Plt Kadisdukcapil Akui Keluarkan KTP-el untuk TKA

Plt Kadisdukcapil Akui Keluarkan KTP-el untuk TKA

CIANJUR – Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur, M Sidiq El-Fatah, mengakui jika pihaknya telah mengeluarkan KTP elektronik untuk Tenaga Kerja Asing di Cianjur.

“TKA tersebut sudah berhak mendapatkan KTP karena sudah memenuhi beberapa persyaratan, dan sudah memiliki izin tinggal dari kepala daerah setempat,” katanya.

Menurutnya, pemberian KTP-el tersebut tidak semudahnya di berikan. Namun hal itu sudah berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan.

“Dalam pasal 63 nomer satu menyebutkan Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki surat izin tinggal tetap, dan sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah wajib memiliki KTP-el,” jelasnya.

Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur menemukan seorang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat melakukan sidak ke sejumlah perusahaan di Cibeber dan Campaka pekan lalu.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Cianjur, Dwi Ambar Wahyuningtyas, mengatakan, saat melakukan sidak pihaknya tidak hanya menemukan kejanggalan dari surat Izin Menperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang tidak sesuai dengan perusahaan tempatnya bekerja, tetapi juga adanya TKA yang menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menurutnya, KTP elektronik tersebut sama persis pada umumnya. Hanya terdapat pada perbedaan masa belaku serta kewarganegaraan yang tercantum di dalamnya.

“Kami menemukan hal tersebut, sama persis dengan KTP penduduk Indonesia, namun untuk kewarganegaraan dicantumkan negara asalnya,” kata dia. (bay/red)

Sumber: Cianjur Ekspress

Yonif 642/Kps Gelar Outbound Membentuk Karakter Generasi Penerus

Yonif 642/Kps Gelar Outbound Membentuk Karakter Generasi Penerus

JAKARTA, tniad.mil.id – Kegiatan outbound bertujuan untuk melatih kepemimpinan, kebersamaan, keberanian dan kepercayaan diri sejak usia dini melalui berbagai permainan yang cukup mengasyikkan dan diharapkan akan dinikmati oleh anak-anak.

Tersebut disampaikan Danyonif 642/Kapuas Mayor Inf Condro Edi Wibowo S.Sos, dalam rilis tertulisnya Minggu (24/2/2019).

Diungkapkan Danyon bahwa kegiatan outbound ini dilaksanakan bersama siswa Taman Kanak Kanak (TK) Kartika Jaya XVII-17 Yonif 642 yang merupakan binaan Yonif 642/Kps.

“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembentukan watak dan karakter serta fisiologis generasi penerus bangsa yang kuat, berani dan pantang menyerah,”ujarnya.

Selain itu juga lanjut Mayor Condro, permainan yang dikenalkan kepada siswa siswi TK Kartika ini diantaranya permainan untuk menumbuhkan kerjasama kelompok, rasa saling percaya, saling memperhatikan melalui permainan berkelompok.

‘’Untuk menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri, kita menyiapkan permainan jembatan tali 2, jembatan balok berantai dan jembatan papan bergoyang, serta permainan aplikatif lainnya yang dikembangkan untuk menumbuhkan sikap proaktif dan komunikatif anak-anak pada usia dini,’’ ungkapnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 82 siswa siswi TK Kartika Jaya didampingi oleh guru dan pelatih yang telah disiapkan dari personel Yonif 642/Kps.

“Melalui kegiatan permainan Outbond ini, rencananya akan terus dikembangkan permainan yang lebih variatif dengan memberi kesempatan kepada semua TK yang ada diwilayah kota Sintang,” pungkasnya.(Dispenad).

Satgas Yonif 741kembali gagalkan penyelundupan BBM di Perbatasan RI-RDTL

Satgas Yonif 741kembali gagalkan penyelundupan BBM di Perbatasan RI-RDTL

JAKARTA, tniad.mil.id – Prajurit TNI Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Yonif Mekanis 741/GN kembali menggagalkan Penyelundupan BBM di jalur perbatasan Desa Napan, Bikomi Utara.

Tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas Yonif 741/Garuda Nusantara Mayor Inf Hendra Saputra, dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Timur Tengah Utara, Minggu (24/2/2019).

Diungkapkan Dansatgas, Tidak tanggung-tanggung patroli keamanan yang dilaksanakan pada Rabu (20/2/2019) secara intens ini berbuah manis. “Setelah sebelumnya berhasil menggagalkan penyelundupan 215 Liter BBM, kali ini patroli keamanan Pos Napan Bawah kembali menggagalkan penyelundupan 21 jerigen berisi 105 liter solar serta 2 karung pakaian bekas layak pakai yang akan diselundupkan dari Timur Leste ke Indonesia,”ujarnya.

Dijelaskan Hendra, penemuan ini berawal pada saat anggota Pos Napan Bawah dipimpin Letda Inf Sadly melaksanakan patroli di garis perbatasan. “Salah seorang anggota pos melihat gundukan ranting yang mencurigakan dan setelah diperiksa ditemukanlah BBM yang telah ditinggal oleh pemiliknya,”lanjutnya.

Di tengah patroli kata Hendra, ada warga yang gerak-geriknya mencurigakan, setelah akan dihampiri warga tersebut kabur dan meninggalkan 2 karung berisi pakaian bekas layak pakai.

Ia mengaku sudah beberapa kali, prajuritnya menggagalkan barang ilegal dari Timor Leste. Semua hasil penggagalan diserahkan ke aparat penegak hukum untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

“Satgas Pamtas selalu mengingatkan warga di sepanjang tapal batas untuk selalu menghindari semua kemungkinan aksi pelanggaran hukum, termasuk penyeludupan,”tegasnya.

Prestasi ini lanjut Hendra sungguh membanggakan karena dari awal penugasan Pos Napan Bawah terus intens dalam melaksanakan pengamanan guna menjaga ketenteraman dan kenyamanan Masyarakat,”tuturnya.

“Selanjutnya, seluruh barang bukti tersebut akan segera diamankan di Mako Satgas Sektor Barat di Eban untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan prosedur.

“Dengan adanya penggagalan penyelundupan ini, saya sudah perintahkan kepada jajaran Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif Mekanis 741/GN Sektor Barat untik lebih intens dalam pengawasan di wilayah masing-masing agar hal-hal serupa tidak terjadi kembali sehingga keamanan masyarakat dapat terjaga,” pungkasnya. (Dispenad)

TNI Kirim Ratusan Prajurit Bantu Atasi Kebakaran Hutan di Riau

TNI Kirim Ratusan Prajurit Bantu Atasi Kebakaran Hutan di Riau

Terlepas dari polemik soal kebakaran hutan dan lahan yang mencuat dalam debat capres pada Minggu (17/2), nyatanya peristiwa menahun itu kini masih terjadi. Kali ini api membara membakar hutan di Riau.

Untuk mengatasi hal itu, TNI mengirimkan satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) prajurit dari Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 10/Brajamusti Kostrad ke Pekanbaru, Riau, Minggu (21/2), sebagaimana rilis Puspen TNI.

Ratusan prajurit yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) itu diberangkatkan oleh Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI, Mayjen TNI Ganip Warsito, melalui Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.


Prajurit Yonarmed 10/Brajamusti Kostrad ini dipimpin oleh Lettu Arm Imam Wahyudi. Seluruh prajurit beserta perlengkapannya diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules C-130, A-1316 TNI AU menuju Pekanbaru, di bawah BKO Korem 031/Wirabima Riau.

Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito dalam sambutannya menyampaikan bahwa para prajurit TNI siap melaksanakan panggilan tugas negara. “Pagi ini, kurang dalam waktu 1x24 jam kalian semua dengan sigap, siap untuk diberangkatkan dalam Satuan Tugas Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan," ujarnya.


Asops Panglima TNI menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap prajurit Yonarmed 10/Brajamusti Kostrad dalam kesiapsiagaannya melaksanakan tugas.
“Itu semua membuktikan kepada masyarakat kita bahwa TNI akan hadir di tengah-tengah kesulitan rakyat dan TNI selalu siap mengawal negara dan bangsa ini dari berbagai bentuk ancaman," tegasnya.

Menurut Mayjen TNI Ganip Warsito, kebakaran hutan dan lahan sangat merugikan masyarakat, di mana penyebab yang utama adalah karena ulah manusia dalam mengelola lahan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur yang benar.

TNI Kirim Ratusan Prajurit Bantu Atasi Kebakaran Hutan di Riau

“Karhutla ini dapat menimbulkan dampak yang sangat luas terutama ekonomi. Penanggulangan kebakaran hutan ini menyedot anggaran negara yang begitu besar, yang semestinya bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan yang lainnya,” jelasnya.


Selain itu menurutnya, karhutla juga berdampak terhadap aspek sosial budaya dan kesehatan masyarakat. Bencana tersebut mempengaruhi aktivitas masyarakat serta menimbulkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), serta berbagai penyakit lainnya.
Di akhir sambutan, ia mengingatkan kepada para prajurit untuk meluruskan niat dalam melaksanakan tugas. “Saya berpesan kepada seluruh prajurit bahwa tugas yang kalian lakukan menjadi ladang amal ibadah kepada sesama kita, sehingga melahirkan sikap yang tulus ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa,” katanya

JK: Prabowo Kuasai Lahan di Kaltim Sesuai UU, Mana yang Salah?

JK: Prabowo Kuasai Lahan di Kaltim Sesuai UU, Mana yang Salah?

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa calon presiden Prabowo Subianto memang memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur. Namun kepemilikan itu, disebut JK sudah sesuai aturan.

"Bahwa Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai UU. Sesuai aturan, mana yang salah?" kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

JK menjelaskan, ia menawarkan lahan tersebut kepada Prabowo pada tahun 2004 saat menjabat sebagai wakil presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Prabowo membelinya secara tunai dengan nilai US$ 150 juta.

"(Harganya) USD 150 juta, (lahan) di Kalimantan," kata JK.

JK menjelaskan tanah tersebut dibeli Prabowo dengan cash. Memang sebelumnya diwanti-wanti tidak boleh beli jika dibayar kredit. JK dan pemerintah kala itu mempersilakan Prabowo untuk membeli lahan itu dengan alasan agar tidak jatuh ke tangan asing.


"Saya tanya, you beli tapi cash. Tidak boleh utang. Siap, dia akan beli cash. Dia beli lah itu, itu haknya itu kredit macet itu. Diambil alih kembali oleh Bank Mandiri, kemudian saya minta Agus Martowardojo untuk diberikan kepada pribumi, supaya jangan jatuh ke Singapura. Ada orang Singapura mau beli waktu itu, pengusaha singapura, orang Malaysia," ujar JK.

Sebelumnya, capres Jokowi sempat menyinggung soal lahan Prabowo di Kaltim seluas 220 ribu Hektare dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah saat menjawab soal masalah penguasaan kebun oleh korporasi. Prabowo pun mengakui menguasai ratusan ribu hektare tanah di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk total 340 ribu Ha di Kaltim dan Aceh Tengah itu.

Meski begitu, Prabowo mengatakan tanah yang dimilikinya itu berstatus HGU (hak guna usaha). Karena itu, lanjut dia, tanah tersebut bisa sewaktu-waktu diambil negara. Menurut Prabowo, akan lebih baik jika tanah tersebut dikelola dirinya. Sebab, Prabowo tak rela jika tanah negara itu jatuh ke tangan asing.

"Tapi adalah HGU. Adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriot," tutur Prabowo

Moeldoko Tegaskan Akan Ambil Langkah Ini Terkait Lahan HGU Milik Prabowo Subianto

Moeldoko Tegaskan Akan Ambil Langkah Ini Terkait Lahan HGU Milik Prabowo Subianto

RIBUAN hektare lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai Prabowo Subianto jadi sorotan. Pemerintah akhirnya angkat bicara. 

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan negara akan mengambil kembali lahan-lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak produktif atau ditelantarkan. Lalu Bagaimana nasib lahan HGU milik Prabowo Subianto seluas ratusan ribu hektar di Kaltim dan Aceh?


Ya, Jokowi membocorkan data tersebut saat debat capres kedua pada Minggu (17/2/2019). Terkait pengungkapan data ini, Jokowi sudah diprotes banyak pihak. Bahkan  Jokowi kemudian diserang terkait kebohongan data saat debat capres kedua.

Tagar #JokowiBohongLagi pun bergema di jagat media sosial. Bahkan hal ini juga dibahas di acara ILC terbaru pada Selasa (19/2/2019), tadi malam. Pengamat Kebijakan Fiskal, Yustinus Prastowo, menerangkan terkait benar atau tidaknya tuduhan Jokowi menyerang pribadi pihak lawan dengan mengungkap luasan lahan kepemilikan Prabowi.

Menurut Yustinus, apa yang dilakukan Jokowi dengan mengungkap data kepemilikan lahan Prabowo sama sekali tidak salah.Menurut Yustinus, para calon pemimpin di negara maju bahkan selalu membuka SPTnya ke publik.

Makanya, kata Yustinus, bagi calon pemimpin tak ada lagi kata rahasia.  "Jadi yang mau jadi pemimpin poliitk jangan bicara soal kerahasiaan lagi," ujar Yustinus.

Menurut Yustinus, masalah justru ada di pihak Prabowo lantaran klaim Prabowo.

"Yang jadi masalah adalah Pak pabowo setiap saat mengklaim bangsa ini sangat timpang, ada pemusatan kepemilikan yang luar biasa," ujar Yustinus.

"Dan jargonnya adalah keadilan sosialmewakili wong cilik. Tapi di saat bersamaan memiliki lahan yang luas," ucap Yustinus.

"Artinya sejak data ini terbuka, legitimasi pak prabowo sebagai moral unutk mengklaim ketimpangan sebagai jargon politik itu sudah gugur.

Keunggulan Jokowi di Debat Capres Kedua

Berikutnya Yustinus menyampaikan beberapa keunggulan Jokowi terhadap Prabowo di debat kedua Pilpres 2019.

Keunggulan Jokowi, antara lain :

1.Jokowi unggul dalam penguasaan panggung sekaligus menunjukkan bahwa pak prabowo ternyata banyak tak tahu apa yang telah dikerjakan pemerintah.

2. Jokowi sukses menunjukkan Prabowo pemimpin yang mungkin cocok untuk masa lalu, bukan untuk masa depan, sebab environment dan auranya tidak terlalu cocok dengan idiom-idiom dan persoalan-persoalan milenial.

Nasib Lahan HGU Prabowo?

Sekarang mari kita kembali ke urusan lahan HGU Prabowo.

Ya,Moeldoko sudah menyatakan negara akan mengambil kembali lahan-lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak produktif atau ditelantarkan.

Diktuip dari Tribun Medan, sementara untuk lahan HGU milik capres Prabowo Subianto, Moeldoko melihat lahannya dipergunakan sebagai mestinya, sehingga negara tidak mengambilnya.

"Kemarin kan disampaikan bahwa lahan Pak Prabowo lahan yang produktif, kalau lahan itu tidak digunakan akan ditarik negara," kata Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), kata Moeldoko, sudah mengambil lahan-lahan yang tidak digunakan atau idle agar dapat dimanfaatkan masyarakat.


"HGU-HGU yang terlantar, yang selama ini tidak digunakan itu yang ditarik," ucap mantan Panglima TNI itu.

Dalam debat kedua Pilpres 2019, capres Joko Widodo menyebut Prabowo memiliki lahan di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektar dan di Aceh Tengah sebesar 120 ribu hektar.

Atas pernyataan Jokowi, Prabowo pun menyampaikan status tanah tersebut merupakan HGU yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh negara.

"Itu benar, tapi itu HGU (hak guna usaha), itu milik negara," ujar Prabowo.

"Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua," kata Prabowo.

"Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," ucap Prabowo.

Reaksi Cawapres 02 Sandiaga Uno

Kepemilikan soal lahan ribuan hektare yang dikuasai Prabowo Subianto jadi sorotan.

Seperti apa respons Sandiaga Uno? 

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menyebut, lahan yang dikuasai Prabowo di Kalimantan dan Aceh digunakan untuk membuka lapangan kerja.

Sandiaga Uno mengungkapkan, sejak awal pihaknya tidak menyiapkan jawaban mengenai hal tersebut.

Sebab, sudah disepakati tidak diperbolehkan menyerang secara personal.

"Tapi karena itu keluar, Pak Prabowo mengatakan bahwa lahan yang dikelola itu banyak digunakan untuk membuka lapangan kerja," katanya usai mengisi acara Mentoring dan Dialog Kewirausahaan OKE OCE Millenials dan Emak-Emak di Lapak Ngopi, Jalan Panatayudha I, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Senin (18/2/2019).

Sandiaga Uno bahkan mengaku yakin jika negara membutuhkan lahan yang dikelolanya, Prabowo bersedia mengembalikannya. Sebab, bagi keduanya yang terpenting membuka lapangan kerja.

"Saya yakin kapan pun negara mengambil alih, Pak Prabowo bersedia. Karena Pak Prabowo patriotik dan nasionalis," tambahnya.

Bahkan, kata Sandiaga Uno, saat masih menjadi pengusaha, ia menguasai lahan lebih luas ketimbang yang dikelola Prabowo. Hanya saja, kata Sandi, ia tak yakin hal tersebut menjadi konsentrasi pemikiran masyarakat.

"Masyarakat menginginkan lapangan kerja yang lebih besar dan harga pangan atau energi yang terjangkau," tambahnya.

Dalam debat pilpres kedua, Minggu (17/2/2019), Jokowi menyebut Prabowo Subianto memiliki lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah sebesar 120.000 hektar.

Prabowo mengakui data tersebut.

Ia mengatakan status tanah tersebut merupakan Hak Guna Usaha (HGU) yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh negara.

Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas tuduhan pelanggaran pemilu, karena menyerang pribadi capres Prabowo Subianto saat debat kedua pilpres, Minggu (17/2/2019).

Pelapor adalah Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB). Mereka menuding Jokowi menyerang pribadi Prabowo dengan menghina yang bersangkutan ketika debat.

Tudingan itu mengacu pada pernyataan Jokowi yang menyebut kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.

"Dugaan fitnah atau kebohongan capres 01 ini lebih kepada menyampaikan bahwa Pak Prabowo Subianto mempunyai atau punya lahan atau kepemilikan tanah seluas 2.200 hektar di Kalimantan Timur dan 120.000 hektar lagi di Aceh Tengah. Itu adalah sebuah statement yang menyerang personal secara pribadi," kata angggota TAIB, Djamaluddin Koedoeboen, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).


Menurut pelapor, dalam debat Prabowo tidak mengakui bahwa lahan yang disebutkan Jokowi itu adalah hak milik pribadinya.

Prabowo menyebut bahwa lahan itu adalah Hak Guna Usaha (HGU).

Pelapor mengatakan, HGU bukan atas nama pribadi Prabowo, tetapi atas nama perusahaan.

Oleh karenanya, pelapor menuding Jokowi melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal itu melarang peserta, pelaksana dan tim kampanye menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain selama kampanye.

Dalam aduannya, pelapor membawa bukti berupa foto tangkapan layar berita online dan rekaman video pernyataan Jokowi soal lahan Prabowo. 

Pelapor meminta Bawaslu dapat segera menindaklanjuti aduan mereka.

"Kita juga minta kepada pihak Bawaslu dan KPU untuk menegur keras Jokowi agar tidak lagi melakukan hal-hal seperti ini di debat debat berikutnya," tandas Djamaluddin.

Dalam debat, Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah sebesar 120.000 hektar.

Prabowo mengakui data tersebut. Ia mengatakan status tanah tersebut merupakan Hak Guna Usaha (HGU) yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh negara.

"Itu benar, tapi itu HGU (hak guna usaha), itu milik negara," ujar Prabowo.

"Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua," kata Prabowo.

"Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," kata Prabowo.

Jokowi Bantah Menyerang Personal Prabowo

Calon presiden Joko Widodo membantah menyerang personal rivalnya, capres Prabowo Subianto saat debat kedua capres, Minggu (17/2/2019) malam.

Saat debat, Jokowi mengungkapkan adanya penguasaan lahan ratusan ribu hektar oleh Prabowo.

"Personal itu kalau menyangkut rumah tangga, menyangkut anak istri. Ndakada personal, itu kebijakan," kata Jokowi seusai debat di Hotel Sultan, Jakarta.

Saat itu, Jokowi ditanya anggapan dirinya menyerang personal Prabowo terkait kepemilikan lahan.

Saat debat, Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur dan Aceh Tegah.

Awalnya, Jokowi membanggakan pemerintahannya yang sudah membagikan konsesi lahan untuk masyarakat adat, hak ulayat, petani hingga nelayan.

Totalnya, kata Jokowi, sudah sekitar 2,6 juta hektar dari 12,7 hektar yang disiapkan pemerintah

Selain itu, Jokowi menambahkan, pemerintah mendampingi mereka agar tanah-tanah yang diberikan menjadi produktif. Tanah tersebut ada yang ditanam kopi, buah, hingga jagung.

Selain itu, Jokowi menyinggung pembagian sertifikat tanah kepada rakyat. Pada 2017 dan 2018, kata dia, sekitar 12 juta sertifikat sudah diberikan kepada rakyat.

Sertifikat tersebut, kata dia, bisa digunakan untuk permodalan dengan diagunkan ke bank. Jokowi berjanji akan terus menyelesaikan masalah sertifikat tanah hingga 12,7 juta hektar.

Menanggapi pernyataan Jokowi, Capres Prabowo mengaku memiliki padangan berbeda. Menurut dia, program pembagian sertifikat tersebut memang menarik dan populer.

Namun, kata dia, program itu hanya menguntungkan satu atau dua generasi. Di sisi lain, kata Prabowo, rakyat Indonesia terus bertambah hingga 3,5 juta setiap tahun, sementara tanah tidak bertambah.

"Jadi kalau bapak bangga dengan bagi-bagi 12 juta, 20 juta (sertifikat), pada saatnya tidak ada lagi lahan untuk dibagi. Bagaimana nanti masa depan anak cucu kita," ucap Prabowo.

Jika dirinya terpilih menjadi presiden, Prabowo berjanji akan mewujudkan Pasal 33 UUD 1945, yakni bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jokowi kemudian mengomentari pernyataan Prabowo. Ia menekankan bahwa sekitar 2,6 juta tanah produktif tersebut tidak diberikan untuk kelompok kaya. Ia lalu menyebut lahan yang dimiliki Prabowo.

Moeldoko Angkat Bicara soal Lahan HGU Ribuan Hektare Prabowo, Negara Akan Ambil Lahan HGU Jika . . .

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul Moeldoko Angkat Bicara soal Lahan HGU Ribuan Hektare Prabowo, Negara Akan Ambil Lahan HGU Jika . .

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw

Tak Sependapat dengan Prabowo, JK Bilang Unicorn Mendatangkan Modal Asing

Tak Sependapat dengan Prabowo, JK Bilang Unicorn Mendatangkan Modal Asing

JAKARTA - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla tak sependapat dengan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa startup dengan label ‘unicorn’ akan mempercepat uang lari ke luar negeri. Menurut JK, kehadiran unicorn justru membawa masuk uang ke dalam negeri karena mendapat suntikan dari investor.

"Unicorn dalam praktik mendatangkan modal asing," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/2/2019

JK mengakui, perusahaan unicorn pada prinsipnya juga akan membuat pihak luar negeri mendapatkan keuntungan dari investasinya. Namun, perusahaan unicorn tetap akan memberikan pendapatan perekonomian kepada Indonesia.

Debat Kedua Calon Presiden Antara Jokowi dan Prabowo Saling Serang

"Jadi bukan keluar. Terbalik itu, justru masuk. Seperti Gojek, kan investornya macam-macam dari luar. Ada softbank, Bukalapak ada, dari Alibaba macam-macamlah. Jadi justru uang masuk ke dalam negeri," ujar dia.

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin itu melanjutkan, Indonesia perlu mendorong munculnya unicorn baru. Kehadiran startup tersebut membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Apalagi sektor itu digarap oleh anak-anak muda Tanah Air.

"Karena memberikan lapangan kerja jutaan orang. Sedangkan itu yang kita butuhkan. Dan kita bersyukur bahwa itu anak-anak muda kita yang mengerjakan," jelas Kalla.

Dalam debat putaran kedua, capres 01, Joko Widodo menanyakan soal pengembangan unicorn kepada Prabowo. Istilah unicorn merujuk pada sebuah perusahan rintisan (start up) yang telah memiliki valuasi US$1 miliar.

Namun Prabowo tampak kebingungan dan menanyakan balik kepada Jokowi terkait unicorn apa yang dimaksud. Eks Danjen Kopassus itu kemudian menjawabnya dengan kekhawatiran bahwa unicorn bisa mempercepat uang lari ke luar negeri.

(qlh)

Soal Lahan yang Dikuasai Prabowo di Kaltim, JK: Saya yang Kasih Itu

Soal Lahan yang Dikuasai Prabowo di Kaltim, JK: Saya yang Kasih Itu

Jakarta - Capres Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung lahan milik Prabowo Subianto seluas 220.000 hektare di Kalimantan Timur (Kaltim) saat debat capres akhir pekan lalu. Dimintai tanggapan secara terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut Prabowo memiliki lahan tersebut tapi sudah sesuai dengan UU.

"Bahwa Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai UU. Sesuai aturan, mana yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

Kala itu, pada 2004, JK tengah menjabat Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Prabowo memutuskan membeli PT. Kiani Kertas yang menjadi kredit macet di Bank Mandiri.

"Itu di tangan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), kemudian di tangan Bank Mandiri. Karena itu buat kredit macet, kredit macet dalam Bank Mandiri tanpa anu... sama saya, Prabowo bahwa dia mau beli," ujar JK, yang juga menjabat Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.

JK menjelaskan tanah tersebut dibeli Prabowo dengan tunai. Memang sebelumnya diwanti-wanti Prabowo tidak boleh membeli jika dibayar secara kredit. JK dan pemerintah kala itu mempersilakan Prabowo membeli lahan itu dengan alasan agar tidak jatuh ke tangan asing.

"Saya tanya, 'You beli tapi cash. Tidak boleh utang.' 'Siap,' dia akan beli cash. Dia belilah itu, itu haknya itu kredit macet itu. Diambil alih kembali oleh Bank Mandiri, kemudian saya minta Agus Martowardojo untuk diberikan kepada pribumi supaya jangan jatuh ke Singapura. Ada orang Singapura mau beli waktu itu, pengusaha Singapura, orang Malaysia," ujar JK.

Soal Lahan yang Dikuasai Prabowo di Kaltim, JK: Saya yang Kasih Itu

Sebelumnya, Jokowi sempat menyinggung soal lahan milik Prabowo di Kaltim seluas 220 ribu hektare dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah saat menjawab soal masalah penguasaan kebun oleh korporasi. Prabowo pun mengakui menguasai ratusan ribu hektare tanah di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk total 340 ribu ha di Kaltim dan Aceh Tengah itu.

Meski begitu, Prabowo mengatakan tanah yang dimilikinya itu berstatus HGU (hak guna usaha). Karena itu, lanjut dia, tanah tersebut bisa sewaktu-waktu diambil negara. Menurut Prabowo, akan lebih baik jika tanah tersebut ia kelola. Sebab, Prabowo tak rela jika tanah negara itu jatuh ke tangan asing.

"Tapi adalah HGU. Adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriot," tutur Prabowo.

Join With us! TNI-AD Akan Rekrut 15 Ribu Pemuda-Pemudi Jadi Prajurit! Ini Prioritasnya!

Join With us! TNI-AD Akan Rekrut 15 Ribu Pemuda-Pemudi Jadi Prajurit! Ini Prioritasnya!

TNI Angkatan Darat berencana merekrut sekitar 15 ribu orang pemuda-pemudi. Para pemuda-pemudi diprioritaskan dari wilayah Aceh, Kalimantan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku dan Maluku Utara serta beberapa wilayah lainnya.

"Untuk wilayah itu diberikan peluang dan alokasi lebih banyak, baik untuk calon Perwira, Bintara maupun Tamtama," kata Aspers KSAD Mayjen TNI Heri Wiranto, dalam keterangannya, Minggu, (17/2/2019).

Hal itu disampaikan Mayjen TNI Heri Wiranto di acara Education and Training Expo Ke-28 Tahun 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jaksel, Sabtu (16/02/2019). Kepada para pengunjung Stand TNI AD, ia berharap pemuda-pemudi dari pedalaman dan perbatasan ikut adil dalam menjaga kedaulatan bangsa dengan menjadi prajurit TNI.

"Harapannya, kita dapat berikan kesempatan lebih banyak kepada pemuda-pemuda di wilayah pedalaman dan perbatasan serta pulau terluar untuk turut andil menjadi prajurit garda terdepan bangsa," tambahnya.


Mayjen Heri merinci penerimaan prajurit TNI AD pada tahun ini sejumlah 15.547 orang. Jumlah itu terdiri dari 351 orang Calon Taruna Akmil, 216 calon Pa PK, 3.167 Bintara dan 11.840 Tamtama. Ia menegaskan rekrutmen prajurit TNI ini tak dipungut biaya.

"Kita akan seleksi para pemuda dan pemudi Indonesia yang terbaik. Kita buka seluas-luasnya dan gratis atau tanpa ditarik bayaran sepeser pun, sehingga ke depan, TNI AD akan semakin profesional dan unggul," tuturnya.

Heri Wiranto mengatakan rekrutmen dilaksanakan secara transparan dan profesional, dengan didasarkan kepada kesetaraan, kesamaan hak dan kewajiban. Rekrutmen kali ini juga dilakukan dengan sistem online. Ia juga meminta bila terjadi kecurangan bisa langsung dilaporkan.

Join With us! TNI-AD Akan Rekrut 15 Ribu Pemuda-Pemudi Jadi Prajurit! Ini Prioritasnya!

"Jika ada (kecurangan), catat dan laporkan, bisa secara langsung ke Satuan TNI AD terdekat atau pengaduan melalui email di website TNI AD (tniad.mil.id), kita yakinkan ditindaklanjuti," tambahnya.

Pada hari ketiga pelaksaanan Education and Training Expo Ke-28 Tahun 2019 para pengunjung Stand TNI AD sangat ramai. Beragam aktivitas mereka lakukan, ada yang mencoba tiang pull up dan chinning, cek buta warna, konsul psikologi, foto-foto dengan para Taruna maupun prajurit Kowad. Bahkan ada yang langsung mendaftar dengan dibimbing oleh personel dari Ditajenad dan Ajendam Jaya.

Panitia Stand TNI AD mencatat, pengunjung hari pertama sejumlah 1.029 orang, hari kedua 1.098 orang dan melonjak drastis di hari ketiga sejumlah 1.797 orang, dengan rata-rata sekitar 150 - 200 orang mendaftar langsung di Stand tersebut, setiap harinya.


sumber : detik

Ternyata Prabowo Beli Lahan Ratusan Ribu Hektare Secara Tunai 150 Juta Dolar AS, Kata Jusuf Kalla

Ternyata Prabowo Beli Lahan Ratusan Ribu Hektare Secara Tunai 150 Juta Dolar AS, Kata Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku, dirinyalah yang memberikan ratusan ribu hektare lahan kepada Prabowo Subianto di Kalimantan Timur.

Menurut Jusuf Kalla, penguasaan lahan yang ditanyakan Capres Jokowi di sela Debat pilpres 2019, Minggu (17/2/2019), sudah sesuai undang-undang. Prabowo membelinya sebesar 150 juta dolar AS cash.

Ia pun menegaskan, "Apa salahnya?" ujar Jusuf Kalla (JK) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019). "Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu (memutuskan lahan itu dikelola oleh Prabowo)," beber JK.

Ia menjelaskan, izin kelola lahan negara atau Hak Guna Usaha (HGU) kepada Prabowo Subianto di Kalimantan Timur pada 2004. JK mengatakan, pada 2004 saat pemerintahan SBY, lahan itu berada di bawah pengawasan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) karena tersandung kredit macet, yang kemudian diambilalih oleh Bank Mandiri.

Dalam pengalihkan penjualan HGU itu, JK berpesan kepada Direktur Utama Bank Mandiri kala itu Agus Martowardojo untuk memberikan izin penggunaan lahan hanya bagi orang pribumi saja.

"Datang Pak Prabowo sama saya (JK) bahwa dia mau beli. Saya tanya 'you beli tapi cash, tidak boleh utang'. 'Siap' (jawab Prabowo). Kemudian saya minta Agus Marto (Gubernur Bank Mandiri saat itu) untuk diberikan kepada pribumi, supaya jangan jatuh ke luar negeri ke orang Singapura," kata JK.

JK mengatakan, akhirnya Prabowo membeli secara tunai HGU tersebut sebesar 150 juta dolar AS. "Dia ( Prabowo) belilah itu (HGU). Jadi itu kredit macet itu. Singapura mau beli waktu itu, daripada orang lain yang ngambil. Tapi itu sesuai aturan yang ada, bayar cash di Mandiri," kata JK.

Sebelumnya, Capres Prabowo itu menyatakan, ratusan ribu hektare tanah yang ia kuasai di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah berstatus Hak Guna Usaha (HGU).

"Tadi disinggung tentang tanah yang saya kuasai ratusan ribu (hektar) di beberapa tempat, Itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara," ujar Prabowo dalam sesi penutup Debat pilpres 2019 , Minggu (17/2/2019) malam.

Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional Pasangan Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan pandangannya saat berkunjung ke redaksi Tribunnews.com di Palmerah, Jakarta, Kamis (18/10/2018). (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Ternyata Prabowo Beli Lahan Ratusan Ribu Hektare Secara Tunai 150 Juta Dolar AS, Kata Jusuf Kalla

Klarifikasi Adik Prabowo Hashim Djojohadikusumo

Pernyataan Capres Jokowi prihal Capres Prabowo yang menguasai ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah di sela Debat pilpres 2019 menuai polemik. Dampak dari pernyataan Capres Jokowi itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) melalui organisasi masyarakat melaporkan Jokowi kepada Bawaslu.

Organisasi tersebut menilai, Capres Jokowi telah menyerang Capres Prabowo secara personal. Kini, adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo pun ikut mengomentari pernyataan Capres Jokowi itu.

Ia menilai, Jokowi telah melanggar aturan KPU saat debat capres kedua, pada Minggu (17/2/2019).
Menurut Hashim Djojohadikusumo, Jokowi membahas soal tanah atau lahan ratusan ribu hektare yang dikuasai oleh Prabowo Subianto.

Awalnya Hashim Djojohadikusumo mengaku sangat menyesal dengan Jokowi. Hal tersebut disampaikan Hashim Djojohadikusumo seusai menghadiri debat capres kedua.

"Ya saya terus terang saja sangat menyesal ya, bahwa pak Jokowi itu menyerang pribadi Pak Prabowo yang mengenai tanah yang seolah-olah milik Pak Prabowo," kata Hashim Djojohadikusumo dikutip TribunJakarta.com dari TV One, pada Selasa (19/2/2019).

Ia menjelaskan lahan ratusan ribu haktare itu milik perusahaan bukan milik Prabowo Subianto.

"Ratusan ribu hektare di Kalimantan Timur dan di Aceh itu milik perusahaan bukan milik pribadi Prabowo," tambah Hashim Djojohadikusumo.

Hashim Djojohadikusumo mengatakan di tahun 2004 lahan tersebut diambil alih Prabowo Subianto dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (bppn).

"Dan waktu itu tahun 2004 Pak Prabowo ambil alih dari BPPN, itu BPPN adalah badan negara yang mengelola utang-utang orang lain, yang kredit macet," ucap Hashim Djojohadikusumo.

Hashim Djojohadikusumo menyebut tindakan Prabowo Subianto itu telah menolong Indonesia.

"Sebenarnya Prabowo menolong negara," kata Hashim Djojohadikusumo.

"Jelas Prabowo menolong negara, dengan ambil alih aset-aset yang bermasalah," tambahnya.

Hashim Djojohadikusumo kembali menegaskan keberatan dengan pernyataan Jokowi.

Ia mengatakan akan melaporkan Jokowi ke Bawaslu.

"Kami keberakatan, dan nanti akan kami gugat," kata Hashim Djojohadikusumo.

"Akan lapor ke Bawaslu," Hashim Djojohadikusumo.

Tak cuma itu Hashim Djojohadikusumo juga menceritakan ia sudah membicarakan tindakan Jokowi ke Ketua KPU, Arief Budiman.

"Tadi saya sudah berbicara ke ketua KPU, Pak Arief Budiman ya memang itu diajukan saja," ucap Hashim Djojohadikusumo.

Ia mengatakan dalam aturan, seorang peserta debat dilarang menyinggung atau menyerang pribadi lawannya.

Hashim Djojohadikusumo menganggap Prabowo Subianto saja tak pernah menyerang pribadi Jokowi.

"Diaturan debat tidak boleh menyerang pribadi, Pak Prabowo kan tidak pernah menyerang Jokowi pribadi," kata Hashim Djojohadikusumo.

"Tadi jelas Jokowi menyerang pribadi Prabowo kami tidak rela."

"Pak Jokowi melanggar aturan KPU,"tambahnya Hashim Djojohadikusumo.

Sementara itu, Pengamat komunikasi dan media lembaga kajian independen PARA Syndicate, Bekti Waluyo mengatakan apa yang disampaikan Jokowi adalah pengungkapan sebuah kebijakan.

“Ratusan ribu hektare lahan yang kini dimiliki Prabowo adalah buah dari sebuah kebijakan, saya kira itu bukan serangan pribadi karena Jokowi merujuk hal itu sebagai sebuah kebijakan,” ungkap Bekti Waluyo di Kantor PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/2/2019).

Bekti menilai apa yang disampaikan Jokowi adalah jawaban taktis atas pernyataan Prabowo yang terlalu menekankan narasi Pasal 33 UUD 1945 yang menyebut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Sementara Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi adalah sebuah ‘negatif campaign’.

“Dan itu sah-sah saja dilakukan,” tegasnya.

Meskipun dijawab Prabowo bahwa lahan seluas itu berstatus HGU (Hak Guna Usaha), namun menurut Ari, publik bisa mempertanyakan konsistensi dari pernyataannya selama ini.

“Beliau terlalu mempropagandakan Pasal 33 UUD 1945, lau menyerang kekayaan negara dikuasai 1 persen elite, lalu kan publik bertanya apakah Pak Prabowo masuk yang 1 persen itu atau tidak,” jelasnya.

“Konsistensilah yang dinilai, pemimpin dilihat dari satu kata, satu hati, dan satu tindakan dalam memimpin,” pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Jusuf Kalla Ungkap Fakta Lahan Ratusan Ribu Hektare Dikuasai Prabowo : 'Dibeli 150 Juta Dollar AS'


Editor: Andy Pribadi
Sumber: Surya

2.298 Kotak Suara di Cirebon Rusak Terendam Banjir

2.298 Kotak Suara di Cirebon Rusak Terendam Banjir

CIREBON - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon mengumumkan, keseluruhan kotak suara yang mengalami kerusakan akibat tergenang banjir sebanyak 2.298 buah. Awalnya diperkirakan hanya ada 300 kotak suara yang rusak, namun ternyata jumlahnya tersebut terus bertambah.

"Sudah selesai dihitung, ternyata ada yang rusak dan tidak bisa dipakai kembali, jumlahnya ada 2.298 kotak suara. Sedangkan yang bisa digunakan hanya ada 12.417 kotak suara," kata Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Saefudin Jazuli, kepada awak media, Selasa 12 Februari 2019.

Jazuli menjelaskan, untuk menjaga keamanan kotak sura yang ada, KPU Kabupaten Cirebon sendiri akan memasang valet atau papan kayu sebagai alas dari kotak-kotak suara, sehingga tidak menempel lagi pada lantai gudang. Selain itu, dalam waktu dekat ini, pihaknya juga akan membungkus kotak suara dengan plastik.

2.298 Kotak Suara di Cirebon Rusak Terendam Banjir

Ia mengaku, kebutuhan kotak suara yang diperlukan oleh KPU Kabupaten Cirebon sendiri adalah 34 ribu kotak suara. Lebih lanjut ia menuturkan, kerusakan ribuan kotak suara yang terjadi sekarang, merupakan kesalahan penerapa SOP yang tidak tepat.

"Kita akan melakukan koordinasi dengan Pemda, Kepolisian, Kodim, Bawaslu, dan lain-lain untuk segera mencari tempat, kemungkinan akan pindah ke gudang-gudang milik pemerintah atau milik swasta," kata dia.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cirebon, Abdul Khoir menyampaikan, agar KPU Kabupaten Cirebon harus melaksanakan tiga rekomendasi terkait rusaknya ribuan kotak suara tersebut.

Salah satu dari tiga rekomendasi tersebut diantaranya ialah, KPU Kabupaten Cirebon tidak lagi menggunakan gudang PT. Yusmou karena tidak aman dari rembesan air. Bawaslu Kabupaten Cirebon juga meminta, agar KPU Kabupaten Cirebon harus mengganti ribuan kotak suara yang rusak akibat terkena air hujan

"Kami minta KPU untuk mengganti seluruh kotak suara yang rusak itu," katanya.

(aky)

Pengamat Militer: Indonesia Harus Terapkan Program Wajib Militer

Pengamat Militer: Indonesia Harus Terapkan Program Wajib Militer

Jakarta, (Tagar 11/2/2019) - Negara-negara di Asia seperti Korea Selatan, Korea Utara, Mesir, Thailand dan negara tetangga Singapura tercatat memberlakukan kebijakan Wajib Militer (wamil) kepada masing-masing warganya, untuk tujuan memperkuat angkatan militer, serta keperluan menjaga kedaulatan wilayah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki total luas wilayah mencapai 1, 905 Juta kilometer persegi disebut Pengamat Militer Connie Bakrie sudah perlu untuk mulai mengadopsi kebijakan wamil.

Selain untuk keperluan tentara cadangan, wamil dinilai Connie bisa menjadi ajang untuk memantau minat anak muda Indonesia, sehingga dapat lebih mudah melakukan pengarahan lebih lanjut.

"Kita hitung saja jumlah tentara kita, berbanding luas indonesia, berbanding kemampuan tech tingkat tinggi yang TNI kita miliki, jauh dari ideal kan? Nah, Wamil mampu mengisi ruang-ruang itu," papar Connie Bakrie kepada Tagar News, Senin (11/2) sore.

Connie menambahkan, gunanya banyak antara lain, dengan wamil bisa mendeteksi giat dan kemampuan masing-masing anak muda, sehingga bisa dipantau dan diarahkan.

"Seperti Israel misalnya, sistem wamilnya sangat efektif, sehingga anak-anak muda sudah bisa terarah jadi apa sesuai hobby dan kegemarannya. Misalnya yang suka masak dia nggak angkat senjata, tapi jadi wamil (di) bagian dapur," jelas Connie Bakrie panjang lebar.

Lebih lanjut, Connie menyayangkan paradigma berpikir masyarakat yang cenderung menilai program wamil sebagai program militerisasi semata. Padahal, di sisi lain banyak organisasi-organisasi militer yang menjadi ancaman sebenarnya.

Pengamat Militer: Indonesia Harus Terapkan Program Wajib Militer

Connie menyebut, konsep pertahanan kemananan yang tegas dan jelas di Indonesia masih jauh panggang dari api. Hal tersebut merupakan pekerjaan rumah besar bagi pihak pemerintahan.

"Bagaimana mau menginisiasi (wamil), baru bicara bela negara saja yg baris-berbaris dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan semangat kesatuan persatuan saja sudah ramai diserang dianggap militerisasi. Wamil ramai-ramai dilarang dan ditakuti, tapi partai-partai atau kumpulan-kumpulan pada punya garda, dengan berseragam militer dan dididik entah dimana, oleh siapa, kita permisif," keluh Connie

"Saya kira PR terbesarnya adalah kita tidak memiliki konsep pertanahan dan keamanan yg jelas dan tegas. (wamil) Menurutku sih sudah harus (ada). Karena selain mengisi kekosongan jumlah tentara, (wamil) akan menghapus semua garda-garda itu atau sayap militer apapun yang ada," pungkas Connie Bakrie.

Menurut penelusuran Tagar News, sejatinya program wajib militer pernah sempat akan diterapkan di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya Rancangan Undang-undang untuk wajib militer pada tahun 2002 silam.

Isu mengenai RUU tersebut tidak terlalu mendapat perhatian lebih DPR, yang saat itu memiliki banyak program prioritas yang mesti didahulukan.

Sempat muncul kembali pada tahun 2013, RUU Wajib Militer kembali tenggelam oleh hiruk pikuk isu-isu lain, dan tidak diketahui lagi kejelasannya sama sekali, sampai hari ini. []