Menhub: Kehadiran Maskapai Asing Masih Dikaji

Menhub: Kehadiran Maskapai Asing Masih Dikaji

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku masih mengkaji mengenai wacana menarik masuk maskapai asing ke Indonesia untuk meningkatkan kompetisi. Budi menyebutkan, kehadiran maskapai asing untuk menekan harga tiket di dalam negeri harusnya hanya alternatif terakhir saja.

"Efektif atau tidak tergantung kesiapan mereka sendiri. Tapi sebenarnya saya masih menaruh harapan bahwa maskapai yang ada melakukan reformasi supaya ada keseimbangan harga, supply dan demand. Sehingga maskapai asing (itu) second alternatif," ujar Budi di Jakarta, Senin (10/6/2019).

Dia mengatakan, dirinya saat ini tengah mengkaji wacana tersebut bersama Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. "Ini bagian konseptual, saya sedang pelajari untuk menyampaikan Menko dan Presiden," jelasnya.

Budi mengaku masih menaruh harapan bahwa maskapai nasional yang ada saat ini mampu melakukan reformasi agar keseimbangan harga bisa terjadi.

"Demand dan supply bisa dilakukan maskapai yang ada, memberikan suplai lebih baik pasti akan ada satu koreksi. Sekarang supply dibatasi, harga tinggi, banyak yang tidak mendapatkan," jelasnya.
(fjo)

Menkes: Boleh Bangga Punya MRT, Tapi Jangan Jadi Sarang TBC

Menkes: Boleh Bangga Punya MRT, Tapi Jangan Jadi Sarang TBC

Jakarta - Penyakit menular masih menjadi ancaman di Indonesia. Tuberkulosis (TBC atau TB) merupakan salah satu dari banyak penyakit yang masih menjadi beban sebab angkanya cenderung naik dari tahun ke tahun.

"TBC kita nomor 3 di dunia jadi saya kira ini hal yang kita harus pikirkan sebaik-baiknya. Dan saya takutkan TB RO (resisten obat) ini akan menjadi lebih lagi," kata Menteri Kesehatan RI, Nila F Moeloek, saat dijumpai di RS Penyakit Infeksi, Sulianti Saroso, Jakarta Utara, Senin (22/4/2019).


Penduduk yang semakin banyak dan mobilitasnya yang tidak bisa terkontrol menjadikan penyakit TBC kian sulit dideteksi. Adanya MRT (Mass Rapid Transportation) yang jadi primadona masyarakat saat ini juga bisa menjadi sarang penularan penyakit mematikan ini.
"Memang saya tahu, TBC adalah penyakit yang sangat menular, kita tahu, populasi meningkat, publik transportasi juga meningkat. kita bangga punya MRT, tapi jangan sampai TBC berkembang di MRT," tambahnya.

Untuk itu, Menkes menekankan agar terus melakukan upaya promotif preventif agar angka penularan bisa diminimalisir seperti memakai masker ketika sakit dan memasang peringatan di tempat umum tentang bahaya penularan TBC.

Dapat Masukan dari KSSK, Kajian Holding BUMN Keuangan Direvisi

Dapat Masukan dari KSSK, Kajian Holding BUMN Keuangan Direvisi

Jakarta - Kementerian BUMN memastikan holding BUMN jasa keuangan atau perbankan bisa terbentuk tahun ini. Kajian dari holding BUMN jasa keuangan ini masih terus dirampungkan.

Deputi Jasa Keuangan, Survei, dan Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan saat ini kementerian baru merevisi draft dari pembentukan holding tersebut. Revisi dilakukan atas masukan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Sudah kita revisi lagi tentang masukan dari KKSK, itu Kemenkeu, OJK, BI, dan kita mau diskusi lagi dengan tim KSSK," katanya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (22/4/2019).



Gatot tak menjelaskan secara rinci bentuk revisi yang dilakukan. Dia hanya mengatakan revisi itu guna membuat holding jasa keuangan jadi lebih efisien.

"Jadi holding ada efisiensi. Seperti ATM Link saja, itu efisiensi kan bagus. Belum holding saja udah ada efisiensi di masing-masing. Kalau holding jadi, IT kita akan kita remapping lagi di 4 bank yang ada, dan non banknya," katanya.

Gatot mengatakan, nantinya ada delapan anggota holding BUMN keuangan ini. Sebanyak empat di antaranya adalah bank BUMN, kemudian perusahaan aset manajemen unit (AMU) dari Bahana, Pegadaian, perusahaan sistem pembayaran Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) dan PNM (Permodalan Nasional Madani).

Dia juga memastikan, meskipun ada revisi, tapi holding jasa keuangan tetap ditargetkan terbentuk di 2019 ini.

"Tahun ini insyaallah," tutur Gatot. (fdl/ara)

Bunga Kredit Diprediksi Naik, Apa Penyebabnya?

Bunga Kredit Diprediksi Naik, Apa Penyebabnya?

Jakarta - Survei perbankan Indonesia (SPI) kuartal I-2019 yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) memprediksi akan terjadi kenaikan suku bunga kredit konsumsi. Misalnya kredit kendaraan bermotor dan kredit modal kerja.

Kira-kira apa penyebab bunga kredit akan naik?

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan saat ini cost of fund bank atau biaya dana di bank terjadi peningkatan. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian bunga acuan BI sejak 2018 lalu. Dia menyebutkan dalam setahun terakhir bunga acuan BI telah naik 1,75% atau 175 bps.


"Bank terpaksa harus menaikkan bunga simpanan di kisaran 150-175 basis poin. Nah efeknya juga pengaruh ke suku bunga kredit, bank juga perlu jaga net interest margin (NIM) agar laba tak tergerus," ujar Bhima saat dihubungi detikFinance, Senin (22/4/2019).


Dia menyampaikan, bunga kredit yang disesuaikan biasanya lebih cepat ke kredit konsumsi. Hal ini karena kredit konsumsi memiliki risiko yang relatif tinggi. Dalam hal ini yang termasuk kredit konsumsi adalah kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit pemilikan rumah (KPR), kredit pemilikan apartemen (KPA), kartu kredit hingga kredit tanpa agunan (KTA).

"Tipikal kredit ini (konsumsi) sangat sensitif terhadap siklus ekonomi, kita tahu bahwa ekonomi domestik tumbuh stagnan di 5-5,1%. Jika siklus ekonomi cenderung melambat, kredit konsumsi yang macet juga berisiko naik," jelas Bhima.

Sebagai langkah pencegahan, bank menaikkan bunga kredit konsumsi.

"Di tengah situasi saat ini, debitur dengan sejarah kredit yang buruk berlomba untuk mengajukan kredit, sementara debitur yang track record-nya bagus agak wait and see dan bank sangat berhati-hati," imbuh dia. (kil/ara)

Sore Ini Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.935 Per Dolar, Nyaris Tembus Ambang Batas Psikologis!

Sore Ini Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.935 Per Dolar, Nyaris Tembus Ambang Batas Psikologis!

Laju kurs Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyentuh level terendahnya dalam lima tahun terakhir ke posisi Rp 14.935 per dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa (4/9/2018). 

Mengacu data Bloomberg, dengan posisi tersebut, depresiasi kurs Rupiah melonjak jadi 10,18 persen.


Sebelumnya, pada pembukaan perdagangan hari ini, kurs Rupiah dibuka melemah pada posisi Rp 14.822 per dolar AS.

Hari ini, mata uang garuda ditransaksikan pada kisaran Rp 14.780 hingga Rp 14.938 per dolar AS.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai tekanan krisis Turki dan Argentina yang merembet ke negara berkembang menimbulkan kekhawatiran para pelaku pasar global.

Hal itu terlihat dari melemahnya nilai tukar Rupiah.

Menurut Bhima, hal itu belum lagi diperparah dengan adanya rencana kenaikan suku bunga The Fed pada akhir September ini.

“Akibatnya investor menghindari risiko dengan membeli aset berdenominasi dolar. Indikatornya US Dollar index naik 0,13 persen ke level 95,2. Dolar index merupakan perbandingan kurs dolar AS dengan 6 mata uang lainnya,” kata Bhima, kepada Tribunnews.com, Selasa (4/9/2018). 

Pelemahan Rupiah Sentuh Rp 14.907 Per Dollar, Efeknya Sepekan IHSG Terkoreksi

Upaya BI 

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam Rapat di Badan Anggaran DPR mengenai RUU RAPBN 2019 mengatakan, BI akan terus melakukan langkah-langkah untuk menstabilkan kurs Rupiah.

“Jangka pendek BI akan fokus prioritas handle stabilitas ekononomi, khususnya nilai tukar,” kata Perry di Kompleks Parlemen. 

Upaya langkah stabilisai nilai tukar rupiah di antaranya diakukan BI dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar moneter 125 basis poin menjadi 5,5pct sejak awal tahun ini.

BI juga menempuh langkah intervensi di pasar untuk suplai pasokan valas untuk menstabilkan nilai tukar untuk pembalikan modal asing dari luar negeri.

BI juga menyediakan swap valas dan swap hedging utk pengusaha yang membutuhkan.

 “Kami arahkan untuk memenuhi swap valas dan hedging dengan harga yang murah. Biaya hedghing 1 tahun tidak lebih dari 5 persen per tahunnya,” katanya.(*)

Artikel ini sudah tayang di Tribunnews.com dengan judul Nyaris Tembus Ambang Batas Psikologis! Sore Ini Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.935 Per Dolar



Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul Sore Ini Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.935 Per Dolar, Nyaris Tembus Ambang Batas Psikologis!, http://medan.tribunnews.com/2018/09/04/sore-ini-rupiah-ditutup-melemah-ke-rp-14935-per-dolar-nyaris-tembus-ambang-batas-psikologis?page=all.

Editor: Royandi Hutasoit

Ketua Veteran Sampai Menangis Ingat Rekannya, Ada yang Keliling Jual Kalender Demi Sambung Hidup!

Ketua Veteran Sampai Menangis Ingat Rekannya, Ada yang Keliling Jual Kalender Demi Sambung Hidup!

Wajah Alaudin seketika memerah, air matanya pun menetes ketika ditanya kehidupan para veteran di Sumatera Utara. Ia tertunduk seraya menghela napas dan mengaku sedih melihat kondisi teman-temannya saat ini.

"Masih banyak yang susah. Mereka rata-rata tidak punya rumah. Nyewa-nyewa saja mereka. Itu pun ada yang terusir, karena tidak sanggup membayar biaya sewa," tutur Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Sumut tersebut di kediamannya, Rabu (16/8).

Ia menceritakan, para veteran banyak yang hidupnya tidak layak. Ada yang menumpang hidup kepada orang lain, dan ada yang hidup sebatang kara. Padahal semasa muda, para veteran sudah berjuang mati-matian demi kemerdekaan bangsa ini.

sumber : tribun

"Kami para veteran ini
tidak punya apapun, lantaran kami dahulu tidak mencari harta. Kami meninggalkan semua kehidupan kami. Bahkan, kami banyak yang kehilangan harta demi memperjuangkan bangsa ini," katanya.

Saat berecerita, ia juga terisak ketika terkenang teman-temannya yang terpaksa mengemis dan berkeliling menjajakan kalender demi menyambung hidup. Kejadian tersebut, ia sebut, benar-benar membuat benaknya serasa tersayat.

"Jangan sampai ada lagi yang mengemis atau berjualan kalender seperti dulu. Sekarang, kami sudah tidak begitu lagi memang. Pemerintah sudah memberi bantuan Rp 1,5 jutaan setiap bulan, tapi itu masih sangat-sangat tidak cukup," ujarnya.

Alaudin menuturkan, kehidupan keluarga veteran di Sumut juga banyak yang melarat, lantaran orangtuanya lebih mendahulukan negara daripada keluarga. Ia mencotohkan, Kapten Hamid yang gugur dan meninggalkan enam anak dan seorang istri.

"Bagaimana coba hidup keluarga yang begini. Tentu susah, pendidikan anaknya pasti tidak terurus. Untuk cukup-cukup makan saja, saya rasa susah dipenuhi seorang istri untuk menghidupi enam anak. Namun, perhatian pemerintah untuk hal begini sangat minim," ujarnya.

Ia menambahkan, teman-temannya semasa berjuang banyak yang ingin tinggal di panti jompo. Pasalnya, mereka tidak punya siapa-siapa lagi.

"Saya punya panti jompo, yang di situ ada 12 orang. Teman-teman veteran banyak yang meminta tinggal di panti jompo itu, karena mereka sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Betapa sedih dan kekuranganya hidup mereka," katanya.

Antam Cs Tak Lagi Berstatus Persero, Nasibnya Bakal Kayak Indosat?

Antam Cs Tak Lagi Berstatus Persero, Nasibnya Bakal Kayak Indosat?

JAKARTA - Rencana pembentukan induk usaha (holding) di sektor pertambangan segera terealisasi.

Hal ini ditandai dengan rencana penghapusan status persero pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam), PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk yang sejati akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Rabu 29 November 2017.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengungkapkan, perubahan status tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Non-Persero merupakan upaya swastanisasi pemerintah terhadap perusahaan milik Negara. Berangkat dari hal tersebut, Agus pun mendesak pemerintah mengevaluasi ulang wacana penghapusan status persero pada tiga BUMN tersebut.

"Apa ini upaya oknum negara bisa bebas jual saham tanpa izin DPR? Saya sudah berupaya mencegahnya dengan mengajukan Judicial Review ke MA bersama Pak Mahfud MD, tapi kalah," kata Agus di Jakarta, Rabu (14/11/2017).

Seperti diketahui, pemerintah menjadikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2016 sebagai landasan dalam menghapus status Persero pada PT Antam, Bukit Asam dan Timah. Padahal, Agus bilang implementasi rencana holding BUMN sendiri bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Terlebih ketika PT Indonesia Asahan Aluminium/Inalum (Persero) akan ditunjuk sebagai induk usaha tiga perusahaan tambang plat merah tadi.

"Saya tidak setuju BUMN diswastakan apalagi yang Tbk. Itu sama saja menjual model Indosat dengan format beda," ujar Agus.

Baca Juga: Sahamnya Dialihkan, Antam Tetap Jadi Perusahaan Publik

Dia pun mengingatkan agar DPR segera bereaksi terhadap rencana yang dianggapnya akan berujung pada hilangnya campur tangan DPR ketika ada aset negara yang dijual.

"Bahwa penjualan atau holding atau privatisasi BUMN ujung-ujungnya supaya penjualan aset tidak perlu atas pesetujuan DPR. Ketua Komisi VI harus tegas. Jangan sampai manggut-manggut kena lobi," tutup Agus.

Seperti yang diketahui, holding BUMN tambang segera terbentuk pada tahun ini. Bahkan surat mengenai holding BUMN pertambangan sudah disampaikan kepada Sekretariat Negara (Sekneg). Holding BUMN tambang juga disiapkan untuk membeli 51% saham Freeport.

(rzk) Sumber : Okezone

Eksis di Instagram, Sri Mulyani: Pajak Sebesar-besarnya untuk Kemakmuran Rakyat

Eksis di Instagram, Sri Mulyani: Pajak Sebesar-besarnya untuk Kemakmuran Rakyat

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali angkat bicara soal pentingnya pajak dalam membangun negara. Menurut Sri Mulyani, pajak yang dibayarkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

"Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," tulis Sri Mulyani dalam akun instagram pribadinya @smindrawati, Rabu (15/11/2017).

Menurut Sri Mulyani, penggunaannya tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR setiap tahun.

Dia menjelaskan, melalui dana tersebut, negara menyediakan berbagai fasilitas umum dan sosial yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta seperti misalnya jalan, jembatan, bendungan, taman dan lain-lain.

Selain itu, digunakan juga untuk membayar para guru hingga pelosok dan para dosen di perguruan tinggi, para bidan dan dokter yang membantu ibu melahirkan, membantu anak-anak kurang gizi, membayar gaji dan tunjangan para hakim, jaksa dan juga TNI serta Polri.

Melalui simulasi dalam aplikasi ini, Anda dapat melihat alokasi penggunaan pajak yang dibayarkan dalam APBN 2017.

Silakan masukkan pajak yang Anda bayarkan, dan lihatlah penggunaannya untuk apa saja. Bagikan informasi simulasi ini kepada teman-teman Anda semua.

"Dengan membayar pajak, Anda telah banyak berkontribusi kepada negara dan digunakan kembali untuk kepentingan kita bersama. Dengan membayar pajak, kita dapat mencapai tujuan mulia para pendiri bangsa untuk mencapai masyarakat yang bermartabat, adil dan makmur. Mari kita pahami, peduli, miliki dan awasi APBN kita," tutupnya.

Sumber : Okezone

PLN Bakal Tanggung Semua Biaya Pergantian Meteran Listrik

PLN Bakal Tanggung Semua Biaya Pergantian Meteran Listrik

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) sedang menggodok penyederhanaan kelas golongan pelanggan listrik rumah tangga non-subsidi. Penyederhanaan hanya berlaku bagi pelanggan dengan golongan 900 VA tanpa subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA.

Nantinya golongan 900 VA tanpa subsidi, akan didorong untuk meningkatkan daya menjadi 1.300 VA. Sedangkan, untuk golongan 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA, dan 4.400 VA akan dinaikkan menjadi golongan 5.500 VA. Apabila rencana tersebut benar-benar terealisasi maka dibutuhkan pergantian Mini Circuit Breaker (MCB) lantaran adanya peningkatan daya.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, menggungkapkan seluruh biaya pergantian MCB bakal ditanggung oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sehingga, biaya instalasi MCB baru tidak akan dibebankan kepada pelanggan.

"Semua penggantian MCB, kan nanti harus mengganti MCB karena amperenya makin tinggi, itu akan ditanggung oleh PLN," terangnya di Kementerian ESDM, Selasa (14/11/2017).

Baca juga: Soal Penyederhanaan Golongan Listrik, Kementerian ESDM: Keputusan Belum Resmi

Dadan melanjutkan, proses pergantian MCB akan membutuhkan waktu yang cukup lama, mengingat banyak MCB yang harus diperbaharui.

"Estimasinya, kan perlu ada 23 juta untuk rumah tangga, ditambah 6 juta. Jadi cukup banyak MCBnya. Kapasitas dalam negeri itu, berdasarkan informasi yang kita cari hanya sekitar 1 juta MCB perbulan," jelasnya.

Prosesnya juga akan diselaraskan dengan kemampuan produksi MCB dalam negeri.

"Jadi prosesnya ini juga bukan sehari, bisa setahun lebih untuk penyelesaian ini. Jadi tidak begitu keluar kebijakannya, besoknya langsung semua seperti itu," kata dia.

Peningkatan daya listrik ini, kata Dadan ditunjukkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga kebijakan ini sifatnya tidak menguntungkan sebagian pihak. Bahkan, Pemerintah menegaskan tidak akan ada perubahan tarif listrik meskipun ada peningkatan daya.

"Jadi bukan paksaan, kan ini pengklasifikasian dari tarif, kalau mereka kan membayar sesuai dengan yang digunakan," jelasnya.

Sejalan dengan peningkatan daya listrik, Pemerintah juga akan mengedukasi masyarakat dalam penggunaan listrik secara bijak. Sehingga, meskipun ada peningkatan daya, tetapi masyarakat tetap terkontrol dapat memanfaatkan energi listrik.

Dengan demikian, maka kategori pelanggan listrik menjadi sebagai berikut:

1. Pelanggan listrik dengan subsidi (450 VA subsidi dan 900 VA subsidi)

2. Pelanggan listrik 1300 VA sebagai golongan baru yang merupakan migrasi dari golongan 900 VA non subsidi

3. Pelanggan listrik non-subsidi 5.500 VA dan 13.200 VA.

4. Pelanggan listrik non-subsidi 13.200 VA ke atas (loss stroom).

(rzk)

Catat! Pemerintah Akan Samakan Tarif Listrik Golongan 900 Va hingga 2.200 Va

Catat! Pemerintah Akan Samakan Tarif Listrik Golongan 900 Va hingga 2.200 Va

JAKARTA – Pemerintah akan menyamakan tarif listrik beberapa golongan pelanggan rumah tangga nonsubsidi. Hal itu bertujuan supaya penggolongan pelanggan lebih sederhana dan tercipta harga tunggal (single price ).

Golongan pelanggan yang akan digabung menjadi satu golongan itu, di antaranya 900 volt ampere (Va), 1.300 Va, 2.200 Va. ”Untuk nonsubsidi golongan 900VA, 1.300 Va dan 2.200 Va itu disatukan menjadi 4.400 Va. Tetap ada yang 450 Va dan 900 Va, tapi yang disubsidi oleh pemerintah,” ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar di Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin.

Menurut Arcandra, penyamaan tiga golongan tersebut karena perbedaan dayanya sangat kecil. Jadi, lebih baik disederhanakan agar lebih efisien dalam penentuan tarif. Namun, pihaknya belum merinci mekanisme penambahan daya golongan tarif baru tersebut karena masih dibahas dengan PLN. ”Kami bahas nanti untuk penambahan dayanya bisa gratis,” katanya.

Dia meminta masyarakat tidak perlu resah dengan wacana penyamaan golongan daya listrik tersebut karena bagi golongan yang mengalami kenaikan daya pembayaran daya tarifnya tetap sama tidak berubah. Justru, penyamaan daya akan membantu segala aktivitas yang membutuhkan energi listrik lebih besar.

”Jadi masyarakat kalau mau pasang setrika tidak usah takut tiba-tiba mati, mau pasang kulkas tidak takut tiba-tiba mati, kalau dinaikkan jadi mudah, mau pasang apaapa gampang, tidak byar pet,” katanya.

Langkah tersebut justru menjadi sebuah kemajuan karena pada dasarnya konsumsi listrik per kapita merupakan salah satu indikator yang menunjukkan produktivitas sebuah negara maju.

”Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara maju apabila konsumsi listriknya mencapai sekitar 4.000 kwh per kapita,” ujarnya.

Menteri ESDM Ignasius Jonan sebelumnya mengatakan, nantinya ketiga golongan pelanggan tersebut akan dihapus dan digabung menjadi satu golongan. ”Itu akan dihapus, kecuali yang menerima subsidi,” kata dia.

Kendati demikian, Jonan belum merinci bentuk golongan tarif baru tersebut. Rencana ini masih dibahas dengan PLN. Sementara itu, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka membenarkan adanya rencana tersebut. Namun, rencana itu masih dalam pembahasan dengan Kementerian ESDM sehingga belum ada keputusan.

Made melanjutkan, ketika pembahasan sudah selesai akan diterbitkan Peraturan Menteri ESDM yang mengatur harga tunggal tersebut sebagai payung hukum. Dengan penghapusan beberapa golongan tarif pelanggan rumah tangga itu, tidak ada lagi disparitas harga antargolongan sehingga biaya pemakaian per kilo watt hours akan sama. ”Jadi, akan tercipta single price sehingga tidak ada disparitas harga,” papar Made.

(rzk) Sumber : Okezone

Memprihatinkan! Selama 1 Tahun Terakhir, Nenek Niarti Bertahan Hidup dengan Minum Air Rebusan Batu

Memprihatinkan! Selama 1 Tahun Terakhir, Nenek Niarti Bertahan Hidup dengan Minum Air Rebusan Batu

PONTIANAK – Seorang warga usia lanjut bernama Niarti (60), Jalan Apel, Gang Jambu Air, Kecamatan Pontianak Barat, Kalimantan Barat, terpaksa meminum air rebusan batu untuk bertahan hidup selama 1 tahun terakhir.

"Saya sudah sepuluh tahun ini hidup menderita sakit dan karena tidak punya uang untuk beli makanan, makanya hanya meminum air rebusan batu," kata Niarti di Pontianak, Rabu (25/10/2017).

Saat dikunjungi, kondisi nenek yang hidup sebatang kara itu tampak lemas tidak berdaya. Sementara rumahnya tampak sangat memprihatinkan dengan kondisi pengap dan terlihat batu berserakan di dalam rumah tersebut.

Sedangkan untuk memasak, Niarti hanya memiliki kompor yang terbuat dari batu yang disimpan di luar rumah.

Ketua RT 01/RW 14, Agus Yadi mengatakan, sejak diketahui nenek itu menderita sakit, warga berinisiatif mengusulkan kepada pemerintah agar Niarti mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

"Kami sudah mengusulkan agar nenek Niarti ini mendapat bantuan, baik di tingkat kelurahan dan kecamatan, tetapi hingga kini belum juga mendapat bantuan," uCapnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Kota Pontianak, Herry Fadillah mengatakan, begitu dirinya mengetahui ada kabar warga hidup dengan hanya meminum air rebusan batu, ia segera melakukan penyelamatan membawa nenek tersebut ke rumah sakit.

"Nenek Niarti langsung kami bawa ke rumah sakit terdekat untuk segera mendapat pertolongan. Apalagi nenek itu sudah mengonsumsi air rebusan batu selama satu tahun," katanya.

Fadillah juga mengatakan, dirinya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk menentukan langkah terbaik terkait kelangsungan hidup nenek Niarti ke depannya.

Menurut Fadillah, kini nenek Niarti sudah dirawat di rumah sakit terbaik di Kota Pontianak guna mendapatkan perawatan intensif.

"Kami dari Kadin Kota Pontianak nantinya berencana memperbaiki rumah nenek Niarti agar layak ditempati," katanya.

Sumber : Okezone(erh)

Menteri Rini Minta Hutama Karya Jual Tol Medan-Binjai, Ada Apa?

Menteri Rini Minta Hutama Karya Jual Tol Medan-Binjai, Ada Apa?

DELI SERDANG - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memberi sinyal ke PT Hutama Karya (Persero) untuk menjual Tol Medan-Binjai jika seluruhnya sudah tersambung. Hal tersebut karena ada masalah lahan dalam pembangunan jalan tol seksi Tanjung Mulia sepanjang 3,3 km.

Tol seksi ini masih menunggu proses pembebasan lahan yang ditargetkan akan selesai Desember ini. Hutama Karya sudah diberi mandat untuk membangun beberapa ruas tol yang termasuk bagian Tol Trans Sumatra. Penjualan tol ini mempunyai maksud yang jelas, yakni bisa mendapatkan dana segar dan bisa membangun ruas tol lainnya. Salah satu tol yang akan dibangun adalah Padang-Pekanbaru.


"Nanti kalau Medan-Binjai selesai, karena kita lihat dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus ini keliatannya tingkat pengembalian investasi atau Internal Rate of Return (IRR) bisa bagus kalau sudah selesai, seperti halnya di Medan-Binjai ini kalau sudah tersambung semuanya, insha Allah nanti Hutama Karya saya mendorong untuk menjual yang Medan-Binjai," papar Rini, Deli Serdang.

Sumber : okezone

Alhamdulillah, Berkat Perjuangan Umat Beli Gula Petani, Harga Gula Petani Naik, Petani Mulai Semangat Lagi

Alhamdulillah, Berkat Perjuangan Umat Beli Gula Petani, Harga Gula Petani Naik, Petani Mulai Semangat Lagi

ALLHAMDULILLAH MULAI MEMBUAHKAN HASIL. Hari ini saya terima tilpon dari dua petinggi pabrik gula di Jawa Timur yg mengucapkan terimakasih.

Berkah GERAKAN MORAL membeli gula petani dari IPB, JMP , 212 Mart Cirebon dan lain -lain, emak -emak mulai mafum alias paham utk tidak membeli gula impor rafinasi yg tidak menyehatkan, tetapi sudah mulai beralih mengkonsumsi gula PETANI.

Inilah gerakan umat para mujahidah , majelis taklim dan seluruh emak -emak yg LUAR BIASA sukses.

Bukti sukses itu adalah , tebu petani yg tadinya mulai mengering karena belum ditebang pabrik gula, lantaran gudang pabrik masih penuh gula, akibat penumpukan gula petani akibat tidak terserap, sekarang sudah MULAI DITEBANG dan digiling pabrik,karena gula petani sudah mulai berkurang di gudang.

Permintaan gula petani juga makin meningkat ( distributor besar mulai ambil di pabrik gula), akibatnya harga lelang gula di pabrik petani dalam seminggu ini sudah naik hampir Rp 400.
Pabrik gula menggeliat dan petani mulai bersemangat berkat PEJUANG tanpa tanda jasa , yaitu para Emak-emak Majelis Taklim, para Mujahidah, dan tak ketinggalan para Sosialita.

Di markaz JMP sediri para Emak -Emak keren majelis taklim , para mujahidah, pemilik warung, dan pengurus Kita Mart ( toko yg menjual produk umat), masih bergantian datang tiada henti. Bahkan semalam saja hingga pukul 10 malam masih ada yg mengambil.

Hari ini karena masih belum mobile kebetulan saya bertemu beberapa pejuang ekonomi umat yg cantik-cantik, salah satunya dari Kita Mart Kalisari Jaktim yg terus kehabisan gula petani. Dan juga mbak Amelia dari BSD yg akhirnya harus sewa go box karena borong 1,4 ton, Mbak Anisa bersama keluarga, juga emak -emak lain yg nekat mobil -mobil kerennya buat ngangkut karung gula.
Hidup majelis taklim, hidup mujahidah , hidup warung dan toko-toko umat!!! Mari terus TENGGELAMKAN rafinasi yg membuat kita semua terkena kanker , dan mari bangkrutkan pabrik para Naga yg ngolah gula rafinasi dari bahan raw suger yg diimpor.

Anda ingin gula petani?
Silahkan hubungi Regina Cloudya Evelyn ( +62 812-1084-4427) , Listiana ( 0852 1104 4411) , Lukas Majapahit ( 0813 1796 4494).

Penulis: Aktivis JMP , Alumni 212 Nanik Sudaryati

Ribuan Ton Gula Petani Cirebon Disegel Setelah tak Laku

Ribuan Ton Gula Petani Cirebon Disegel Setelah tak Laku

CIREBON -- Ribuan ton gula milik petani Cirebon disegel Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan dalih tidak memenuhi kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI). Gula tersebut sebelumnya tidak laku dijual.

Para petani menduga, penyegelan yang didahului dengan penilaian secara mendadak itu terindikasi untuk memuluskan peredaran gula impor rafinasi. ''Petani gula saat ini sedang terpuruk, malah kini gulanya disegel. Ibaratnya sudah jatuh, tertimpa tangga pula,'' ujar salah seorang pengurus Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jabar, Agus Safari, Senin (21/8).

Agus mengatakan, ribuan ton gula petani saat ini tak laku terjual dan menumpuk di gudang milik pabrik gula. Para pedagang berdalih tak mau membeli gula petani karena adanya penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk gula tebu sebesar sepuluh persen.

Di saat bersamaan, gula rafinasi impor yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi industri makanan dan minuman (mamin), ternyata malah ditemukan beredar di pasaran. Bahkan, tumpukan gula rafinasi juga ditemukan di gudang distributor di Kota Cirebon.

Menyikapi hal tersebut, ratusan petani tebu akhirnya menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Cirebon dan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, Selasa (8/8). Selang beberapa hari setelah aksi itu, gula petani yang ada di dua pabrik gula (PG), yakni PG Sindanglaut dan PG Tersana  Baru, disegel oleh Kemendag dengan alasan kualitasnya tidak sesuai SNI.

''Petani panen, gulanya tak ada yang mau beli. Gula impor rafinasi beredar di pasaran, petani melakukan aksi untuk memprotesnya. Setelah aksi, gula petani malah disegel. Ada apa ini?,'' tutur Agus.

Agus menyatakan, alasan Kemendag menyegel gula petani karena kualitasnya tidak memenuhi standar SNI, patut dipertanyakan. Pasalnya, selama bertahun-tahun tidak pernah ada pengecekan kualitas gula petani dari pihak Kemendag. Selain itu, berdasarkan informasi dari pihak pabrik gula, kualitas gula petani masih sesuai ketentuan SNI.

Petani tebu menduga, penyegelan gula itu terkait maraknya peredaran gula rafinasi. Dengan disegelnya gula petani, maka diduga akan semakin memuluskan peredaran gula rafinasi untuk kebutuhan konsumsi dan dijual di pasaran.

''Logikanya, kalau (gula petani) tiga bulan tidak dibeli, harusnya stok gula (di pasaran) habis. Tapi kenyataannya di pasaran tidak terjadi kelangkaan gula,'' tukas Agus.

Pengurus DPD APTRI Jabar, Mae Azhar, juga mengaku sangat menyesalkan penyegelan gula petani. Apalagi, dia mengatakan, penyegelan dilakukan sebelum pengambilan sempel. ''Ini lucu. Disegel dulu, baru diambil sampelnya. Apalagi sebelum-sebelumnya juga tidak pernah ada pengecekan kualitas gula petani'' kata Mae.

Mae pun menduga ada skenario besar didalamnya. Selain terkait gula impor rafinasi, dia juga menduga penyegelan itu menyangkut pembelian gula petani. ''Setelah disegel, esok harinya Bulog menyatakan siap membeli gula petani dengan harga Rp 9.700 per kg. Padahal HET (harga eceran tertinggi)-nya Rp 12.500 per kg. Ini kan aneh,'' tutur Mae.

Sementara itu, menyikapi hal tersebut, para petani tebu siap melakukan aksi protes dengan mendatangi Istana Negara. Rencananya, aksi tersebut akan dilakukan akhir Agustus mendatang. N lilis sri handayani

Sumber : Repubika

Uang Lauk Naik Jadi Rp 60 Ribu, TNI: Ini Suplemen Moril Prajurit

Uang Lauk Naik Jadi Rp 60 Ribu, TNI: Ini Suplemen Moril Prajurit

Jakarta - TNI AD menyambut positif kenaikan uang lauk pauk yang diberikan oleh pemerintah. Kenaikan ini pun menjadi supelemen moril bagi prajurit untuk meningkatkan kinerja.

"TNI AD tentunya menyambut dengan gembira keputusan pemerintah menaikan ULP.

Kami mengartikan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap prajurit. Peningkatan kesejahteraan pada satu sisi adalah untuk meringankan beban ekonomi, tetapi pada sisi lain ini juga menjadi suplemen moril bagi prajurit untuk melaksanakan tugas," ujar Kadispen TNI AD, Brigjen Alfret Denny Tuejeh, kepada detikcom, Rabu (16/8/2017).

Denny menegaskan kenaikan uang lauk pauk ini menjadi peringatan bagi setiap anggota untuk selalu siap saat ditugaskan kapanpun. Kebijakan ini pun disikapi oleh TNI sebagai momen untuk berbenah diri dan terus meningkatkan profesionalisme.

"ULP itu salah satu yang menyadarkan prajurit untuk selalu siap melaksanakan tugas selama 24 jam dan bahkan kapanpun siap tugas. Prajurit selalu menunggu momen peningkatan kesejahteraan, tetapi saya ingin meyakinkan di sini bahwa TNI AD pun,selalu menyikapi kebijakan ini dengan terus berbenah diri melalui peningkatan profesionalisme," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memberi tambahan pemasukan untuk para anggota TNI dan POlri. Pemerintah menaikkan biaya lauk pauk sebesar Rp 5.000 sehingga para anggota TNI dan Polri bisa menerima Rp 60.000 per orang per hari.

"Ada kenaikan untuk biaya lauk pauk TNI Polri menjadi Rp 60.000 atau naik Rp 5.000 per orang per hari," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Sumber : Detik (knv/rvk)

Gaji PNS Tak Naik, Uang Lauk TNI/Polri Ditambah Tahun 2018

Gaji PNS Tak Naik, Uang Lauk TNI/Polri Ditambah Tahun 2018

Pemerintah menetapkan belanja dari pusat sebesar Rp1.443,3 triliun dalam Rencana Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Belanja kementerian dan lembaga dipatok Rp814 triliun dan belanja non kementerian dipatok Rp629,2 triliun.

Menurut data Kementerian Keuangan, Rabu 16 Agustus 2017, pemerintah juga berencana menaikkan uang lauk pauk untuk semua anggota TNI/Polri. Kenaikan tersebut diajukan sebesar Rp5.000 rupiah, dari Rp55 ribu menjadi Rp60 ribu.

Belanja pemerintah pusat rencananya juga akan diarahkan untuk peningkatan reformasi dan birokrasi di pemerintahan. Sehingga kualitas pelayanan publik bisa ditingkatkan.

Sementara itu untuk kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif maupun pensiunan, pada tahun depan Tunjangan Hari Raya masih akan diberikan. Tapi, tidak ada kenaikan haji yang diajukan pemerintah dalam pembahasan RAPBN 2018.

Saat berpidato di Sidang Tahunan MPR/DPR hari ini, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pemerintah mentargetkan defisit anggaran sebesar Rp325,9 triliun, atau setara dengan 2,19 persen dari Produk Domestik Bruto.

Angka defisit dalam RAPBN 2018 tersebut berasal dari rencana pendapatan negara yang ditargetkan sebesar Rp1.878,4 triliun, sedangkan untuk belanja negara ditargetkan mencapai Rp2.204,4 triliun.

Terkait pendapatan negara, pemerintah targetkan penerimaan dari pajak sebesar Rp1.609,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp267,9 triliun.

Sementara itu, untuk belanja negara, pemerintah menganggarkan belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.443,3 triliun. Kemudian, pemerintah juga anggarkan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp761,1 triliun.

Sumber : viva (ren)

Satgas Pamtas Yonif PR 503 Kostrad Memberikan Bantuan Genset Kampung Yakyu

Satgas Pamtas Yonif PR 503 Kostrad Memberikan Bantuan Genset Kampung Yakyu  

Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Para Raider 503/MK Kostrad Pos Yakyu dengan Letda Inf Galih WN selaku Danpos Yakyu  memberikan bantuan Genset sebagai penerangan listrik kepada masyarakat RT 3 Yakyu Kp. Rawa Biru, Distrik Sota, Kab. Merauke.

 Garis batas negara RI-PNG dengan Yakyu hanya berjarak kurang lebih 1,2 km, listrik di RT 3 Yakyu padam dikarenakan generator bantuan dari  pemerintah rusak semenjak awal tahun 2016 silam, sehingga dari Pos Yakyu berinisiatif untuk memberikan bantuan berupa genset untuk masyarakat RT 3 Yakyu.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dan sebagai bentuk kegiatan teritorial Satgas yang memiliki tugas menjaga   perbatasan serta memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kampung Yakyu.

Susi: Subsidi Nelayan Dicabut untuk Kembangkan SKPT

Susi: Subsidi Nelayan Dicabut untuk Kembangkan SKPT

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berencana untuk membangun sejumlah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Salah satu kendalanya adalah BBM. Dia meminta agar Pertamina menyediakan solar di setiap daerah terutama di wilayah SKPT.

“Seminggu saya jadi Menteri, saya umumkan BBM (untuk kapal) di atas 30 GT subsidi hilang, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga minta (kapal) yang di bawah 30 GT 1,2 juta kilo juga suruh dihilangin (subsidi), sampai hari ini kok tidak dihilangin. Padahal keluhan nelayan kami, kami ini tidak perlu disubsidi. Kami ini perlu solar ada di mana-mana. Jadi tolong dicabut (subsidi), tapi kembalikan solar ada di mana-mana, di mana nelayan membutuhkan. Itu permintaan kita. Saya mohon ini bisa ditindaklanjuti,” kata Menteri Susi.

Menteri Susi berpendapat, subsidi BBM tidak dapat dinikmati nelayan kecil karena mereka memakai BBM dengan harga termahal. Sehingga, subsidi BBM yang diberikan Pertamina justru hanya dinikmati oleh industri yang tidak sepatutnya.

“Kami selalu mendukung Pertamina karena kalau Pertamina sehat, kuat, akan menjadi partner kita untuk mengembangkan wilayah SKPT kita,” imbuh Menteri Susi.

“Stok ikan sudah naik banyak. Pemerintah menargetkan konsumsi ikan dari 43 kg menjadi 46 kg. Berarti 3 kg dikali 250 juta penduduk Indonesia, ada 750 ribu ton ikan yang harus didistribusikan dari nelayan tangkap ke konsumen. Konsumen terbesar ada di pulau Jawa. Nah tentu perlu pengangkutan, transportasi, dan lain-lain. Nadinya, darahnya transportasi ya BBM-nya Pertamina,” kata Menteri Susi.

Lumbung ikan Indonesia ada di Indonesia bagian timur seperti di bagian utara Sulawesi, bagian barat Sumatera, dan bagian selatan Jawa. “Jika BBM dari Pertamina tidak lancar, semua aktivitas kelautan dan perikanan dapat terganggu”, ungkap Menteri Susi.

Menteri Susi juga berpesan agar regulasi tidak boleh membelenggu dunia usaha. Birokrasi-birokrasi yang tidak penting harus dibuang. “Demi rakyat, demi Indonesia lebih baik, demi ikan kita bisa dimakan oleh bangsa kita, bisa diekspor menghasilkan devisa, kita akan bekerjasama mendobrak hal yang tidak perlu dan membelenggu kita. Saya apresiasi atas MoU ini. Mudah-mudahan kerjasama Pertamina dan KKP makin maju, makin lanjut, dan nelayan diuntungkan, masyarakat konsumen ikan juga diuntungkan,” ucap dia. (NG)

Sumber :Detak,co

Anggota Satgas TMMD Kodim 0113/Gayo Lues Bantu Masyarakat Panen Padi

Anggota Satgas TMMD Kodim 0113/Gayo Lues Bantu Masyarakat Panen Padi

Anggota Satgas TMMD ke-99 Kodim 0113/Gayo Lues membantu petani panen padi dilahan sekitar dua hektare milik bapak Kamisili warga Ds. Badak Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues. Sabtu (29/07/2017).

Tampak terlihat dengan tidak mengenal rasa lelah dan letih anggota Satgas TMMD selain menyelesaikan kegiatan program TMMD  juga tetap semangat membantu petani dalam proses pengerjaan hasil panen.

"Salah satu anggota Satgas Serka Koko Wydiar mengatakan kegiatan anggota Satgas membantu panen padi di sawah, selain dalam kegiatan TMMD juga sebagai bukti kemanunggalan TNI dengan rakyat serta mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan", Ungkapnya.

Jajaran Babinsa Koramil 20/Bandar Dua Bantu Petani Mengairi Sawah

Jajaran Babinsa Koramil 20/Bandar Dua Bantu Petani Mengairi Sawah

Saat ini sudah masuk musim kemarau dengan di tandai hujan yang tak kunjung turun hingga mengakibatkan beberapa lahan pertanian milik warga mengalami kekeringan, Kondisi ini memaksa para petani mencari solusi untuk dapat mengairi sawah yang sudah di tanaman padi.

Salah satu tugas pendampingan petani yang dilakukan oleh Babinsa adalah selalu membantu petani dari mulai proses olah tanah sawah yang akan di tanami padi sampai dengan panen padi nantinya.

Seperti yang dilakukan jajaran Babinsa Koramil 20/Bandar Dua Kodim 0102/Pidie yang sedang melaksanakan pendampingan petani desa Blang Kuta dengan membantu mengairi sawah akibat sudah lama tidak turun hujan sehingga mengakibatkan sawahnya kekurangan air, Jumat  (28/7).

Danramil 20/Bandar Dua Lettu Inf Suharianto mengatakan, Dalam rangka mensukseskan Program swasembada pangan yang di canangkan pemerintah demi terwujudnya ketahanan pangan, dirinya memerintahkan jajaran babinsanya untuk lebih aktif mendatangi para petani dan membantu petani dalam mengatasi kendala di lapangan, mengingat saat ini sudah memasuki musim kemarau sehingga banyak petani yang sawahnya membutuhkan air.