Lalin Tol Cikampek Arah Jakarta Padat Sepanjang 57 Km

Lalin Tol Cikampek Arah Jakarta Padat Sepanjang 57 Km

Kemacetan di gerbang Tol Cikampek Utama. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Situasi lalu lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama KM 70 arah Jakarta terpantau padat merayap pada Senin (10/6) pagi. Hingga pukul 08.42 WIB, kepadatan terjadi di sejumlah titik mulai dari KM 69 selepas GT Cikampek Utama hingga KM 11 Cikunir.

"Dawuan KM 68 - KM 61 arah Jakarta padat, kepadatan volume lalin. Dawuan KM 60 - Karawang Timur KM 58 padat, kepadatan volume lalin. Karawang Timur KM 56 - KM 52 arah Jakarta padat," tulis akun @PTJASAMARGA, Senin (10/6). 

Kepadatan kembali terjadi di KM 50 hingga Cikunir KM 11 yang juga karena padatnya volume kendaraan.

"Karawang Timur KM 50+500 - Cibitung KM 26 PADAT, kepadatan volume lalin. Gunakan jalur alternatif. Tambun KM 21 - KM 19 arah Jakarta padat, kepadatan volume lalin. Bekasi Timur KM 18 - KM 17 arah Jakarta padat," tulisnya lagi.


Sementara itu, saat ini rekayasa lalu lintas satu arah (one way) masih diberlakukan dari KM 341 sampai KM 29 Cikarang Barat. Rest area di KM 62, KM 52, KM 42, dan KM 32 juga masih diberlakukan sistem buka tutup secara situasional melihat kondisi di lapangan.


Bagi pengendara yang melewati tol mengarah ke Cikampek, saat ini terjadi kepadatan mulai dari KM 20 Tambun hingga KM 37 Cikarang Timur.


NewsLalu Lintas Tol CikampekOne Way di Tol
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan

KPU Terima 338 Gugatan Hasil Rekapitulasi Nasional Pemilu 2019 di MK

KPU Terima 338 Gugatan Hasil Rekapitulasi Nasional Pemilu 2019 di MK

Komisioner KPU Hasyim Asyari. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan
KPU mengumumkan jumlah laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU telah menerima sebanyak 338 permohonan PHPU di MK.

"Data terbaru, KPU menerima sebanyak 338 PHPU di MK," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/6).

Hasyim menjelaskan, 338 PHPU itu terbagi menjadi tiga jenis permohonan. Ketiga jenis permohonan itu yakni, PHPU DPR RI/DPRD Kabupaten Kota, PHPU DPD, dan PHPU Pilpres yang diajukan oleh capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Jumat (24/5) lalu.

"PHPU untuk Pilpres 1 perkara, DPD 10 perkara dan DPR RI/DPRD Kabupaten Kota sebanyak 327 perkara," jelas Hasyim.

Sementara itu Ketua KPU Arief Budiman menegaskan pihaknya siap menghadapi 338 permohonan di MK terkait hasil pengumuman rekapitulasi penghitungan suara nasional. KPU RI terus berkoordinasi dengan KPU daerah untuk menyiapkan alat bukti dan fakta di lapangan.

"Paling penting sebenarnya mempersiapkan penjelasan dan alat buktinya, jadi kita tidak hanya menjawab, tetapi juga harus didukung data dan alat buktinya karena jawaban kita belum tentu bisa diterima atau diakui," kata Arief.

Selain itu, KPU juga sudah menunjuk lima law firm sebagai kuasa hukum untuk menghadapi gugatan di MK. Lima law firm itu dibagi menjadi enam tim untuk menghadapi tiga jenis permohonan PHPU di MK.

"Pengacara yang direkrut terdiri dari satu tim pengacara Pilpres, satu tim pengacara DPD, dan empat tim pengacara Pileg," ucap Arief. 

Bawaslu DKI Cek Video Viral Mobil Berstiker KPU Parkir di Digital Print

Bawaslu DKI Cek Video Viral Mobil Berstiker KPU Parkir di Digital Print

Jakarta - Video yang memperlihatkan mobil boks berstiker KPU parkir di depan ruko digital print viral di media sosial. Bawaslu DKI mengecek fakta di balik video tersebut.

Ada dua video viral yang beredar. Orang di video tersebut mengatakan lokasi kejadian di Condet, Jakarta Timur dan video diambil pada Minggu (21/4/2019).

Dalam video yang pertama, tampak mobil boks dengan stiker KPU tertempel di sampingnya. Mobil boks itu parkir di depan ruko bertuliskan 'Digital Print'. Pintu ruko itu tertutup tapi lampu di lantai 2 menyala.


Di video yang kedua, tampak ada beberapa orang di sekitar mobil tersebut. Sopir mobil itu disebut sudah tidak ada. Orang di video pertama maupun video kedua menyebut mobil berstiker KPU yang terparkir di ruko digital print tersebut sebagai indikasi kecurangan.


Bawaslu DKI sudah mengetahui video yang viral tersebut. Saat ini, Bawaslu masih melakukan investigasi di Condet, Jakarta Timur.

"Bawaslu DKI divisi penindakan terkait hal tersebut meminta Bawaslu Kota Jaktim untuk investigasi dan penelusuran di Condet," kata Komisioner Bawaslu DKI, Puadi saat dikonfirmasi, Senin (22/4/2019).

Puadi belum bisa memastikan narasi-narasi di video tersebut. Hari ini, Bawaslu Jaktim dan Panwascam masih melakukan penelusuran.

"Sedang ditelusuri kepastiannya," ujarnya.

Saat dihubungi terpisah, Ketua KPU Jakarta Timur, Wage Wardana, memastikan bahwa mobil di video tersebut bukan milik KPU Jaktim. Dia juga akan mendatangi lokasi.

"Kami tidak merasa memiliki mobil itu," kata Wage.

Sementara itu, Kapolsek Kramat Jati, Kompol Nurdin AR, mengatakan mobil yang terparkir itu sempat menerima pesanan dari KPU. Tapi, kemudian stikernya belum dilepas.

"Itu mobil kantor itu, dapat orderan dari KPU. Itu kan kantor macam-macam banner. Mobil boks itu kemudian dipasang stiker KPU, sopirnya sudah pulang mau nyoblos. Belum sempat dicopot stikernya KPU itu persoalannya," kata Kompol Nurdin saat dihubungi terpisah.
(imk/tor)

Gudang KPU Terbakar, Bupati Pesisir Selatan: Jangan Pikir Macam-macam

Gudang KPU Terbakar, Bupati Pesisir Selatan: Jangan Pikir Macam-macam

Padang - Gudang logistik Pemilu di Kecamatan Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, terbakar. Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, meminta kebakaran ini tak dipolitisir.

"Jangan berpikir macam-macam, penyelenggara pemilu dan pihak terkait akan maksimal mencari akar permasalahan dari kejadian ini," ucap Hendrajoni, yang dikutip dari Antara, Senin (22/4/2019).

Laporan dari Antara, lokasi tempat kotak suara yang terbakar sudah dipasang garis polisi dan terlihat puluhan polisi berseragam berjaga di lokasi. Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Ferry Herlambang dan Komandan Kodim 0311/Pesisir Selatan, Letkol Kav Edwin Dwiguspana, juga sudah ada di lokasi.



Komisioner KPU Pesisir Selatan, Medo Patria, mengatakan, ada 10 kotak suara yang terbakar. Untuk surat suara belum diketahui apakah ada yang terbakar atau tidak.

"Yang terbakar sekitar 10 kotak suara, kendati demikian kami masih akan menghitung ulang," tutur Medo.

Gudang kotak suara Pemilu 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan hangus terbakar. Peristiwa itu terjadi Senin (22/4/2019) dinihari. Gudang yang terbakar itu merupakan gudang logistik di Kantor Penitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Koto XI Tarusan. Di sana terdapat 785 kotak suara yang berasal dari 157 Tempat Pemungutan Suara (TPS).


Gudang KPU Terbakar, Bupati Pesisir Selatan: Jangan Pikir Macam-macam

(rvk/elz)

2.298 Kotak Suara di Cirebon Rusak Terendam Banjir

2.298 Kotak Suara di Cirebon Rusak Terendam Banjir

CIREBON - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon mengumumkan, keseluruhan kotak suara yang mengalami kerusakan akibat tergenang banjir sebanyak 2.298 buah. Awalnya diperkirakan hanya ada 300 kotak suara yang rusak, namun ternyata jumlahnya tersebut terus bertambah.

"Sudah selesai dihitung, ternyata ada yang rusak dan tidak bisa dipakai kembali, jumlahnya ada 2.298 kotak suara. Sedangkan yang bisa digunakan hanya ada 12.417 kotak suara," kata Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Saefudin Jazuli, kepada awak media, Selasa 12 Februari 2019.

Jazuli menjelaskan, untuk menjaga keamanan kotak sura yang ada, KPU Kabupaten Cirebon sendiri akan memasang valet atau papan kayu sebagai alas dari kotak-kotak suara, sehingga tidak menempel lagi pada lantai gudang. Selain itu, dalam waktu dekat ini, pihaknya juga akan membungkus kotak suara dengan plastik.

2.298 Kotak Suara di Cirebon Rusak Terendam Banjir

Ia mengaku, kebutuhan kotak suara yang diperlukan oleh KPU Kabupaten Cirebon sendiri adalah 34 ribu kotak suara. Lebih lanjut ia menuturkan, kerusakan ribuan kotak suara yang terjadi sekarang, merupakan kesalahan penerapa SOP yang tidak tepat.

"Kita akan melakukan koordinasi dengan Pemda, Kepolisian, Kodim, Bawaslu, dan lain-lain untuk segera mencari tempat, kemungkinan akan pindah ke gudang-gudang milik pemerintah atau milik swasta," kata dia.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cirebon, Abdul Khoir menyampaikan, agar KPU Kabupaten Cirebon harus melaksanakan tiga rekomendasi terkait rusaknya ribuan kotak suara tersebut.

Salah satu dari tiga rekomendasi tersebut diantaranya ialah, KPU Kabupaten Cirebon tidak lagi menggunakan gudang PT. Yusmou karena tidak aman dari rembesan air. Bawaslu Kabupaten Cirebon juga meminta, agar KPU Kabupaten Cirebon harus mengganti ribuan kotak suara yang rusak akibat terkena air hujan

"Kami minta KPU untuk mengganti seluruh kotak suara yang rusak itu," katanya.

(aky)

Waduh .. Farhat Abbas : Tak Pilih Jokowi di Pilpres 2019 Bakal Masuk Neraka!

Waduh .. Farhat Abbas : Tak Pilih Jokowi di Pilpres 2019 Bakal Masuk Neraka!

FARHAT Abbas terus melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversi sejak dipercaya menjadi salah satu juru bicara pasangan Jokowi-Maruf Amin.

Terbaru Farhat mengungkapkan jika Jokowi adalah presiden yang bakal menuntun Indonesia masuk surga.

Sebaliknya bagi mereka yang tak memilih jokowi justru bakal masuk neraka.

"Yang Pilih Pak Jokowi Masuk Surga !


Yang Gak Pilih Pak Jokowi dan Yang Menghina, Fitnah & Nyinyirin Pak Jokowi !

Bakal Masuk Neraka ! ( jubir-Indonesia)," tulis farhat di akun instagramnya @farhatabbastv226.

Sontak unggahan ini memantik reaksi dari warganet.

Dominan netter mengecam pernyataan farhat itu.

zakialatas26Gilaaaa2 udah kaya isis, Yg gk ikut kereka MASUK NERAKA!!! Hebaat amat lu bas bisa tau surga Nerakanya org

jokowi_youngHahahahaa .... aduuh udah keblingerr nih ... ngejilat nya yg santun donk nyettt ... surga lu bawa2 ... kasian si @jokowi yg beginian disuruh ngebacot jd jubir .... suruh jd tukang kebun di istana aj si farhat p*ler mah

putry_iduyMasuk Syurga Apa Enggaknya..Tergantung amal, ibadah Seseorang...Bukan Begituh

aldy_aprilianSehat mas?, setau gw yg nentuin masuk surga apa neraka nya itu amalan selago hidup dah, buka nya hasil coblos si anu.

Ungkap beda perilaku Jokowi dengan Sandiaga Uno saat ke rumah istri Gus Dur

Pada postingan lainnya Farhat Abbas mngungkapkan bedanya antara Jokowi dengan Sandiaga Uno saat ke rumah istri Gus Dur.

Menurut farhat saat bertamu ke rumah istri almarhum Gus Dur,  jokowi menyantap bubur yang disediakan tuan rumah untuk menghormati.

Sementara Sandiaga Uno, kata farhat, tak menyantap tempe yang disediakan tuan rumah dengan alasan sedang berpuasa.

Menurut farhat seharusnya Sandi menghormati pemilik rumah.

"Puasa yg baik adalah puasa Menahan hausa nafsu jabatan," sindir Farhat.

Farhat jadi Jubir, ayahnya dapat bintang kehormatan dari Jokowi

Pengacara kondang, Farhat Abbas, diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi juru bicara untuk melawan kritikan kubu oposisi, Fadli Zon.

Farhat Abbas menyatakan hal tersebut di sela kegiatan pembekalan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan Maruf, di Jakarta, Senin (13/8/2018) lalu.

"Saya disiapkan partai untuk menghadapi kritik dari Fadli Zon," ujar bakal calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, seperti dikutip TribunWow dari Kompas.com.

 Sebagai juru bicara TKN Jokowi-Maruf, Farhat berupaya untuk memenangkan pasangan capres-cawapres Jokowi-Maruf.
Farhat mengaku siap meluruskan pandangan-pandangan yang tidak benar, yang bisa menyerang Jokowi.

Kalau ada pihak-pihak yang berpandangan kurang lurus, saya siap untuk meluruskannya," ucapnya.

Farhat melihat, pemerintahan Presiden Joko Widodo banyak memiliki keberhasilan dalam pembangunan, namun sering muncul kritik yang elementer dan mendiskreditkan pemerintah.

Farhat Abbas juga menyatakan siap untuk menghadapi kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh Fadli Zon.

Usai mendapat kepastian jadi Jubir, Farhat Abbas kembali mendapat kabar gembira.

Hari ini Rabu (15/8/2018), ayahnya Abbas Saiddiundang ke istana negara.

Abbas Said yang merupakan Wakil Ketua Komisi Yudisial 2013-2015 mendapat Bintang Mahaputera Nararyadari Presiden Jokowi.

Penganugrahan ini merupakan tanda kehormatan terhadap tokoh yang dianggap berjasa bagi Indonesia di bidangnya masing-masing.

Ada lima kategori tanda kehormatan yang diberikan Jokowi yakni Bintang Mahaputra Utama, Bintang Mahaputra Nararya, Bintang Jasa Pratama, Bintang Jasa Nararya dan Bintang Budaya Parama Dharma. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hadir dalam acara itu.

 Selain itu sejumlah menteri dan pejabat juga hadir seperti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan Menhan Ryamizard Ryacudu.

pemberian bintang kehormatan di istana negara (Tribunnews)
Berikut nama tokoh yang mendapatkan tanda kehormatan dari Jokowi:

1. Bintang Mahaputra Utama:

-Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Anggota DPD RI periode 2009-2014 dan 2014-2017

2. Bintang Mahaputera Nararya:

- Dato Sri Tahir, Founder dan CEO Mayapada - Abbas Said, Wakil Ketua Komisi Yudisial 2013-2015 - Abdul Haris Semendawai, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2008-2018

3. Bintang Jasa Pratama: -

Sumarsono, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri

4. Bintang Jasa Nararya:

- Khairul Alam, Karoum Kemenkopolhukam

5. Bintang Budaya Parama Dharma:

- Almarhum R.J. Katamsi, seniman - R.M Soedarsono, seniman

Profil Abbas Said

Dr. H. Abbas Said, S. H., M. H. lahir di Kolaka, Sulawesi Tenggara, 3 April 1944

Karier hakim sudah dijalaninya ayah tujuh anak di berbagai daerah sejak tahun 1966 hingga menjadi hakim agung tahun 2004. Jabatan sebagai hakim agung diembannya hingga menduduki jabatan sebagai Anggota Komisi Yudisial periode 2010-2015.

Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Yudisial yang naik menjadi Wakil Ketua Komisi Yudisial ini meniti karier dari bawah sebagai acting hakim dengan tugas sebagai panitera penganti sejak setelah lulus dari Sekolah Jaksa dan Hakim Negara tahun 1965.

Dengan demikian, hingga menduduki jabatan sebagai hakim agung, ia sudah 45 tahun menjadi bagian dari peradilan di Indonesia untuk mengabdikan hidupnya untuk keadilan dan kebenaran.

Semangat untuk melanjutkan pendidikan juga tidak pernah pudar dari mantan Ketua Pengadilan Tinggi Riau ini.

Di sela-sela waktu bekerja sebagai acting hakim dan hakim, menyempatkan menyelesaikan kuliah Strata 1 pada tahun 1969 dan Strata 2 pada tahun 2008.

Bahkan, saat ini tercatat sebagai salah satu mahasiswa aktif progam Doktoral Pasca Sarjana Universitas Padjajaran.

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Farhat Abbas: Yang Pilih Jokowi Masuk Surga, Yang Gak Pilih Bakal Masuk Neraka!

KPU Coret PSI dan Perindo sebagai Partai Pengusul Jokowi

KPU Coret PSI dan Perindo sebagai Partai Pengusul Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin resmi mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk periode 2019-2024. Berbagai berkas yang menjadi persyaratan telah diserahkan pasangan ini kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jumat (10/8). Termasuk berkas terkait partai pengusulnya.

Berkas tersebut sebelumnya menyebutkan delapan partai yang mengusulkan Jokowi-Ma'ruf, yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, Hanura, PSI, dan Perindo.

Namun lantaran peraturan menyebutkan bahwa yang boleh mengusulkan pasangan capres-cawapres hanya partai yang memiliki kursi parlemen berdasarkan pemilu sebelumnya, yakni tahun 2014, maka nama PSI dan Perindo dicoret dari berkas tersebut.

"Ketentuan partai pengusung adalah peserta pemilu terakhir, kami coret dua parpol yang belum ikut pemilu 2014 yaitu PSI dan Perindo," ucap Kepala Biro Teknis dan Hukum KPU, Nur Syarifah saat acara penyerahan berkas yang berlangsung di kantor KPU, Jakarta, Jumat.
Lihat juga:Kemacetan di Banyak Titik, Dampak Momen Pendaftaran Capres

Komisioner KPU Hasyim Asyari menjelaskan bahwa pencoretan PSI dan Partai Perindo dari berkas partai pengusul mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 222 disebutkan bahwa pasangan capres-cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi syarat. Yakni, paling sedikit memiliki 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.

Meski dicoret sebagai partai pengusul Jokowi-Ma'ruf, PSI dan Perindo tetap bisa memberi dukungan kepada pasangan calon tersebut. Statusnya nanti hanya sebagai partai pendukung.

Ini, kata Hasyim, juga berlaku bagi Partai Demokrat jika ingin memberi dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf. Jika ingin memberikan dukungan kepada pasangan ini maka statusnya bukanlah sebagai partai pengusul.

"Statusnya (Jokowi-Ma'ruf) kan sudah didaftarkan oleh partai pengusul. Jadi yang dihitung sebagai parpol pengusul ya yang sudah mendaftarkan tadi," kata dia.
Lihat juga:Jokowi: Ma'ruf Amin Figur yang Tepat Menempuh Jalan Perubahan

Lain halnya, jika Demokrat memutuskan memberikan dukungan kepada pasangan Parabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hasyim mengatakan bahwa partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu masih bisa disebut sebagai partai pengusul jika dalam pendaftaran pasangan calon siang hari ini ikut hadir mendampingi Prabowo-Sandiaga.

"Karena (Parabowo-Sandiaga) belum mendaftarkan," ucap Hasyim.


(gil) 

Politisi PDI-P: Di Mana Salahnya jika TNI-Polri Sampaikan Capaian Pemerintah?

Politisi PDI-P: Di Mana Salahnya jika TNI-Polri Sampaikan Capaian Pemerintah? 

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Charles Honoris menilai bahwa permintaan Presiden Joko Widodo agar anggota TNI dan Polri menyosialisasikan capaian kinerja pemerintah kepada masyarakat, tidak perlu menjadi perdebatan. Menurut, Charles tidak ada yang salah jika unsur TNI/Polri ikut menyosialisasikan capaian kinerja pemerintah.

 "Saya tidak mengerti di mana salahnya apabila personel TNI/Polri diminta menyampaikan kepada masyarakat terkait pencapaian negara. Bahkan seluruh komponen bangsa harus ikut menyosialisasikan apa yang sudah menjadi keberhasilan negara," ujar Charles melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (25/8/2018).

Charles mengatakan, penyalahgunaan unsur TNI/Polri terjadi apabila alat negara tersebut diperintahkan untuk mendukung calon tertentu dalam kontestasi politik. Sementara Presiden Jokowi tidak memerintahkan TNI/Polri untuk kepentingan kekuasaan, partai, serta bisnis pribadi dan keluarganya. "Menjadi salah apabila alat negara diperintahkan untuk mendukung calon tertentu dalam sebuah kontestasi politik. Ini kan sama sekali tidak dilakukan Pak Jokowi," kata dia. Charles menambahkan, Pemerintahan Presiden Jokowi adalah pemerintahan yang sah milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah adalah kebijakan negara Republik Indonesia. "Pencapaian pemerintah adalah pencapaian negara yang patut dibanggakan oleh rakyat Indonesia," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta perwira TNI/Polri untuk ikut menyosialisasikan pencapaian program kerja pemerintah selama ini. Hal itu diungkapkan ketika berpidato di hadapan 243 orang Sekolah Staf dan Komando TNI dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggu (Sespimti) Polri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/8/2018). "Berkaitan dengan program pemerintah, kerja-kerja pemerintah yang telah banyak kita lakukan. Saya titip ke seluruh perwira, juga ikut menyosialisasikan, ikut disampaikan (ke masyarakat) pada momen-momen yang tepat untuk menyampaikan itu," ujar Jokowi.

Secara khusus, Jokowi menekankan pada pemerataan pembangunan yang dilaksanakan pada pemerintahannya. Kritik untuk Jokowi Pernyataan tersebut kemudian mendapat kritik dari sejumlah kalangan. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai sikap Presiden Jokowi sangat potensial menarik kembali TNI/Polri masuk ke dalam pusaran politik praktis. “Permintaan Presiden Joko Widodo di depan anggota TNI/Pori untuk menyosialisasikan kinerja pemerintah, jelas pernyataan yang sangat berbahaya. Sangat politis. Tidak proporsional," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/8/2018).

"Seharusnya Presiden sensitif, pernyataannya tersebut tak hanya akan mencederai proses pemilu, tapi bisa merobohkan demokrasi," tambah dia. Baca juga: Fadli Zon: Jokowi Jangan Tarik TNI/Polri ke Politik Praktis Fadli menilai sikap Presiden tersebut telah melanggar UU yang mengatur tugas pokok kedua lembaga tersebut. Dalam UU TNI No. 34/2004, Pasal 39 Ayat 2, disebutkan bahwa “Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis”. Sementara UU Polri Nomor 2/2002, Pasal 28 Ayat 1, menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Larangan ini juga dipertegas kembali dalam Pasal 67 PKPU No.23 tahun 2018, tentang Kampanye Pemilihan Umum. TNI dan Polri dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu. Ia menambahkan, menyosialisasikan kinerja pemerintah jelas bukan bagian tugas TNI/Polri. Anggota TNI/Polri tidak dipersiapkan khusus menjalankan tugas tersebut. "Jadi, regulasi yang menjaga netralitas TNI/Polri, sudah sangat kuat," kata Fadli.

Penulis : Kristian Erdianto
Editor : Sabrina Asril (kompas)

Minta TNI-Polri Sosialisasi Kerja Pemerintah, Jokowi Sudah Tabrak UU Dan Konstitusi

Minta TNI-Polri Sosialisasi Kerja Pemerintah, Jokowi Sudah Tabrak UU Dan Konstitusi

RMOL. Perintah Presiden Joko Widodo kepada anggota TNI dan Polri untuk menjelaskan capaian kinerja pemerintah dinilai telah menabrak UU dan konstitusi.

Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai Jokowi harus lebih banyak belajar mengenai arti alat negara. Terutama dalam menggunakan TNI dan Polri.

Menurut Ferdinand, menginstruksikan TNI dan Polri menjelaskan kinerja pemerintah merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Sebab, TNI dan Polri, memiliki tugas menegakkan kedaulatan NKRI, memeberikan perlindungan, memelihara keamanan dan ketertiban bukan bertugas sebagai penerjemah pemerintah yang berbau kampanye.

"Semua lembaga harus tunduk pada aturan dalam UU sebagai turunan dari Konstitusi. Presiden tidak boleh melanggar konstitusi dan UU. TNI Polri tidak boleh berkampanye," ujar Ferdinand seperti dikutip dari akun Twitter pribadinya @LawanPolitikJKW, Kamis (24/8).

Ferdinand menambahkan dalam Pilpres 2019, Jokowi merupakan peserta. Oleh karena itu narasi kampanye Jokowi tidak jauh dari capaian kerja selama ini. Dengan meminta TNI-Polri menjelaskan kinerja pemerintah, sama saja menyuruh alat negara menjadi juru kampanye Jokowi.

"Ini melanggar UU dan Konstitusi. Yang mulia presiden @jokowi, mari kita lakukan Demokrasi ini dengan adil, jujur dan transparan. Kekuasaan itu amanah, sekeras apapun upaya kita, jika Allah tidak berkehendak maka itu tidak akan jadi. Maka jangan kita bawa bangsa ini ke dalam situasi tak menentu dengan menabraki UU. Kasihan bangsa," ujarnya. [nes/rmol] 

TEGAS ! Kapuspen TNI : Prajurit TNI Yang Terjun ke Dunia Politik Harus Pensiun Dini

TEGAS ! Kapuspen TNI : Prajurit TNI Yang Terjun ke Dunia Politik Harus Pensiun Dini

(Puspen TNI).   Prajurit TNI yang ingin terjun ke dunia politik, harus pensiun dini dari kedinasan. Dengan demikian, setelah kembali menjadi warga sipil dapat menggunakan hak politiknya untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada tahun 2018 ini.

Hal tersebut dikatakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah dihadapan awak media usai menghadiri Perayaan Natal Bersama Keluarga Besar TNI se-Gartap 1/Jakarta Tahun 2017, di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (12/1/2018).

Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah mengatakan bahwa keinginan berpolitik merupakan hak perorangan yang diatur oleh Undang-Undang. Bagi prajurit TNI sendiri apabila ingin terjun ke dunia politik harus pensiun dari kedinasan TNI.  "Proses pengajuan pensiun dini melewati beberapa tahapan hingga mendapat persetujuan pimpinan TNI dan Presiden RI. Begitu juga halnya dengan pengajuan pensiun dini Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi telah melewati proses dan sudah disetujui oleh Presiden," jelasnya.

Terkait personel yang tidak lulus verifikasi dalam bursa Pilkada dapat kembali ke kedinasan, Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah menyampaikan bahwa prajurit TNI yang memilih jalannya untuk berkarier dibidang politik telah melewati proses internal TNI dan didasari dengan pertimbangan yang matang serta dihadapkan dengan segala resiko yang mungkin terjadi.  "Prajurit TNI tersebut harus siap menghadapi resiko apabila tidak lulus verifikasi, karena belum adanya aturan yang menyatakan untuk dapat berdinas kembali di TNI," katanya.

Sementara itu, mengenai pemeriksaan KPK terhadap mantan Kasau berkaitan dengan kasus korupsi Helikopter AW-101, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah menjelaskan bahwa mantan Kasau Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna saat ini dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK. "Proses penyelidikan dan penyidikan sedang berlangsung kepada yang sudah menjadi tersangka oleh KPK. Biarkan proses ini berjalan hingga didapatkan bukti-bukti yang menguatkan atau bukti-bukti yang meringankan. Pada intinya TNI sangat mendukung proses hukum yang berlaku," tegasnya.

Tak Tau Malu Selepas PDIP Gagal Kini Giliran Golkar "Rayu" Koalisi Cikeas Untuk Dukung Ahok-Djarot di Putaran Kedua di Pilgub DKI - Commando

Tak Tau Malu Selepas PDIP Gagal Kini Giliran Golkar "Rayu" Koalisi Cikeas Untuk Dukung Ahok-Djarot di Putaran Kedua di Pilgub DKI - Commando

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyampaikan jika, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan jajaran pengurus DPP sedang intensif melakukan komunikasi dengan petinggi empat partai politik pendukung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni di Pilgub DKI Jakarta.

Golkar ingin mengajak koalisi Cikeas tersebut untuk balik arah dan mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat di putaran kedua Pilgub DKI yang akan berlangsung 19 April 2017.

"Komunikasi dengan partai-partai lain ini terus terang saja karena ini teman-teman semuanya ini, setiap hari ketemu. Ketika kemarin kita ke DPR ketemu Pak Zulkifli Hasan (Ketum PAN), ketum bicara, kemudian ketemu Romi (Romahurmuziy Ketum PPP) kemudian lain-lain juga ketemu," kata Idrus di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (17/2/2017).

Idrus meyakini empat partai dalam koalisi Cikeas yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa bergabung mendukung Ahok-Djarot dengan segala pertimbangan objektif dan rasional.

"Tentu nanti ada proses kita punya keyakinan bahwa gilirannya nanti mereka dalam menentukan pilihan-pilihan mereka akan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan objektif, rasional untuk kepentingan DKI Jakarta kedepan," jelas Idrus.

Lalu bagaimana strategi Golkar untuk memenangkan Ahok-Djarot pada putaran kedua? Idrus menutup rapat-rapat langkah yang akan dilakukan partainya dan partai pengusung lainnya yakni PDIP, Partai Hanura, dan Partai Nasional Demokrat.

"Masalah strategi, ini saya meminjam istilah Pak Nurdin Halid karena ini strategi tentu tidak boleh disampaikan. Kalau disampaikan strategi wah ini enggak boleh," pungkasnya.

Sumber : Okezone

Terkait Penghinaan Pancasila, Politikus PDIP ini sebut Panglima TNI Jangan jadikan isu ini untuk pencitraan - Commando

Terkait Penghinaan Pancasila, Politikus PDIP ini sebut Panglima TNI jangan jadikan isu ini untuk pencitraan - Commando

C0MANDO.COM - Jakarta - Dikabarkan salah seorang Anggota Komisi I DPR Charles Honoris berharap jika masalah antara TNI dengan angkatan bersenjata Australia tidak disikapi dengan penuh emosional. Karena, politikus PDI Perjuangan ini telah mendapatkan penjelasan dari perwakilan Australia di Indonesia mengenai apa yang terjadi.

"Ada oknum personil militer Australia yang diduga melecehkan Pancasila. Namun kelakuan oknum personil militer Australia tersebut tidak mewakili pandangan pemerintah Australia," kata Charles melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (5/1).

Dalam Kesempatan yang sama ia menerangkan jika saat ini Pihak Australia, telah meminta maaf atas kejadian tersebut dan melakukan investigasi serta penindakan terhadap oknum prajurit yang diduga melakukan pelanggaran tersebut.

"Rencana pemutusan kerjasama dengan Australia oleh TNI dapat mengganggu hubungan baik antara kedua negara. Pemerintah tidak boleh emosional dan harus kedepankan rasionalitas," pintanya.

Baca Juga :
Pancasila Dihina, TNI Depak Australia di Bidang Kerjasama Militer - Commando
Korupsi Dana Alusista Brigjen Teddy diganjar hukuman Seumur Hidup - Commando
Presiden Pertanyakan Kenaikan Tarif STNK dan BPKB Sampai Tiga Kali Lipat - Commando

Sebagai negera tetangga, Charles mengingatkan, Australia adalah mitra strategis bagi Indonesia. Khususnya dalam bidang perdagangan dan pemberantasan terorisme.

"Agak lucu kalau kelakuan oknum serdadu dijadikan alasan untuk memutuskan kerjasama pertahanan. Saya harap Panglima TNI jangan jadikan isu ini untuk pencitraan saja," pungkas Charles. (jpnn)

Kenaikan Biaya STNK Dicurigai untuk Selamatkan Kekuasaan Jokowi

Kenaikan Biaya STNK Dicurigai untuk Selamatkan Kekuasaan Jokowi

Oleh : Rico Afrido Simanjuntak
JAKARTA - Devisit anggaran berjalan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 semakin lebar tidak mampu lagi ditutupi dengan utang baru. Kondisi ini diprediksi yang menyebabkan Pemerintahan Jokon Widodo (Jokowi) akhirnya menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mencapai dua hingga tiga kali lipat.

Koordinator Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP) M Adnan mengatakan faktor lainnya yang menyebabkan Jokowi menaikkan biaya pengurusan STNK dan BPKB adalah, Pemerintahan Jokowi terancam pailit karena tidak mampu lagi membayar utang luar negeri yang jatuh tempo di saat bersamaan. Selain itu, kata dia terlihat dari‎ kebijakan Jokowi yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur dengan modal utang luar negeri dikabarkan melalui skema mengagunkan perusahaan pelat merah yang membuat struktur ekonomi Indonesia semakin rapuh.

"‎Di mana saat Jokowi menjabat sebagai Presiden sampai sekarang sudah Rp1.000 triliun lebih membuat pinjaman atau utang baru dari luar negeri di mana sebagian besar dari China," ‎ujar Adnan kepada SINDOnews melalui telepon, Senin (2/1/2017).

Dia menambahkan, sebelumnya sudah ada berbagai kebijakan yang sangat memberatkan kehidupan rakyat kecil dari rezim Jokowi. Dia menyebutkan beberapa di antaranya, seperti pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif daftar listrik, pencabutan subsidi kesehatan dan lain-lain.

Bahkan, kata dia, kebijakan tax amnesty pemotongan anggaran kementerian/lembaga oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani karena struktur APBN tidak sehat. Maka itu, sesuai Undang-undang APBN batas maksimal devisit anggaran dalam APBN adalah tiga persen.

Dia mengingatkan, jika lebih dari tiga persen, maka Presiden Jokowi dapat dianggap melanggar undang-undang dan sah untuk diimpeachment.‎ "J‎adi kebijakan teranyar Pemerintahan Jokowi soal tarif baru kendaraan bermotor lebih untuk menyelamatkan pemerintahannya dari ancaman impeachment, karena terancam bangkrut, bukan penyelamatan ekonomi Indonesia dan kepentingan rakyat kecil," ungkapnya. (SND)

Waduh .. Pengamat Politik ini Sebut Menteri Hanif Terlalu Lebay, Pantas untuk Direshuffle - Commando

Waduh .. Pengamat Politik ini Sebut Menteri Hanif Terlalu Lebay, Pantas untuk Direshuffle - Commando

C0MANDO.COM - JAKARTA - Seperti yang diketahui jika beberapa waktu lalu indonesia kembali dihebohkan dengan sebuah video yang menunjukan Kemarahan yang diluapkan oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pada saat ia menggelar inspeksi mendadak (sidak) di sebuah pabrik peleburan baja yang berlokasi di Cileungsi, Kabupaten Bogor, kemarin (28/12), Ada beberapa Pihak yang menyebut jika Emosi yang diluapkan sang mentri sangat berlebihan.

Hal ini Sesuai dengan Pandangan Seorang Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago. "Manaker Hanif, terkesan lebay dan melakukan action tanpa tindakan nyata," tegasnya melalui pesan singkat, Jumat (30/12)

Bahkan masih terkait dengan hal ini pangi menambahkan jika, Sudah seharusnya Hanif hadir sebelum persoalan TKA ilegal mencuat. Karena Keberadaan warga negara asing yang menyalahgunakan izin untuk bekerja tidak akan ada jika Kemenaker mampu membendungnya.

Menurut Pangi, amarah yang ditunjukkan Hanif terkesan pencitraan dan negara menjadi rugi dengan sikap menteri yang gagal fokus mengurai persoalan inti mencegah TKA ilegal masuk ke Indonesia.

"Degalan marah-marah di media tak ada gunanya," kritik dosen di sebuah perguruan tinggi itu.

Dengan sikap Hanif dan kinerjanya yang dianggap kurang mampu membereskan arus TKA ilegal, menurut Pangi, dia layak untuk diganti.

Baca Juga :
Menaker Kembali Temukan 18 Orang Pekerja China yang Langgar izin Kerja - Commando
Presiden Jokowi : Evaluasi Media Online Pembuat Berita Bohong - Commando
Jalankan Perintah Presiden Kini Polisi Akan Tindak Tegas Penyebar Berita Bohong - Commando

"Manaker layak di reshuffle. Selama ini dan kemarin-kemarin manaker Hanif kemana saja, tak mampu membendung arus TKA ilegal, kalau tak bisa kerja dan melakukan tindakan kongkret, lebih baik legowo mundur," pungkasnya. (Jawapos)

Pemerintah Diminta Tak Emosional Sikapi Kritik Aktivis Karena Indonesia adalah Negara Demokrasi - Commando

Pemerintah Diminta Tak Emosional Sikapi Kritik Aktivis Karena Indonesia adalah Negara Demokrasi - Commando

C0MANDO.COM - JAKARTA - Seperti yang diketahui bersama jika saat ini Pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Beberapa orang tokoh dan aktivis yang diduga telah berencana untuk menggulingkan pemerintah (makar) dan melakukan penyebaran ujaraan kebencian dikritik pedas terhadap pemerintah.

Bahkan bukan hanya melakuan penangkapan, belakangan ini juga Pihak Kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap aktivis. Sebut saja mantan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula yang diperiksa sebagai saksi kasus dugaan makar.

Wakil Sekretaris Jenderal Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Manimbang Kahariady menilai rangkaian penangkapan dan pemeriksaan terhadap aktivis tidak selaras dengan era kekebasan berbicara dan berpendapat di muka umum.

"Langkah itu mendegradasi demokrasi," kata Manimbang kepada SINDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Menurut dia, penangkapan sejumlah aktivis dan tokoh tidak proporsional. Apalagi, penangkapan dilakukan di tengah gelombang protes masyarakat terrkait proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Pemerintah harus proporsional, tidak emosional," kata Manimbang. (SND)

Wakil Ketua MPR : Tidak Ada Alasan untuk Tidak Menahan Ahok - Commando

Wakil Ketua MPR :  Tidak Ada Alasan untuk Tidak Menahan Ahok - Commando

C0MANDO.COM - BOGOR – Dikabarkan jika, Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai jika pihak kepolisian tidak adil dalam menangani kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Hal ini terlihat Pada saat Pihak Kepolisian dengan sigapnya melakukan penangkapan bahkan  menahan sejumlah aktivis yang dinilai hendak melakukan makar. Padahal proses hukum belum dilakukan.

Sikap berbeda justru ditunjukkan kepada Ahok. Meski sudah lama menyandang status tersangka, Ahok masih bebas ke mana-mana.

"Mau tidak mau, suka tidak suka. Publik menilai, polisi hanya berani memenjarakan rakyat biasa. Sedangkan yang berkuasa dibiarkan lenggang k‎angkung," ujar Hidayat di Pendopo 45 Parung, Bogor, Selasa (13/12).

Dia‎ menambahkan, polisi sudah pernah menangani kasus penistaan agama sebelum Ahok.

Namun, tidak pernah seribut sekarang karena polisi menjalankan proses hukum dengan benar dan semuanya ditahan.

Berbeda dengan penanganan kasus Ahok, masyarakat bereaksi karena polisi tidak bergerak cepat.

‎"Tidak ada alasan untuk tidak menahan Ahok. Tidak ada alasan juga menunggu lama penonaktifan Ahok sebagai gubernur karena sudah resmi terdakwa," tandasnya. (esy/jpnn)

Jleb .. Presiden : Demo 4 NOv Ditunggangi Aktor Politik, Fahri Hamzah: Presiden Jokowi ditunggangi terduga pelaku pidana

Jleb .. Presiden : Demo 4 NOv Ditunggangi Aktor Politik, Fahri Hamzah: Presiden Jokowi ditunggangi terduga pelaku pidana

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuding ada aktor politik yang menunggangi demo terhadap Basuki T Purnama ( Ahok) dalam kasus penistaan agama pada 4 November lalu. Namun sayang, Jokowi tak menyebutkan, siapa aktor politik tersebut dan apa tujuannya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi tentang aktor politik yang menunggangi aksi damai 4 November harus diklarifikasi. Sebab, lembaga kepresidenan harus hati-hati membuat pernyataan yang bisa memicu politik nasional yang semakin tidak kondusif.

"Siapa yang sebetulnya menunggangi siapa? Tuduhan presiden ini bisa berbalik jika tidak punya bukti bahwa sebetulnya presiden yang ditunggangi. Presiden diduga ditunggangi oleh mereka yang sejak awal punya masalah hukum sehingga ini menjadi penyebab sandera kepada aparat penegak hukum di sekitar presiden berlindung para terduga melakukan pidana dan korupsi," kata Fahri Hamzah, Minggu (6/11).

Menurut dia, tuduhan presiden kepada aktor politik menunggangi jutaan massa rakyat adalah tidak berdasar. Sebab, adalah jauh lebih mudah menunggangi seorang presiden daripada sejuta massa aksi.

"Sekarang, Presiden hanya perlu melakukan klarifikasi. Jika tidak, maka sama saja presiden hanya menabur angin. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai," tegas dia.

Sebelumnya, Sebelumnya diberitakan, Setelah menggelar rapat terbatas dengan Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait aksi unjuk rasa besar-besaran yang berujung bentrokan di sejumlah tempat di ibu kota. Presiden Jokowi menyesalkan bentrokan antara polisi dan massa pendemo di depan Istana Merdeka.

"Kita menyesalkan kejadian setelah Isya, seharusnya sudah bubar tapi menjadi rusuh," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Sabtu (5/11) dini hari.

Jokowi mengatakan, ada dalang di balik bentrokan yang terjadi di depan Istana Merdeka. "Dan ini kita lihat ditunggangi aktor politik yang manfaatkan situasi," tegas Jokowi.
Sumber :"(Me)

Benarkah kini Predikat Jokowi sebagai Presiden Merakyat kini Telah luntur ? DiKarenakan Lebih Memilih Proyek dari pada Rakyat - Commando

Benarkah kini Predikat Jokowi sebagai Presiden Merakyat kini luntur ? DiKarenakan Lebih Memilih Proyek dari pada Rakyat - Commando

C0MANDO.COM - JAKARTA - Seperti yang sudah Diketahui Bersama Jika Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memilih "blusukan" meninjau proyek pembangunan kereta Bandara di Tangerang, dari pada menemui ‎perwakilan pengunjuk rasa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Pada Hari Jumat 4 November 2016 Lalu.

Bahkan Terkait dengan Hal ini Pengamat Politik Dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai Jika sikap Presiden Jokowi yang enggan menemui perwakilan demonstran telah melunturkan predikat "presiden merakyat" yang disandang oleh Presiden Jokowi Selama ini .

Bahkan  Pengamat Politik ini juga menambahkan Jika, langkah Presiden Jokowi dengan meninggalkan Istana dalam ratusan ribu masyarakat  menghendaki kehadiran kepala negara bukan sikap seorang negarawanan Sejati.

‎"Sosok Jokowi yang populis, merakyat, dan doyan blusukan nyaris tak menemukan relevansinya karena enggan menemui para demonstran‎," ujar Adi kepada Sindonews, Minggu (6/11/2016).

Menurutnya langkah yang di ambil oleh Presiden Justru semakin membuat demonstran Aksi Bela Islam kecewa dan marah karena pada hari yang bersamaan Presiden Jokowi Justru muncul di Istana dengan melontarkan Tuduhan Jika aksi demonstrasi ditunggangi kepentingan politik.

Baca Juga Artikel Terkait :
Presiden Tuding ada Aktor Politik Di Balik Rusuhnya Demo Semalam - Commando
Presiden Didesak berbagai Pihak untuk beberkan Nama Aktor Politik Demo 4 November

Bukannya meredakan ketegangan, Malah apa yang dilontarkan oleh Presiden ini Justru Malah makin membuat masyarakat makin Gaduh.

"Apalagi pernyataan itu tanpa bukti jelas, (seolah) menegaskan bahwa Presiden sedang ingin mencari kambing hitam atas ketidakmampuannya mengendalikan ribuan massa yang menuntut penuntasan kasus penghinaan terhadap Islam‎," katanya.

Seperti yang sudah dikabarkan sebelumnya jika bahwasannya, perwakilan demonstran gagal total menemui Presiden Jokowi pada Jumat lalu. Dikarenakan Presiden Jokowi tidak berada di Kawasan Istana namun beliau sedang meninjau pembangunan kereta bandara di Tangerang. Perwakilan demonstran hanya diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla yang didampingi Menko Polhukam Wiranto dan sejumlah menteri Kabinet kerja.

Sumber : Sindonews

Presiden Didesak berbagai Pihak untuk beberkan Nama Aktor Politik Demo 4 November - Commando

Presiden Didesak berbagai Pihak untuk beberkan Nama Aktor Politik Demo 4 November - Commando

C0MANDO.COM - JAKARTA - Menanggapi pernyataan Presiden yang menyebutkan jika dalam aksi bela Quran 4 November lalu ada Aktor yang menunggngi aksi tersebut,  Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera membeberkan nama nama aktor politik‎ yang menunggangi aksi demonstrasi 4 November 2016. Lalu

"Untuk menurunkan tensi politik dan memperjelas duduk persoalan, pemerintah sebaiknya mengungkap identitas aktor-aktor politik yang menunggangi aksi damai 4 November 2016," ujar dia Minggu (6/11/2016).

Baca Juga Berita Terkini Lainnya Yang Kami Rekomendasikan :
TNI Kerahkan 30 Bus Antar Pendemo Aksi Damai
Mentri Pertahanan Republik Indonesia : Industri Pertahanan Semakin Maju - Commando
Petani Ini Nekat Tanam Ganja di Kawasan Zona Merah Gunung Sinabung - Commando

Bambang Soesatyo, Juga Menambahkan jika tuduhan Presiden terkait dengan aktor politik yang menunggangi aksi 4 November 2016 akan membuat masyarakat terus bertanya-tanya.

"Masyarakat benar-benar dibuat bingung, karena baik Presiden Jokowi maupun mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sama-sama hanya menyajikan teka-teki yang tidak mudah untuk diterka," tukasnya.

Baca Juga Artikel Terkait :
Presiden Tuding ada Aktor Politik Di Balik Rusuhnya Demo Semalam - Commando
Video Aksi Damai VS Provokasi 4 November 2016 - COMMANDO
Foto Foto Bukti Peserta Aksi Bela Quran Tertib dan Damai, Yang Bikin Rusuh Provokator !!

Diketahui bersama jika bahwasannya pada hari Jumat 4 November 2016 lalu, paska meredanya bentrokan antara massa aksi dengan pihak kepolisian, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo langsung menggelar rapat terbatas dan dalam rapat terbatas tersebut Presiden sempat menyatakan sikap bahwa aksi demonstrasi 4 November diduga ditunggangi oleh aktor politik.

Hem .. Pemerintah Akan Tetap Lanjutkan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, Luhut : Ini Demi Kepentingan Rakyat ! Natizen : Rakyat Yang Mana ? - Commando

Hem .. Pemerintah Akan Tetap Lanjutkan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, Luhut : Ini Demi Kepentingan Rakyat ! Natizen : Rakyat Yang Mana ? Rakyat Cina ? - Commando

C0MANDO.COM - JAKARTA - Dikabarkan Jika Beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sudah memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi di kawasan Teluk Jakarta, dengan dilandasi pertimbangan pembangunan tanggul laut raksasa itu penting demi kepentingan nasional, khususnya penduduk Jakarta.

"Kepentingan nasional, kepentingan DKI (Jakarta). Karena kalau itu tidak dilanjutkan, yang sudah dibuat dari zaman Pak Harto itu, Jakarta tiap tahun (permukaan tanahnya) 7,5 sentimeter turun. Kedua, sumber air kita kurang. Kalau bendungan itu jadi, dari hasil penelitian, nanti dua meter di bawah air asin, sisanya di atas air bisa diproses jadi air minum. Kira-kira 45 meter kubik per detik akan bisa dipompa dari sana, mungkin setara 40 persen kebutuhan air DKI," ujar Luhut.

Alasan ketiga untuk meneruskan proyek reklamasi, menurut Luhut Pandjaitan, adalah guna menghindari rob. Dengan ketiga alasan tersebut, Luhut Pandjaitan menegaskan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak meneruskan reklamasi Pulau G.

Sebelumnya, karena pertimbangan dampak lingkungan dan merugikan kaum nelayan setempat, pengadilan tata usaha negara (PTUN) mengabulkan gugatan dan memutuskan penghentian reklamasi Teluk Jakarta.

Putusan PTUN ini dikuatkan oleh keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, yang kini digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Namun, Luhut Pandjaitan mengklaim keputusan untuk melanjutkan reklamasi yang diambilnya berdasarkan pertimbangan hasil kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta Perusahaan Listrik Negara.

"Oktober 2014, ground breaking itu sudah dibikin oleh Pak Chairul Tandjung, dilakukan karena sudah ada kajian. Hanya kemudian ribut, dipolitisasi semua, jadi rame gini, ya dibikin ulang lagi," tambah Luhut.

Anggota Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Tigor Hutapea menilai keputusan Luhut Pandjaitan melanjutkan reklamasi Pulau G merupakan bukti bahwa pemerintah melindungi investasi buruk.

"Investasi mau dilindungi adalah investasi buruk. Luhut melindungi investasi buruk. Lihat saja, reklamasi dilakukan sudah terbukti dari PTUN melanggar. Kemudian dilakukan dengan korupsi dan itu mau dilanjutkan. Berarti Luhut pro banget dengan investasi sangat buruk. Saya pikir investasi-investasi seperti ini nggak boleh ada. Kalau pun investasi, harus menghargai lingkungan, menghormati hak warga negara ada di situ, mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau investor tidak mau mengikuti ini, lebih baik keluar aja," kata Tigor.

Luhut Pandjaitan memastikan pemerintah akan senantiasa memperhatikan nasib nelayan yang terpaksa akan dipindahkan bila proyek reklamasi dilanjutkan. Ia mengklaim pemerintah akan memberi rumah bagi 12 ribu nelayan di sekitar Pulau G dan membantu biaya sekolah anak-anak nelayan itu. Pemerintah juga telah membelikan lebih dari 1.900 kapal bagi nelayan tersebut.

Sumber : VOA
Beragam Komentar Natizen Terkait Hal ini :