambah lagi Lapas Agar Tidak lagi memberikan keuntungan bagi para koruptor.
"Kalau alasan Lapas penuh itu enggak tepat. Kalau penuh ya bangun Lapas baru karena kalau kita melihat tren kejahatan di Amerika tahun 1990 menurun tapi kalau kita meningkat. Kalau memberikan remisi mestinya alasannya bukan itu dan membangun Lapas lebih banyak lagi," simpulnya.
Berkomentarlah Dengan Bijak
EmoticonEmoticon