TNI AD Cetak Rekor di AARM, Ungguli Sembilan Negara ASEAN

TNI AD Cetak Rekor di AARM, Ungguli Sembilan Negara ASEAN

Kontingen TNI AD meraih prestasi terbaik dalam sejarah penyelenggaraan Lomba Tembak antar Angkatan Darat Negara-negara ASEAN atau The ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) 2017 di Singapura pada 14 November hingga 23 November 2017 lalu.

Mereka berhasil memecahkan rekor dengan perolehan 9 tropi, 31 emas, 10 perak dan 10 perunggu. Tak heran jika mereka unggul di antara 9 negara lainnya dan menjadi juara umum.

"Kami bersyukur kami berhasil mengharumkan bangsa Indonesia dengan 9 tropi ini. Ini rekor juga dengan 31 emas," ujar komandan kontingen Mayor Infantri Nur Wahyudi saat memberikan keterangan usai upacara penyambutan kontingen di Base Ops, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat (24/11/2017).

Sementara itu saingan terkuat Indonesia, yakni Tim Angkatan Darat Thailand menempati peringkat kedua dengan tiga tropi, 7 emas, 12 perak dan 6 perunggu.

Peringkat ketiga ditempati Filipina dengan 1 tropi, 3 emas, 8 perak dan 7 perunggu.

Posisi keempat diduduki tuan rumah Singapura dengan perolehan 2 emas, 9 perak dan 13 perunggu.

"Saingan yang paling kuat Thailand sejak AARM pertama," kata Nur Wahyudi.

Dalam kompetisi tahunan itu, 6 prajurit berhasil meraih Champion Individual, yaitu Lettu inf Safrin Sihombing (Kopassus) untuk kategori Pistol Putra, Praka Zulkarnaen Amirullah (Kodam II/Sriwijaya) untuk kategori Karaben, Sertu Woli Hamzan (Kostrad) untuk kategori Senapan, Sertu Carlelis Manusama (Kodam XVI/Pattimura) untuk kategori Pistol Putri dan Serka Priyanta serta Sertu Hari Mulyono (Kopassus) untuk kategori Senapan otomatis/Machine Gun.

AARM 2017 diikuti oleh 10 negara ASEAN yaitu lndonesia, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Laos, Brunei dan Timor Leste.

Kompetisi yang digelar tiap tahun sejak 1991 mempertandingkan 5 kategori yaitu Senapan, Karaben, Pistol Putra dan Putri serta Senapan otomatis (machine gun).

Tercatat hingga saat ini Indonesia menjadi negara yang paling banyak menjadi juara umum sebanyak 12 kali.

Indonesia pertama kali meraih juara umum pada 1992 saat AARM ke dua yang digelar di Indonesia. Pada tahun 2004 saat lomba tersebut kembali digelar di Indonesia, para prajurit TNI AD yang ikut bertanding, berhasil memperoleh status juara umum. Status juara umum baru kembali ke tangan Indonesia pada tahun 2006 di Thailand.

Pada tahun 2008 sampai tahun 2014, kontingen Indonesia berhasil mempertahankan status juara umum. Tahun 2015 status juara umum berhasil direbut oleh Thailand, yang merupakan penyelenggara AARM 2015. Pada tahun 2016 lalu, dan tahun ini, kontingen Indonesia kembali berhasil merebut status juara umum.

Sumber : Kompas

Luar Biasa ! TNI AD Raih Juara Umum Lomba Menebak se-ASEAN

Luar Biasa ! TNI AD Raih Juara Umum Lomba Menebak se-ASEAN

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menjadi juara umum dalam lomba tembak antar angkatan darat negara-negara ASEAN di Singapura.

TNI Angkatan Darat memperoleh 9 tropi, dengan perolehan medali 31 emas, 10 perak, dan 10 perunggu.

 
Usai menjadi juara umum dalam lomba tembak se-ASEAN di Singapura, kontingen penembak Indonesia disambut langsung Wakil Danjen Kopassus, Brigjen Richard Tampubolon di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta.

TNI berharap, prestasi ini terus dipertahankan dan menjadi lebih.

TNI AD Kembali Jadi Raja Tembak di ASEAN

TNI AD Kembali Jadi Raja Tembak di ASEAN

Jakarta - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) kembali mendominasi dalam lomba tembak antar Angkatan Darat di Asia Tenggara atau The ASEAN Armies Rifle Meet (AARM). Lomba tembak yang digelar selama 14-23 November 2017 di Singapura itu menjadi ajang unjuk gigi TNI AD di ASEAN.

Kontingen Indonesia menyabet gelar sebagai juara umum dengan perolehan 9 trofi, 31 emas, 10 perak dan 10 perunggu.


"Kami bersyukur, kami mengharumkan bangsa Indonesia dengan 9 trofi. Dan ini rekor dengan 31 emas. Sebelumnya 8 trofi pernah diraih pada 2006, 2011, 2014, 2017. Ini luar biasa," kata Komandan kontingen Mayor Infantri Nur Wahyudi di Halim, Jakarta Timur, Jumat (27/11/2017).

Dia melanjutkan, raihan trofi dan medali tersebut adalah hasil kerja keras dan kekompakan 62 personel yang ikut dalam kejuaraan tahunan itu.

"Ini didapat karena tim kami solid semua baik tim karaben, senapan, machine gun maupun pistol putra-putri sangat solid. Kekompakan tim adalah kekuatan yang utama," imbuh dia.

Nur Wahyudi menuturkan, dalam ajang lomba tembak yang ke 27 itu, pihak TNI AD sempat kaget dengan arena lomba yang digelar dalam ruangan atau indoor. Namun seleksi yang ketat dan persiapan yang matang, segala kendala saat lomba mampu diatasi.

"Kesulitan adalah perubahan lapangan tembak, di Singapura ini indoor dan saya rasa semua negara mengalami kesulitan. Ini mungkin trick Singapura, tuan rumah. Tapi berkat latihan kita maksimal kita bisa dapat 3 trofi dari pistol," ujar dia.

Terakhir, dia pun mengingatkan kepada semua kontingen termasuk dirinya agar tidak jumawa dengan capaian tahun ini. Kemudian, dia berharap agar capaian ini bisa memotivasi angkatan muda berlatih keras sehingga prestasi juara umum bisa diteruskan untuk tahun selanjutnya. Atau dengan kata lain regenerasi TNI AD.

"Ke depan kita terus berlatih lebih baik dari sekarang dari apa yang kita dapat saat ini. Tidak sombong dan berlatih lebih keras lagi," dia memungkasi.


12 Kali Juara Umum

Sampai saat ini, TNI AD sudah menjadi juara umum AARM sebanyak 12 kali sejak pertama kali digelar pada 1991. Lomba ini diikuti oleh 10 negara ASEAN yaitu Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Laos, Brunei Darussalam dan Timor Leste.

Ada 5 materi yang diperlombakan, yaitu senapan, karaben, pistol putra dan putri serta senapan otomatis.

Kontigen indonesia mengirimkan 62 personel terdiri atas 37 petembak, 21 official, 2 observer, serta 2 asisten teknis dari PT Pindad.

"Kontingen TNI AD meraih prestasi terbaik sepanjang penyelenggaraan AARM dan memecahkan rekor baru Asean dengan perolehan 9 tropi, dan 31 emas, 10 perak dan 10 perunggu keluar sebagai juara umum," kata Brigjen TNI Richard Tampubolon selaku Wadanjen Kopassus mewakili Danjen Kopassus Mayjen TNI Madsuni.

Dia melanjutkan, saingan terberat datang dari Angkatan Darat Thailand yang mengoleksi 3 tropi, 7 emas, 12 perak, dan 6 perunggu. Dan Indonesia gagah di puncak klasemen dengan 9 tropi dari 15 tropi yang diperebutkan dan 32 medali dari 45 medali yang diperebutkan.

"Ini momen yang sangat strategis untuk menunjukkan kredibilitas dan kapabilitas prajurit TNI AD di kancah internasional, mengingat lomba ini membawa nama baik Indonesia di kancah internasional," tegas dia.

Sumber ; Liputan6

Koarmabar TNI AL Lakukan Uji Coba Penembakan Rudal C-705

Koarmabar TNI AL Lakukan Uji Coba Penembakan Rudal C-705

Jakarta - Satuan Kapal Cepat (Satkat) Koarmabar meluncurkan Rudal C-705 dengan sasaran eks KRI Karimata-960 di Laut Bali, Jumat 17 November 2017. Tembakan rudal sukses mengenai target.

Berdasarkan rilis dari Armabar TNI Angkatan Laut yang diterima Liputan6.com, rangkaian uji coba penembakan Rudal C-705 dilakukan oleh dua KRI Satkat Koarmabar. Pertama KRI Kujang-642 dan kedua KRI Clurit-641.

Selain penembakan rudal, juga dilakukan Penembakan Torpedo SUT dari KRI Nanggala-402.

Ketiga KRI tersebut tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Uji Coba Penembakan Rudal C-705 dan Torpedo SUT. Uji coba itu dipimpin oleh Kolonel Laut (P) IGP Alit Jaya, yang menjabat sebagai Komandan Satuan Kapal Cepat (Dansatkat) Koarmabar.


Uji coba turut disaksikan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi yang memantau dari geladak KRI Teluk Bintuni-520. Usai menyaksikan kegitan tersebut, KSAL Ade Supandi mengungkapkan rasa bangganya kepada seluruh prajurit.

"Selamat atas keberhasilan penembakan Rudal C705 dan Torpedo SUT, agar tampilan dan kemampuan yang ditunjukkan hari ini menjadi momentum untuk peningkatan performa kemampuan tempur prajurit TNI Angkatan Laut," ucap Ade saat menyampaikan sambutannya.


Sebelum uji coba dilakukan, Satgas telah melakukan persiapan matang. Mulai dari hal teknis peralatan hingga persiapan kemampuan taktis prajurit.

Rudal C-705 sendiri merupakan senjata strategis yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Rudal tersebut telah terpasang di dua KRI type KCR-40 Satkat Koarmabar yaitu KRI CLT-641 dan KRI KJG-642.

Kedua kapal tersebut, diketahui memiliki kemampuan Peperangan Anti Kapal Permukaan dan Peperangan Anti udara terbatas, sehingga pemasangan rudal dikedua kapal tersebut sangatlah tepat, karena Rudal C-705 memiliki kemampuan menghancurkan sasaran kapal permukaan.

Sumber : Liputan6

TNI AL dan Royal Australian Navy Jalin Kerja Sama di Perairan Balikpapan, Ada Apa Ya?

TNI AL dan Royal Australian Navy Jalin Kerja Sama di Perairan Balikpapan, Ada Apa Ya?

BALIKPAPAN - Laut Balikpapan patut berbangga menjadi lokasi diselenggarakannya latihan New Horizon Exercise ke 17 pada 2017.

Latihan TNI Angkatan Laut dengan Royal Australian Navy merupakan agenda 2 tahunan sekali antar kedua negara bertetangga, Indonesia dan Australia.

"Latihan ini rutin 2 tahun sekali. Pada 2015 kemarin di Darwin, Australia. Karena giliran kita tahun ini, pimpinan sepakat latihan diadakan di Balikpapan," ujar Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Timur Kolonel Laut (p) Agus Hariadi, Senin (20/11/2017).

Ada 2 jenis latihan gabungan yang dilakukan, yakni harbour space and Sea space.

Harbour Space merupakan latihan yang dilakukan di pangkalan, seperti olahraga bersama, kemudian mengajak komandan kapal courstey call kepada Gubernur, Walikota, Danlanal, serta pejabat Muspida daerah setempat.

"Kalau sea space, kegiatan latihan di laut. Hari ini setelah harbour space, ada diskusi, yang menentukan latiahan apa yang disepakati bersama di laut," katanya.

TNI AL menyiapkan 2 kapal mereka untuk melakukan latihan bersama Navy Australia. KRI Sultan Hasanuddin dan KRI Fatahillah plus sebuah helikopter disiapkan untuk latihan laut tersebut.

"Dari mereka ada 2 kapal. Nah, kapal Tanker tak bisa sandar karena dimensi sangat besar. Tak cukup dermaga di sini, jadi dia lego jangkar di laut. Komandan kita transfer menggunakan speed," jelasnya.
Kedua angkatan laut kedua negara tersebut akan bertolak dari Selat Makassar menuju Laut Jawa. Mereka akan melakukan latihan yang berhubungan dengan Maritime Security.

"Sangat kompleks persoalan yang terjadi di situ (perbatasan laut Australia-Indonesia). Kedua navy akan berintreaksi dalam satu latihan. Di antaranya SAR, latihan bagaimana menghadapi pembajakan, bukan latihan sifatnya perang, berbeda," ujarnya.

"Latihan SAR, transfer logistik, karena nanti itu yang dibutuhkan saat menghadapi situasi tertentu apabila kedua negara bekerjasama. Jadi nantinya ada kesamaan persepsi dan prosedur dalam operasi," sambungnya.

Selain itu, di sela kegiatan Navy Australia diberi kesempatan untuk melakukan ziarah ke makam khusus prajurit Angkatan Laut mereka di Balikpapan.

"Yang menarik di sini, ada sejarah bagi mereka. Ada makam khusus AL dari australia. Di sela waktu kami memberikan kesempatan kepada mereka ziarah. Karena barang tentu itu sangat memorial sekali bagi mereka," ucapnya. (*)

Bakamla RI Luncurkan Kapal Baru

Bakamla RI Luncurkan Kapal Baru

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) meluncurkan Kapal Negara (KN) Tanjung Datu-1101, di Dermaga PT Palindo Marine Shipyard, Batam, Provinsi Kepri, Senin (20/11).

KN Tanjung Datu 110, merupakan kapal patroli terbesar dan pertama di bangun di Indonesia, memiliki detail spesifikasi sebagai berikut :

Panjang keseluruhan (LOA) : 110.00 m
Lebar maks (B) : 15.5 m
Tinggi main deck (H) : 6.90 m
Sarat : 3.80 m
Displacement : 2327 Ton
Heli Deck : 8.00 Ton
Kap. Tangki Bahan Bakar : 264 m3
Kap. Tangki Air Tawar : 252 m3
Kru/ABK : 76 orang
Akomodasi Tambahan : 56 orang
Mesin Penggerak Pokok : 2 Unit@5300 HP
Diesel Generator : 4 Unit@250Kva
Kecepatan Maks : 18 knot
Kecepatan Jelajah : 15 knot
Daya Jelajah : ± 2500 nm @12 knot

Nama KN Tanjung Datu sendiri diambil dari nama daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, tepatnya di Kelurahan Temajuk Kecamatan Paloh, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, dimana terdapat mercusuar setinggi 43 meter di kawasan hutan lindung lereng Gunung Datu sebagai penanda batas kepemilikan wilayah RI. Menara suar tersebut dibangun pada tahun 1885 semasa Raja Belanda Willem III, sebagai rambu lalu lintas di sekitar perairan Tanjung Datu dan Kepulauan Natuna yang berada dalam lingkup Laut Natuna Utara.

Viral, Dokter Hebat Dibayar Seikhlasnya, Bacaan Plangnya Bikin Menohok

Viral, Dokter Hebat Dibayar Seikhlasnya, Bacaan Plangnya Bikin Menohok

Di tengah biaya pengobatan yang semakin melangit, dan biaya rumah sakit yang tak terjangkau, sosok dokter ini mencuat. Nama dokter S Wijaya baru-baru ini viral setelah kisah tentang dirinya dikicaukan melalui Twitter, oleh fotografer ternama, Arbain Rambey (18/11/17).

Siapakah dokter S Wijaya? lewat akun @arbainrambey sang fotografer senior menyebutnya sebagai 'dokter hebat!'.

Tampak dalam foto itu, dokter S Wijaya tidak mematok tarif bagi warga tidak mampu. Ia rela dibayar seikhlasnya, dengan memasukkan uang ke dalam kotak. Dokter S Wijaya membuka praktik di Jalan DI Panjaitan No 76 Indramayu, pada pukul 09.00 hingga pukul 13.00.

Berikut bacaan dalam plang yang dibagikan akun @arbainrambey:

Praktek Umum
dr S Wijaya
- Kanggo Wong Cilik
- Tidak Pakai Tarif
- Bayar Seikhlasnya Saja (Masukkan Kedalam Kotak)
- Bagi Yang Tidak Punya Uang, Tidak Usah Membayar
Buka Setiap Hari Jam 09.00 -13.00
Hari Minggu Tutup
Jl DI Panjaitan No 76 Indramayu
SIP : 505.272/DR/SDK/2017

Cuitan 'dokter hebat' Arbain Rambey ini diretweet 2000 akun dan disukai 1300 akun twitter warganet?

@_fasr, "wah nyampe sini juga ternyata ,ini tetangga persis

alhamdulillah rame pasien aja disitu ,baik bener beliau ini".

@lenkasasada, "Kayak gini ada juga di Tarakan - Kalimantan Utara om, praktik spesialis THT, dr. Magda namanya.

Gara-gara Tikus, Seorang Warga Surabaya Meninggal: Badannya Menguning dan Muntah-muntah

Sy takjub pas brobat dgn bliau stlh dipriksa dibalas dg snyum dan pesan “lekas sembuh ya” trus bayarnya dibilang ckup berikan seiklasnya dlm kotak".

@AbasBalapradana, "Mengingatkan kita pada sosok dokter Lo Siaw Ging tum @partaisocmed , dokter-nya kaum papa."

@nilalongg, "Semoga rejeki selalu lancar, semoga selalu sehat Dok. Sudah langka yang kayak begini :'))".

@icikindo, "Dulu di Bandung juga pernah ada tapi ga pake plang cuma terkenal aja di kalangan mahasiswa rantau klo ke bu dokter situ ga harus mbayar malah suka dikasih macem2". (*)

Sumber : Grid

Inggris : Papua Sudah Final Jadi Bagian dari NKRI

Inggris : Papua Sudah Final Jadi Bagian dari NKRI

Pemerintah Inggris mengungkapkan, Provinsi Papua dan Papua Barat sudah final menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu dikatakan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, dalam acara coffee morning dengan beberapa wartawan di Kota Jayapura, Sabtu (18/11/2017).

Malik menjelaskan, kebijakan Pemerintah Inggris jelas mendukung persatuan Indonesia dan Papua sudah mutlak bagian dari NKRI. Walaupun demikian, ada salah satu tokoh OPM bernama Benny Wenda meminta suaka dan sudah dijadikan warga negara Inggris yang tinggal di kota Oxford.

“Selain pemerintah pusat, saya secara pribadi sudah menyampaikan ke Pemkot Oxford kalau pemerintah pusat Inggris mendukung persatuan Indonesia dan kami akan melawan kampanye atau permintaan kemerdekaan Papua,” ungkap Moazzam Malik.

Namun, dia mengatakan, Pemerintah Inggris juga mendukung aspirasi orang Papua untuk mencapai hak-haknya, seperti hak sosial, ekonomi, dan politik.

“Saya barus bertugas sebagai dubes selama tiga tahun dan tak pernah mendapat petisi atau apa saja diskusi dari kelompok-kelompok yang menginginkan Papua merdeka. Namun, karena ada kampanye di Oxford, kami mendapat surat setiap kegiatan mereka, karena itu adalah aturan di negara kami. Dalam hal itu juga jelas kami tegaskan kalau kami mendukung persatuan Indonesia,” papar dia.

Baca Juga :
Tidak terima Markas nya Dirudal TNI, kelompok kriminal bersenjata Ngadu ke Mahkamah Internasional!

Malik mengatakan, apabila Benny Wenda melakukan kampanye dengan membuat situs web dan menggelar aksinya di Inggris, hal itu tak bisa dilarang karena Inggris adalah negara demokrasi.

“Benny Wenda sudah menjadi warga negara Inggris sehingga dia berhak dan diperbolehkan melakukan kampanye, protes, dan apa saja, selama tidak melanggar hukum. Namun, tak ada hubungan Pemerintah Inggris dengan Benny Wenda,” ujar dia.

Melihat situasi konflik yang belakangan ini terjadi di Kabupaten Mimika, Papua, Malik mengaku belum mendapat informasi yang akurat, bahkan selama ini hanya mendapat informasi itu di media massa.

“Kelihatannya di Timika saat ini panas dan perlu ditenangkan. Kami mendukung usaha kepolisian dan TNI, termasuk pemerintah untuk mengendalikan situasi itu,” kata dia.

Malik menegaskan, siapa saja yang ingin melakukan protes kepada pemerintah atau perusahaan Freeport, sebaiknya melakukan hal itu secara damai.

“Saya tak mengetahui lebih dalam, apakah konflik di Timika bagian dari upaya kelompok masyarakat yang menginginkan referendum. Hanya saja, tak dibenarkan cara-cara kekerasan dan itu berlaku di negara saya juga,” ujar dia.

Untuk diketahui, sejak 2004, Benny Wenda meminta suaka kepada Pemerintah Inggris dan belakangan ini dia kerap melakukan kampanye kemerdekaan Papua agar negara-negara lain bisa mendukung perjuangannya.

Sumber : Kompas

Ngeri .. Tak Ada yang Bisa Cegah Trump Gunakan Bom Nuklir terhadap Korut

Ngeri .. Tak Ada yang Bisa Cegah Trump Gunakan Bom Nuklir terhadap Korut

WASHINGTON - Sebuah sistem “checks and balances” ada untuk mencegah seorang presiden Amerika Serikat (AS) yang secara tidak sah memerintahkan serangan bom nuklir. Namun, namun tidak ada yang bisa menghentikan komandan utama untuk menggunakan senjata itu terhadap musuh termasuk Korea Utara (Korut).

Pendapat itu disampaikan Bruce G. Blair, mantan perwira pasukan nuklir Washington yang kini jadi salah satu pendiri kelompok Global Zero—penganjur penghapusan senjata nuklir dunia. Mantan Wakil Presiden AS Dick Cheney juga bependapat serupa.

”Jika Presiden Trump memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menempatkan (pemimpin Korut) Kim Jong Un di tempatnya untuk selamanya, dia akan memilih sebuah rencana yang sudah ada. Dan hampir tidak mungkin pandangan saya untuk mengesampingkan sebuah keputusan untuk menerapkan opsi itu,” kata Blair kepada USA Today, yang dikutip Senin (20/11/2017).

Komentar itu muncul setelah Jenderal John Hyten, Kepala Komando Strategis (STRATCOM) AS, di Halifax International Security Forum,  Kanada, Sabtu lalu mengatakan bahwa dia akan menolak perintah peluncuran bom nuklir dari presiden jika dia yakin bahwa perintah tersebut ilegal. Dia menambahkan bahwa presiden kemungkinan akan memintanya  untuk mendapatkan opsi legal.

”Saya memberikan saran kepada presiden,” kata Hyten. ”Dia akan memberi tahu saya apa yang harus dilakukan, dan jika itu ilegal, tebak apa yang akan terjadi? Saya akan mengatakan, 'Tuan Presiden, itu ilegal.' Coba tebak apa yang akan dia lakukan? Dia akan berkata, 'Apa yang akan legal?' Dan kita akan menemukan opsi gabungan untuk menanggapi situasi apa pun,” papar Hyten.

Namun, Brian McKeon, penasihat senior kebijakan militer di Pentagon selama pemerintahan Barack Obama, secara efektif mengatakan kepada para senator AS bahwa kehendak presiden untuk meluncurkan serangan nuklir tidak dapat digagalkan.

Dia mengatakan, jika seorang komandan militer menolak untuk melaksanakan perintah presiden, Menteri Pertahanan sekretaris akan diminta memerintahkan komandan yang enggan untuk menjalankan perintah tersebut.

”Dan kemudian, jika komandan itu masih menolak,” kata McKeon, ”Anda juga mendapatkan Menteri Pertahanan yang baru atau mendapatkan seorang komandan baru.”

Lebih lanjut, Blair mengatakan kepada USA Today bahwa tidak ada yang pernah berpikir bahwa seorang komandan Komando Strategis terbesit untuk menentang perintah seorang presiden. “Seluruh sistem dibuat sangat efisien. Ketika saya menjadi perwira peluncuran nuklir, saya berlatih perang nuklir mungkin 100 kali dalam simulator dan latihan di lapangan beberapa kali, dan perintah peluncuran selalu datang langsung dari Pentagon,” papar Blair.

Mantan Wakil Presiden Dick Cheney dalam wawancara dengan Fox News juga menegaskan kuasa seorang presiden dalam memerintahkan serangan bom nuklir.

”Seorang presiden bisa meluncurkan semacam serangan dahsyat yang belum pernah terjadi di dunia. Dia tidak perlu mengecek siapa pun. Dia tidak perlu menghubungi Kongres. Dia tidak perlu mengecek ke pengadilan. Dia memiliki otoritas itu,” katanya.

Sumber : Sindonews

Memanas ! Israel Lepaskan Tembakan Peringatan ke Perbatasan Suriah

Memanas ! Israel Lepaskan Tembakan Peringatan ke Perbatasan Suriah

TEL AVIV - Pasukan Pertahan Israel atau IDF menyatakan, mereka telah melepaskan tembakan peringatan ke arah basis pasukan pemerintah Suriah yang berlokasi di Dataran Tinggi Golan. Dataran Tinggi Golan adalah wilayah perbatasan Israel dan Suriah.

IDF mengatakan, mereka menembaki pasukan Suriah di sisi utara Golan dengan tank dalam sebuah "peringatan" ke Suriah. IDF menuduh Damaskus melanggar sebuah kesepakatan gencatan senjata 1974 dengan melakukan pekerjaan konstruksi di daerah tersebut.

"Sebagai tanggapan, IDF mengadu kepada pasukan pengawas PBB dan melepaskan tembakan peringatan ke area tersebut menggunakan sebuah tank," kata juru bicara IDF, seperti dilansir Russia Today pada Minggu (19/11).

Penembakan tersebut dilaporkan terjadi di dekat desa Druze, Hader. Awal bulan ini, Israel berjanji untuk memberikan bantuan ke desa tersebut setelah mengalami kebakaran, yang dilaporkan menyebabkan korban tewas.

Langkah Israel ini sendiri sejatinya tidak mengejutkan. Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman beberapa waktu menegaskan, pihaknya bebas untuk bertindak di Suriah, dengan alasan mempertahankan keamanan Israel.

Lieberman juga menuturkan, Israel siap untuk bertindak sendiri jika memang diperlukan untuk mencegah Iran mengubah Suriah menjadi basis militernya.

"Kami mempertahankan kebebasan bertindak mutlak dan satu-satunya pertimbangan yang membimbing kita adalah pertimbangan keamanan Israel," kata Lieberman.

Sumber : Sindonews (esn)

China Usul Gencatan Senjata agar Rohingya Kembali ke Rakhine

China Usul Gencatan Senjata agar Rohingya Kembali ke Rakhine

China mengusulkan tiga tahapan upaya diawali dengan gencatan senjata, sebagai langkah awal penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Usulan itu disampaikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam Pertemuan Tingkat Menteri Asia-Eropa yang digelar di Ibukota Myanmar, Nay Pyi Taw, Senin (20/11).

“Tahap pertama menerapkan gencatan senjata untuk mengembalikan stabilitas dan ketertiban sehingga rakyat menikmati perdamaian dan tidak lagi terpaksa melarikan diri,” kata Wang Yi dalam pertemuan yang juga dihadiri Menlu RI Retno Lestari Priansari Marsudi tersebut.

“Dengan kerja keras seluruh pihak, pada saat ini tahap pertama pada dasarnya telah tercapai, dan kuncinya adalah mencegah situasi memanas kembali, terutama jangan lagi ada pihak yang memicu bentrokan,” kata Wang Yi seperti dilansir dalam rilis Kementerian Luar Negeri China.

Wang mengatakan dirinya percaya bahwa konflik kemanusiaan yang diperkirakan telah menewaskan 1.000 orang terutama etnis Rohingya sejak akhir Agustus lalu itu bisa diselesaikan dengan solusi yang disepakati Myanmar dan Bangladesh melalui konsultasi.

Bangladesh menjadi negara paling terdampak krisis yang dipicu bentrokan militer Myanmar dan kelompok bersenjata itu, karena mesti menampung sedikitnya 600 ribu pengungsi Rohingya di perbatasannya

Setelah gencatan senjata berhasil diterapkan, Wang mengatakan dialog bilateral antara Naypyidaw dan Dhaka juga perlu diperkuat dalam penyelesaian krisis tersebut.

Terakhir, kedua negara patut membicarakan solusi jangka panjang yang berfokus pada pengentasan kemiskinan untuk benar-benar menyelesaikan krisis yang telah bertahun-tahun mengincar etnis minoritas Muslim terutama Rohingya tersebut.

“Dan sebagai sahabat Myanmar dan Bangladesh, China bertekad terus mempertahankan perannya secara konstruktif dalam menyelesaikan isu di Rakhine State ini dengan tepat,” kata Wang Yi saat bertemu dengan Presiden Myanmar Htin Kyaw, sebagaimana dikutip Reuters.

Sebagai sekutu dekat Nay Pyi Daw, selama ini Beijing tidak pernah menggunakan pendekatan sanksi dan embargo ekonomi kepada Myanmar demi menekan negara itu untuk segera menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine tanpa kekerasan.

China berulang kali menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintahan Aung San Suu Kyi selama ini yang dianggap Beijing telah berupaya melindungi stabilitas dan keamanan warga Myanmar.

Dukungan Beijing disampaikan di tengah kecaman sejumlah organisasi internasional soal persekusi seperti penyiksaan hingga pembunuhan terhadap Rohingya yang dilakukan militer Myanmar. Etnis Rohingya, yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, selama ini dianggap sebagai Bengali, imigran ilegal asal Bangladesh.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan telah menganggap krisis kemanusiaan di Rakhine sebagai contoh upaya pembersihan etnis Rohingya secara sistematis oleh aparat Myanmar.

Sejumlah pihak bahkan menyebut konflik tersebut sudah harus dianggap sebagai kejahatan genosida. Sumber : CNN (nat)

Waduh .. Akademisi Internasional Minta TNI Ditarik dari Papua

Waduh .. Akademisi Internasional Minta TNI Ditarik dari Papua

Filsuf sekaligus Profesor Institut Teknologi Massachusetts (MIT) Noam Chomsky dan sekelompok akademisi internasional lainnya meminta pemerintah Indonesia menarik tentara dari Papua menyusul dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pasukan keamanan terhadap warga sipil di provinsi tersebut.

"Kami meminta pemerintah Indonesia dan negara kami masing-masing untuk mengambil tindakan urgen dan efektif untuk memastikan militer Indonesia segera ditarik dari Papua Barat dan Indonesia mendemiliterisasi kawasan sebagai langkah awal menuju penyelesaian konflik secara damai," kata para akademisi dalam surat terbuka di situs resminya, diakses CNNIndonesia.com pada Senin (20/11).

Kelompok yang menamai diri sebagai International Academics for West Papua itu menyebut tentara Indonesia telah secara rutin menembaki massa demonstrasi damai, membakar desa-desa dan menyiksa pegiat sipil dan warga setempat sejak 1969.


Meski terus dilarang memasuki provinsi tersebut, sejumlah pengamat independen seperti Human Rights Watch, Amnesty International dan Tapol telah mendokumentasikan pelanggaran ham parah dan endemik oleh Indonesia di seluruh penjuru Papua, kata kelompok yang dibentuk pada 2016 itu.

"Pasukan khusus Indonesia dan unit kontra-terorisme seperti Kopassus dan Detasemen 88--dilatih oleh negara-negara Barat--terimplikasi dalam pemukulan, pembunuhan di luar hukum dan pembunuhan massal" di wilayah tersebut.

"Keberadaan militer yang sangat besar, dikombinasikan dengan rasisme dan diskriminasi ekonomi sruktural terhadap populasi lokal Papua, hanya akan berakibat pada konflik dan pelecehan."


International Academics for West Papua pun menuntut "pelatihan militer dan polisi serta ekspor persenjataan untuk Indonesia dihentikan hingga pelanggaran ham di Papua Barat dihentikan," termasuk pelatihan dan pendanaan Densus 88 oleh Australia, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Belanda, Selandia Baru di Pusat Kerja Sama Penegakan Hukum Jakarta.

Selain menuntut penarikan aparat militer dan penghentia kerja sama, Chomsky dan kawan-kawan juga meminta Indonesia melepaskan para tahanan politik dan mengizinkan pengamat, lembaga non-pemerintah serta media internasional untuk memasuki Papua.


Tak hanya untuk Indonesia, para akademisi menuntut masyarakat internasional mengambil sikap tegas terkait dugaan pelanggaran ham di Papua dan menyerukan pemerintah Indonesia agar menghargai Deklarasi Universal Hak Asasi manusia, serta Perjanjian Internasional tentang Hak Politik dan Sipil yang telah diratifikasi RI

Terakhir, Indonesia dan masyarakat internasional diminta mengakui ketidakadilan historis 1969, di mana warga Papua tidak diberikan hak menentukan polihan dan dipaksa bergabung dengan RI.


Surat terbuka itu dapat ditemukan di situs International Academics for West Papua dan publik bisa ikut menandatangani.

Selain Chomsky, sejumlah akademisi yang menandatangani surat tersebut di antaranya Michael Webb, dosen Universitas Sydney; Camellia Webb-Gannon, peneliti Universitas Sydney Barat; Helen Gardner, Profesor Deakin University; Grant McCall dari Universitas Sydney dan 14 praktisi lainnya.

Tegas ! Panglima TNI: Perburuan Kelompok Bersenjata Terus Dilakukan

Tegas ! Panglima TNI: Perburuan Kelompok Bersenjata Terus Dilakukan

Jakarta - Personel TNI-Polri berhasil membebaskan dan mengevakuasi 347 warga yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di desa Kimberly dan Utikini, Tembagapura, Papua. Proses evakuasi sandera diwarnai penembakan dari KKB, Jumat 17 November 2017.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan, pasukan akan tetap memburu kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua tersebut. Namun, tindakan itu akan dilakukan setelah proses pengamanan warga selesai.

"Sekarang ini fokusnya adalah mengamankan di sini, sampai ada juga tim pengejaran. Tetapi setelah ini semuanya selesai, tentunya kita akan lakukan pengejaran terus," ujar Gatot di lokasi pembebasan sandera, Timika, Minggu (19/11/2017).

Gatot mengungkapkan, saat ini warga sudah melakukan aktivitas seperti biasa. Mereka akan menggelar rapat terkait kelanjutan tempat tinggalnya.

"Mereka melakukan kegiatan ke gereja. Setelah itu, mereka akan melakukan pembicaraan rapat, apakah akan tetap tinggal di sini atau dipindah ke tempat lain. Tapi kalau di sini, sumber makanan tidak ada," ujar Gatot.

Untuk itu, ia meminta pihak berwenang untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga tersebut. TNI dan Polri akan tetap bersiaga untuk mengamankan lokasi.

"Ini adalah urusan dari Freeport dan Pemda. Kami hanya di sini, ya tugas dan tanggung jawab dan kepolisian dan pemda di sini untuk melakukan pengamanan. Tugas pasukan saya membebaskan sandera dan mengamankan tempat ini," ujar Gatot.

Mantap ! Panglima TNI Beri Penghargaan Prajurit yang Bebaskan Sandera di Papua

Mantap ! Panglima TNI Beri Penghargaan Prajurit yang Bebaskan Sandera di Papua

JAKARTA --- 63 prajurit TNI yang berhasil membebaskan warga yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Tembagapura, Mimika, Papua, mendapat penghargaan dari Panglima TNI. Jendral TNI. Gatot Nurmantyo.

Dikutip Tribunnews dari siaran pers resmi Mabes TNI, disebutkan penghargaan yang diberikan berupa prioritas khusus bagi lima orang perwira untuk melanjutkan sekolah.
Kemudian 58 prajurit mendapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) yaitu naik satu tingkat dari pangkat lama.

Upacara pemberian penghargaan terhadap 63 prajurit dari satuan-satuan elit di TNI AD itu, digelar di bekas pos KKB di Utikini, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, pagi ini, Minggu (19/11/2017).

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam sambutannya mengatakan bahwa prajurit yang tergabung dalam Satgas Pembebasan Sandera di Papua pantas diberikan penghargaan, karena mereka telah melaksanakan tugas dengan baik.

"Karena kebanggaan, atas nama seluruh prajurit TNI saat ini kami memberikan penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa," ujarnya.

Operasi pembebasan sandera yang digelar Jumat kemarin (17/11), dilakukan oleh 83 prajurit pilihan TNI AD. Mereka antara lain terdiri dari 13 orang anggota Kopassus TNI AD, 30 orang dari Yonif 351/Raider, 20 orang dari Ton Taipur, Kostrad TNI AD, da 20 orang dari Yonif 754/ENK.

Namun demikian yang pertama kali menyambangi lokasi penyanderaan dan berhadapan langsung dengan para penyandera, hanya 63 di antara 85 prajurit yang terlibat. Ke-63 prajurit itu, adalah mereka yang diberikan penghargaan hari ini.

Berita ini juga meluruskan berita Tribunnews sebelumnya, yang menyebutkan hanya 58 prajurit yang terlibat, sehingga hanya 58 prajurit yang mendapat penghargaan dari TNI.

Sumber : Tribun

(Sejarah) Kisah Kopassus Menampar Soeharto

Kisah Kopassus Menampar Soeharto

 Wow ada petinggi Kopassus yang pernah menampar Soeharto dulu. Bagaimana ceritanya silahkan simak. Banyak pahlawan-pahlawan di negeri ini yang nasibnya tidak mujur. Tidak dimakamkan di taman pahlawan, tidak mendapat bintang jasa bahkan tidak diakui sebagai pahlawan. Pahlawan juga bukan hanya mereka yang mengangkat senjata melawan penjajah. Banyak pahlawan yang berjasa namun nasibnya tidak sebaik mereka yang yang namanya dikenang dan dimakamkan di tempat terhormat.

Salah satu pahlawan tersebut mungkin adalah Alex Kawilarang. Kolonel (purn) Alex Kawilarang sempat diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional tahun ini. Tapi agaknya belum juga diluluskan pemerintah.Unik Baca

Alex Kawilarang memiliki peran penting dalam penyusunan organisasi TNI di awal kemerdekaan. Termasuk membangun pasukan elite yang kelak dikenal sebagai Kopassus TNI AD.

Di zaman Belanda, Alex mengikuti pendidikan perwira Koninklijk Militaire Academie (KMA) di Bandung. Sebenarnya KMA Bandung merupakan sekolah perwira darurat karena saat itu Belanda telah dikuasai Jerman dalam perang dunia II. KMA Breda di Belanda pun tutup.

Alex tak lama menjadi perwira Koninklijke Nederlands Indische Leger (KNIL), atau Tentara Kerajaan Hindia-Belanda. Tahun 1942, Jepang keburu masuk dan KNIL dibubarkan. Walau begitu dia tercatat sebagai satu dari sedikit orang Indonesia yang bisa menjadi perwira KNIL.Unik Baca

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Alex bergabung dengan TNI. Awalnya dia menjadi perwira penghubung dengan pasukan Inggris. Karirnya terus merangkak naik. Kawilarang dipercaya memimpin ekspedisi TNI menumpas berbagai pemberontakan di hari-hari awal republik. Mulai dari Operasi Penumpasan Pemberontakan Andi Azis di Makassar, pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), dan Pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan.

Pengalaman menumpas berbagai pemberontakan ini yang membuat Kawilarang berpikir perlunya Indonesia memiliki pasukan kecil dengan kemampuan tempur hebat. Kawilarang begitu kagum akan kemampuan musuhnya, pasukan baret merah dan hijau Belanda dari Korps Speciale Troepen. Dia banyak berdiskusi dengan Letkol Slamet Riyadi soal pembentukan pasukan elite ini.

Pada 1951-1956, Kawilarang diangkat sebagai Panglima Komando Tentara dan Teritorium VII/Indonesia Timur (TTIT) di Makassar. Nah saat itu Kawilarang melapor pada Presiden Soekarno bahwa kondisi Makassar sudah aman. Tapi Soekarno malah menunjukkan radiogram yang memberitakan Makassar diserang pasukan KNIL.

Kawilarang mencari Komandan Brigade Mataram Letkol Soeharto yang bertugas menjaga Kota Makassar. Dia kesal melihat anak buah Soeharto malah melarikan diri.

“Lelucon apa ini,” kata Kawilarang pada Soeharto. “Plak!” Soeharto pun ditampar.

Saat menjabat Panglima TT III/Siliwangi, Kawilarang merintis pembentukan Kesatuan Komando Territorium III (Kesko TT-III) Siliwang bulan April 1951. Kesatuan inilah yang kelak menjadi Kopassus. Walau merintis pasukan elite tersebut, baru tahun 1999 Kawilarang diterima menjadi warga kehormatan Kopassus. Hal ini baru bisa dilakukan setelah Soeharto lengser.

Kawilarang pernah dianggap bersalah telah menyeberang ke pihak PRRI/Permesta yang saat itu memberontak pada pemerintah Jakarta. Tapi Soekarno kemudian mengeluarkan abolisi walau memberikan sanksi pangkat Brigjen Kawilarang diturunkan menjadi Kolonel. Kawilarang kemudian memilih mengundurkan diri dari TNI. Padahal bersama Nasution, Kawilarang banyak memberikan saran dalam membangun TNI.

Saat Orde Baru, hubungan Kawilarang dan Soeharto tetap kurang harmonis. Soeharto rupanya belum lupa pernah ditempeleng. Maka Kawilarang hidup sebagai pengusaha. Dia meninggal 6 Juni 2000, pada usia 80 tahun. Bapak Kopassus ini dimakamkan di taman makam pahlawan Cikutra, Bandung.

Ditahan KPK, Setya Novanto: Enggak Nyangka, Saya Pikir Masih Diberi Kesempatan Recovery

Ditahan KPK, Setya Novanto: Enggak Nyangka, Saya Pikir Masih Diberi Kesempatan Recovery

JAKARTA – Ketua DPR RI Setya Novanto dibawa penyidik ke Rutan KPK pada Minggu (19/11/2017) malam. Namun, ia kaget ditahan pada malam hari karena merasa masih harus pemulihan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Meski merasa masih membutuhkan waktu untuk pemulihan, Setya Novanto akan tetap mematuhi hukum.

“Saya tadi juga enggak nyangka bahwa malam ini saya pikir masih diberi kesempatan untuk recovery tapi ya saya mematuhi hukum,” ungkap Novanto di Gedung KPK Jakarta Selatan Minggu 19 November 2017 malam hari.

Novanto juga mengaku akan menaati aturan hukum yang sudah ditetapkan. Dirinya juga akan mengikuti serangkaian proses yang dilakukan oleh KPK.

“Saya mematuhi hukum dan saya sudah melakukan langkah-langkah dari mulai melakukan SPDP di kepolisian dan mengajukan surat kepada perlindungan hukum kepada presiden, maupun kepada Kapolri, Kejaksaan Agung, dan saya sudah pernah praperadilan,” tandasnya.

Sebelumnya diketahui, tersangka kasus E-KTP itu mengalami kecelakaan mobil di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, pada Kamis (16/11/2017) malam. Akibat kecelakaan itu, ia dilarikan ke RS Medika Permata Hijau, kemudian dipindahkan ke RSCM.


Hari ini, tim dokter RSCM menyatakan tidak ada indikasi Setya Novanto perlu dirawat inap, setelah melakukan serangkaian pemeriksaan sejak Jumat 17 November 2017. Berdasarkan keterangan tim dokter, KPK pun memboyong Ketua DPR itu ke Gedung Lembaga Antirasuah.

Sekadar informasi, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, tahun anggaran 2011-2012. Penetapan tersangka Novanto sejalan dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 31 Oktober 2017.

Atas perbuatannya, S‎etya Novanto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1‎ KUHP.

Salut .. Walau sudah Berhasil Bebaskan Sandera, 5 Perwira TNI ini Tolak Kenaikan Pangkat

Salut .. Walau sudah Berhasil Bebaskan Sandera, 5 Perwira TNI ini Tolak Kenaikan Pangkat

Liputan6.com, Papua - Lima perwira TNI yang memimpin operasi gabungan pembebasan sandera di Tembagapura, Timika, Papua, menolak kenaikan pangkat. Padahal, mereka dinilai berhasil memimpin operasi skala besar pembebasan sandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Hal tersebut dinyatakan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di lokasi pembebasan sandera, Minggu (19/11/2017).

"Lima perwira diwakilkan komandan upacara menyampaikan bahwa keberhasilan adalah milik anak buah, kegagalan adalah tanggung jawab perwira. Sehingga secara halus mereka menolak untuk menerima kenaikan pangkat," kata Jenderal Gatot, di Papua.

Kenaikan pangkat diberikan kepada 62 prajurit dari satuan gabungan yang membebaskan sandera secara cepat dan senyap tersebut. Meski tidak menerima kenaikan pangkat, lima perwira pemimpin operasi itu diberikan pendidikan secara khusus mendahului teman seangkatannya.

"Inilah contoh teladan prajurit-prajurit yang tidak mengutamakan kepentingan pribadi, tapi hanya untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Gatot.


Operasi Senyap

Gatot menjelaskan, dalam operasi senyap tersebut, pasukan gabungan dari Kopasus, Batalion 751 Rider, dan Taipur Kostrad melakukan pergerakan sejauh 4,5 km selama 3-4 hari, yang diakhiri dengan pertempuran di dua tempat hingga akhirnya KKB mundur.

Setelah berhasil menguasai lokasi penyanderaan, Gatot menginstruksikan agar mengutamakan keselamatan sandera. Selanjutnya, Kapolda dan Pangdam mengevakuasi para sandera.

"Sebelum evakuasi, saya perintahkan agar kiri-kanan jalan harus aman. Kalau ada tembakan, jauh itu," katanya.

Menurut Gatot, sandera yang merupakan warga asli tetap bertahan di kampungnya dengan penjagaan dari TNI dan Polri. Sedangkan yang bukan berasal dari kampung tersebut telah diungsikan.

Soal KKB yang melarikan diri, Gatot mengatakan, hal itu sedang dalam pengejaran. "Masih dalam pengejaran, tapi fokus saya kesampingkan semuanya. Yang penting adalah sandera harus selamat," ujarnya.

Tidak terima Markas nya Dirudal TNI, kelompok kriminal bersenjata Ngadu ke Mahkamah Internasional!

Tidak terima Markas nya Dirudal TNI, kelompok kriminal bersenjata Ngadu ke Mahkamah Internasional!

Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) yang selama ini disebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) oleh Polda Papua meminta pembuktian secara hukum bila memang terjadi pemerkosaan dan perampasan harta.

Juru Bicara TNPPB Sebby Sambo membantah tuduhan Polda Papua terkait terjadinya pelecehan seksual, penganiayaan dan perampasan harta yang dilakukan KKB.

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya membuktikannya. ”Buktikan secara hukum dong,” cetusnya.

Kalau hanya melemparkan wacana, tanpa ada pembuktian tentunya justru Polda Papua yang melakukan pelanggaran hukum.

”Kami pastikan TNPPB tidak melakukan semua itu,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (18/11).

Dia juga menuturkan bahwa sebenarnya TNI dan Polri telah melakukan pelanggaran hukum perang internasional dalam operasi tersebut.

Sebab, saat melakukan operasi itu TNI dan Polri menembakkan rudal balistik sebanyak enam kali ke markas TNPPB. ”Mereka menembak dari jarak 3 km dari markas kami,” jelasnya.

Dalam aturan hukum perang internasional disebutkan bahwa harus menggunakan senjata yang sepadan dalam melakukan perlawanan.

Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) yang selama ini disebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) oleh Polda Papua meminta pembuktian secara hukum bila memang terjadi pemerkosaan dan perampasan harta.

Juru Bicara TNPPB Sebby Sambo membantah tuduhan Polda Papua terkait terjadinya pelecehan seksual, penganiayaan dan perampasan harta yang dilakukan KKB.

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya membuktikannya. ”Buktikan secara hukum dong,” cetusnya.

Kalau hanya melemparkan wacana, tanpa ada pembuktian tentunya justru Polda Papua yang melakukan pelanggaran hukum.

”Kami pastikan TNPPB tidak melakukan semua itu,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (18/11).

Dia juga menuturkan bahwa sebenarnya TNI dan Polri telah melakukan pelanggaran hukum perang internasional dalam operasi tersebut.

Sebab, saat melakukan operasi itu TNI dan Polri menembakkan rudal balistik sebanyak enam kali ke markas TNPPB. ”Mereka menembak dari jarak 3 km dari markas kami,” jelasnya.

Dalam aturan hukum perang internasional disebutkan bahwa harus menggunakan senjata yang sepadan dalam melakukan perlawanan.

”Karena itu, kami akan mengajukan ini ke Mahkamah Internasional, kami sedang kumpulkan datanya,” ujarnya.

Karena serangan rudal balistik tersebut, terdapat dua anggota TNPPB yang meninggal dunia dan enam anggota cidera.

Dia mengatakan, tentunya akan ada operasi untuk membalas apa yang telah dilakukan TNI dan Polri. ”Kami tentu berupaya mengantisipasinya,” paparnya.

Salah satu langkah yang akan ditempuh TNPPB adalah dengan menyerang PT Freeport secara besar-besaran.

Semua anggota TNPPB akan menyerang gedung-gedung dan kendaraan yang dimiliki Freeport.

”Mereka telah membantu TNI dan Polri untuk melakukan penyerangan terhadap kami dngan meminjamkan kendaraannya,” ujarnya.

Sebelumya, TNPPB menyebut bahwa upaya perdamaian bisa dilakukan bila Presiden Jokowi bersedia untuk melibatkan PBB dalam perdamaian tersebut.

sumber : jppn

Detik-detik Menegangkan Operasi Senyap Kopassus dan Kostrad Bebaskan Sandera di Papua

Detik-detik Menegangkan Operasi Senyap Kopassus dan Kostrad Bebaskan Sandera di Papua

Proses pembebasan sandera di Banti, Kimbeli dan area longsoran Distrik Tembagapura, Papua pada Jumat (17/11/2017), didahului sebuah operasi senyap yang dilakukan Kopassus dan Tim Intai Kostrad.

Sebanyak 13 personel Kopassus dan 10 personel Kostrad ini sudah mengintai lokasi penyekapan sejak lima hari lalu. Mereka mengendap dan memantau pergerakan kelompok kriminal bersenjata yang membaur dengan warga sipil.

Kepala Penerangan Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi di Timika, Sabtu (18/11/2017), mengakui upaya pembebasan 344 warga sipil terisolasi itu penuh risiko lantaran KKB terus menghujani aparat dan warga dengan tembakan dari jarak jauh.

Aidi mengisahkan detil proses pembebasan 344 warga itu.  Dia menyebutkan, pasukan TNI sudah bergerak ke lokasi sasaran sejak lima hari sebelumnya. Mereka terdiri dari Kopassus 13 personel, 20 personel dari Batalyon 751/Rider, dengan tugas khusus merebut Kampung Kimbeli dari KKB.

Selain itu, Peleton Intai Tempur Kostrad bersama Batalyon Infanteri 754/Eme Neme Kangasi dengan personel masing-masing 10 orang. Tugasnya adalah merebut Kampung Banti.

"Mereka bergerak dengan sangat senyap, sangat rahasia pada malam hari. Lalu pada siang hari mereka mengendap, membeku. Sambil mempelajari situasi secara perlahan sekali mereka sampai di titik sasaran," ujar Aidi seperti dikutip dari Antaranews.com.

Aidi menuturkan, satu hari sebelum jam yang disepakati untuk menyerbu, pasukan sebenarnya sudah berada di lokasi masing-masing dan siap untuk menyerbut. "Selama satu hari itu mereka tidak makan," ucap Aidi.

Rencana menyerbu KKB yang berada di Banti dan Kimbeli pada Kamis (16/11/2017) urung dilakukan mengingat saat itu kelompok separatis sudah membaur dengan masyarakat.

Warga yang berhasil dievakuasi Satuan Tugas Terpadu Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata tiba di Timika, Papua, Jumat (17/11/2017). Warga non Papua dan belasan warga Papua yang ada di kampung Kimbeli, Utikini dan Banti berhasil dievakuasi oleh Satgas Terpadu pada Jumat pagi dan langsung dievakuasi ke Timika menggunakan 10 unit bus milik Freeport dengan pengawalan ketat aparat kemanan TNI dan Polri.

Warga yang berhasil dievakuasi Satuan Tugas Terpadu Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata tiba di Timika, Papua, Jumat (17/11/2017). Warga non Papua dan belasan warga Papua yang ada di kampung Kimbeli, Utikini dan Banti berhasil dievakuasi oleh Satgas Terpadu pada Jumat pagi dan langsung dievakuasi ke Timika menggunakan 10 unit bus milik Freeport dengan pengawalan ketat aparat kemanan TNI dan Polri.(ANTARA FOTO/JEREMIAS RAHADAT)

"Saat itu anggota sudah meminta izin kepada Pangdam untuk segera mengatasi KKB karena jarak mereka hanya sekitar 30-50 meter dan ada anggota KKB yang menenteng senjata api," kata Aidi.

Namun Pangdam Cenderawasih memberikan petunjuk bahwa jika KKB masih membaur dengan masyarakat sipil, maka tidak boleh ada tindakan karena operasi penumpasan KKB Tembagapura itu lebih mengutamakan keselamatan warga sipil.

Lalu, Jumat pagi kemarin, sejumlah pentolan KKB yang baru bangun bergerak ke pos-pos di wilayah ketinggian yang sudah mereka dirikan. Di pos-pos itu sejumlah bendera kelompok separatis Papua merdeka berkibar di sana.

Saat itulah, pasukan TNI serentak menyerbu Kampung Kimbeli dan Banti. Kelompok separatis bersenjata itu kocar-kacir menyelamatkan diri ke dalam hutan dan ke  area ketinggian sambil menyerang aparat dengan tembakan bertubi-tubi.

Saat penyerbuan itu dilakukan, jarak pandang di lokasi itu hanya sekitar tiga hingga lima meter karena masih berkabut tebal.

Setelah KKB lari kocar-kacir meninggalkan kedua kampung itu, aparat gabungan TNI dan Polri lain  bergegas menuju dua kampung itu untuk membebaskan ratusan warga yang disandera.

Aidi mengatakan saat proses evakuasi warga masih berlangsung, kontak tembak antara aparat TNI-Brimob dengan KKB masih terus berlangsung dalam kurun waktu kurang dari dua jam.

"Kami belum bisa memastikan apakah dari pihak mereka ada korban atau tidak," kata Aidi.

Sumber : Kompas

Waduh .. Pengacara Setya Novanto Minta Bantuan TNI, Respon Panglima : Mana Bisa.?

Waduh .. Pengacara Setya Novanto Minta Bantuan TNI, Respon Panglima : Mana Bisa.?

Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, sempat meminta TNI melindungi kliennya terkait pemanggilan KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan tak akan melindungi Ketua DPR itu.

“Mana bisa saya melindungi,” ujar Gatot setelah mengisi materi dalam Rakernas NasDem, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017).

Permintaan perlindungan TNI oleh Novanto disampaikan Fredrich saat ada wacana KPK akan memanggil paksa Novanto bila tak juga memenuhi panggilan pada Senin (13/11) lalu. Novanto beralasan KPK harus meminta izin presiden bila ingin memanggilnya.

Ketum Partai Golkar itu akhirnya tetap tidak datang pada panggilan KPK, Senin lalu. Dia juga mangkir pada pemanggilan Rabu (15/11) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.

Novanto lalu diketahui ‘menghilang’ di tengah pengejaran KPK. Dia beranjak pergi sebelum penyidik KPK mendatangi kediamannya pada Rabu (15/11) malam. Gatot tak berkenan menanggapi soal menghilangnya Novanto itu.

“Itu bukan urusan saya, urusan KPK,” ucap jenderal bintang empat itu.

Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, sebelumnya menyebut tindakan KPK memanggil kliennya inkonstitusional bila tanpa izin presiden. Dia meminta berbagai institusi melindungi Novanto.

“Pasti kita minta perlindungan pada presiden, termasuk polisi dan juga TNI. Mereka itu (KPK) mau memecah belah Indonesia. Jelas itu ada indikasi memecah belah Indonesia. Mereka melakukan tindakan inkonstitusional,” tutur Fredrich di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (12/11).

sumber : detik

SANGAR! Inilah Operasi Senyap 13 Kopassus yang Akhiri Penyanderaan KKB!

SANGAR! Inilah Operasi Senyap 13 Kopassus yang Akhiri Penyanderaan KKB!

Kabut masih menyelimuti area Camp Kimbely, Tembagapura, Papua. Jam di tangan para prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD itu menunjukkan pukul 07.00 WIT, Jumat (17/11).

Sudah sekitar dua hari 13 anggota Pasukan Khusus menyusup ke daerah sasaran dengan senyap. Terus berkoordinasi dengan Posko di Kodam Cendrawasih, menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan.

13 Anggota Kopassus dan 30 pasukan elite Batalyon 751 Raider ditugaskan untuk merebut Camp Kimbely. Sementara 2 tim Peleton Intai Tempur Kostrad atau Tontaipur kebagian jatah menghabisi kelompok separatis di Dusun Binti.

Operasi itu juga didukung pasukan Yonif 754/EMK yang bertugas menyekat dan mengamankan ring luar.

Sementara itu secara terus menerus pergerakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dipantau oleh pesawat pengintai tanpa awak TNI AU dan Satuan Radar 243. Mereka terus menyuplai informasi kedudukan lawan pada pasukan darat tersebut.

Tepat pada jam ‘J’ terdengar ledakan dan tembakan sniper. Anggota Kopassus membuka serangan kilat pada kelompok bersenjata yang berkumpul di dekat kandang babi. Begitu juga pasukan Raider dan Tontaipur langsung menyerang target yang telah ditentukan.

“Kurang dari dua jam semua target sudah berhasil dikuasai,” kata Kapendam Cendrawasih Kolonel Muhammad Aidi saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (17/11) malam.

Kolonel Aidi menyebut dari pengamatan pasukan dan informasi intelijen ada 35 orang lawan yang menggunakan senjata api. Sementara 150 anggota kelompok bersenjata lain menggunakan senjata tradisional seperti panah, tombak dan belati.

“Mereka langsung kocar kacir dan melarikan diri ke hutan begitu ada serangan. Tapi masih terjadi kontak senjata terus,” tambahnya.

Anggota kelompok itu juga diduga membawa serta rekan mereka yang tewas atau terluka masuk hutan.

“Kita belum pastikan korban di pihak lawan. Tapi di pihak kita dan warga tak ada korban,” kata perwira Kopassus ini.

Namun pasukan TNI tak melakukan pengejaran karena fokus pada misi menyelamatkan warga sipil. Setelah kondisi dirasa aman, pasukan elite itu segera mengontak Tim Satgas Evakuasi untuk membawa keluar warga sipil dari area Kimbely dan Dusun Binti. Saat itu Tim Kopassus, Raider dan Tontaipur masih terus berjaga di lokasi.

Namun sesekali anggota kelompok bersenjata masih menembaki rombongan yang masuk tersebut.

“Masuk tim evakuasi yang dipimpin Kapolda Papua. Situasi saat itu masih diwarnai tembak menembak. Tapi langsung dikejar oleh pasukan dan berhasil dihentikan,” kata Kolonel Aidi.

Sementara itu Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Rikwanto menyebut tim evakuasi yang dipimpin Dansat Brimob Papua masuk ke lokasi sekitar pukul 09.30 WIT.
Asops Kapolri Irjen Pol M Iriawan dan Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar ikut dalam tim itu.

“Pukul 11.00 WIT proses evakuasi sandera berjalan sampai pukul 12.00 WIT, namun terjadi penembakan oleh pihak KKB. Proses evakuasi tetap berjalan secara bertahap,” katanya.

Dari laporan yang diterimanya, Rikwanto menuturkan bahwa rombongan pertama masyarakat yang berhasil dievakuasi telah sampai di Mapolsek Tembagapura dengan selamat.

Jumlah warga yang berhasil dievakuasi oleh satgas gabungan adalah 344 warga dengan rincian dari Kampung Kimbely sebanyak 104 laki-laki, 32 perempuan dan 14 anak-anak serta dari Kampung Longsoran sebanyak 153 laki-laki (satu di antaranya orang asli Papua), 31 perempuan dan 10 anak-anak.

Secara keseluruhan misi berjalan dengan sukses. Bravo TNI dan Polri!

sumber : merdeka

Waduh .. Katanya Kalau tidak cepat dirawat di Singapura, Setya Novanto bisa lupa ingatan !

Waduh .. Katanya Kalau tidak cepat dirawat di Singapura, Setya Novanto bisa lupa ingatan !

Merdeka.com - Ketua DPR Setya Novanto mengalami kecelakaan di Kawasan Permata Hijau, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis malam (16/11). Berdasarkan dari keterangan kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi, Novanto mengalami luka di bagian kepala hingga menyebabkan gejala gegar otak.

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono pun ikut mengomentari tragedi tersebut. Menurutnya, kecelakaan itu adalah peringatan dari Tuhan karena mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Begini kalau kecelakaan itu memang benar maka itu sebagai tanda peringatan Tuhan kepada Setya Novanto untuk jangan terus menghindar jika diperiksa KPK," kata Arief saat dihubungi wartawan, Jumat (17/11).

Arief mengatakan, seharusnya Novanto dengan sabar datang dan memenuhi panggilan KPK. Tambahnya juga, Ketua DPP Partai Golkar itu masih bisa menempuh jalan lain jika tidak menerima status tersangka kasus korupsi e-KTP yang diberikan oleh KPK.

"Dan Setya Novanto harus legowo untuk diperiksa kan statusnya baru tersangka dan masih ada jalan untuk praperadilan," ungkapnya.

Kendati demikian, Arief percaya bahwa kecelakaan yang menimpa Novanto itu bukanlah suatu kesengajaan. Dia pun meminta masyarakat untuk mempercayai kondisi Novanto yang dipaparkan oleh Fredrich semalam.

"Menurut Saya sih bukan ke sengajaanlah dan omongan lawyernya harus dipercaya kalau kepala Setya Novanto benjol segede bakpao, memang tidak terlihat benjol mungkin saja benjol di dalam kepalanya jadi terjadi pembengkakan," ujarnya.

"Kalau tidak cepat dirawat di Singapura, nanti Setya Novanto bisa lupa ingatan loh. Karena itu segera Pak Setya Novanto dibawa ke Singapura saja," ucapnya.

Untuk diketahui, Novanto mengalami kecelakaan di Kawasan Permata Hijau sekitar pukul 18.30 WIB. Kuasa Hukum Novanto Fredrich Yunadi mengatakan bahwa kliennya kecelakanaan saat menuju studio televisi Metro TV. Setelah itu, akan menghadiri rapat dengan DPD I Partai Golkar dan setelah itu akan mendatangi Gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Sumber : Merdeka [rnd]

Lantamal VII Kupang Adakan Baksos Dan Bakti TNI Di Daerah Pesisir Dan Terpencil

Lantamal VII Kupang Adakan Baksos Dan Bakti TNI Di Daerah Pesisir Dan Terpencil

Bertempat di Pos TNI AL Oepoli desa Oepoli kecamatam Amfoang timur Kabupaten Kupang NTT, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VII yang dimotori Rumah Sakit AL Samuel J. Moeda Lantamal VII Kupang dan Dispotmar Lantamal VII Kupang melaksanakan Bakti Sosial meliputi pelayanan kesehatan umum, bedah penyakit dalam dan gigi dan Bakti TNI dalam rangka rangkaian HUT Armada RI Tahun 2017 dan program pengentasan keterbatasan pelayanan kesehatan, penyuluhan kesehatan, Perbaikan gedung sekolah yang rusak, bantuan alat tulis dan sarana olahraga serta promosi penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Laut di sekolahan-sekolahan, Rabu (15/11).

Kegiatan bakti sosial dan bakti TNI kali ini mengambil Tema "Program Pengentasan Keterbatasan Pelayanan Kesehatan di Daerah Pesisir dan Terpencil di Wilayah NTT Th. 2017" dalam rangka Hari Armada Th. 2017, langsung di pimpin oleh Kadispotmar Lantamal VII Kupang Letkol Laut (P) Dovian Isjafrin dan Karumkit Samuel J. Moeda  Mayor Laut (K) dr Slamet Rahardja, Sp.B., bakti sosial ini dilaksanakan adalah sebagai wujud perhatian dan kepedulian TNI AL dalam hal ini Lantamal VII Kupang  terhadap kesehatan masyarakat pesisir dan perbatasan,  terpilihnya Desa Oepoli ini sebagai tempat bakti sosial karena Desa Oepoli ini merupakan salah satu daerah binaan Lantamal VII Kupang.

Acara bakti sosial dan bakti TNI ini melibatkan 20 tenaga medis dari Rumkital Samuel J. Moeda Lantamal VII, 3 personil dari Dispotmar Lantamal VII, 11 personil satgas puter Pulau batek, dan 3 personil posal Oepoli dengan total keseluruhan 37 personil dan mendapatkan  175 pasien.

Dalam sambutannya Camat Amfoang Timur Bp.Noch Welmau mengucapkan Terimakasi kpd TNI AL Khususnya Lantamal VII Kupang yang suda meluangkan waktu melaksanakan Kegiatan Sosial kepada kami di Daerah Terpencil dan Daerah Perbatasan, Kegiatan seperti ini Langkah untuk kami Temui banyak Masyarakat yg Sakit akan tetapi tida ada biaya transportasi ke Kota untuk Berobat sehingga Masyarakat Oepoli tentu sangat Senang dan berterimakasi banyak kpd TNI AL yg mlksakanan kegiatan Baksos ini, Semoga Kegiatan Baksos ini bukan yg terakhir tapi akan berkelanjutan karena kami masyrakat terpencil sangat membutuhkan.

Hadir dlm acara Pembukaan Bakti Sosial dan Bakti TNI diantaranya Mayor Laut (P) Zakaria perwira Dispotmar Lantamal VII, Mayor Laut (K) Haris Bennu Perwira Rumkit samuel J. Moeda Kupang, Danpos Satgas Puter P. Batek Lettu Mar Wahyu, Danposal Oepoli Lettu Laut (P) Dwi Susanto, Babinsa Koramil 1604-06 Amfoang Pelda Mendosa, Perwakilan Puskesmas Oepoli, Masyrakat Oepoli.

Antam Cs Tak Lagi Berstatus Persero, Nasibnya Bakal Kayak Indosat?

Antam Cs Tak Lagi Berstatus Persero, Nasibnya Bakal Kayak Indosat?

JAKARTA - Rencana pembentukan induk usaha (holding) di sektor pertambangan segera terealisasi.

Hal ini ditandai dengan rencana penghapusan status persero pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam), PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk yang sejati akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Rabu 29 November 2017.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengungkapkan, perubahan status tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Non-Persero merupakan upaya swastanisasi pemerintah terhadap perusahaan milik Negara. Berangkat dari hal tersebut, Agus pun mendesak pemerintah mengevaluasi ulang wacana penghapusan status persero pada tiga BUMN tersebut.

"Apa ini upaya oknum negara bisa bebas jual saham tanpa izin DPR? Saya sudah berupaya mencegahnya dengan mengajukan Judicial Review ke MA bersama Pak Mahfud MD, tapi kalah," kata Agus di Jakarta, Rabu (14/11/2017).

Seperti diketahui, pemerintah menjadikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2016 sebagai landasan dalam menghapus status Persero pada PT Antam, Bukit Asam dan Timah. Padahal, Agus bilang implementasi rencana holding BUMN sendiri bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Terlebih ketika PT Indonesia Asahan Aluminium/Inalum (Persero) akan ditunjuk sebagai induk usaha tiga perusahaan tambang plat merah tadi.

"Saya tidak setuju BUMN diswastakan apalagi yang Tbk. Itu sama saja menjual model Indosat dengan format beda," ujar Agus.

Baca Juga: Sahamnya Dialihkan, Antam Tetap Jadi Perusahaan Publik

Dia pun mengingatkan agar DPR segera bereaksi terhadap rencana yang dianggapnya akan berujung pada hilangnya campur tangan DPR ketika ada aset negara yang dijual.

"Bahwa penjualan atau holding atau privatisasi BUMN ujung-ujungnya supaya penjualan aset tidak perlu atas pesetujuan DPR. Ketua Komisi VI harus tegas. Jangan sampai manggut-manggut kena lobi," tutup Agus.

Seperti yang diketahui, holding BUMN tambang segera terbentuk pada tahun ini. Bahkan surat mengenai holding BUMN pertambangan sudah disampaikan kepada Sekretariat Negara (Sekneg). Holding BUMN tambang juga disiapkan untuk membeli 51% saham Freeport.

(rzk) Sumber : Okezone

Kasad Jenderal Mulyono Lantik 676 Perwira Muda TNI AD

Kasad Jenderal Mulyono Lantik 676 Perwira Muda TNI AD

Bandung - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono melantik 676 perwira muda yang telah selesai menjalani pendidikan pembentukan perwira (Diktukpa) reguler Angkatan Darat gelombang II dan pendidikan pembentukan perwira khusus (Diktukpasus) tahun 2017 di Lapangan Wiradhika Sekolah Calon Perwira TNI AD, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 15 November 2017.

Perwira muda yang dilantik itu terdiri dari 380 Secapa reguler yang terdiri orang 363 perwira pria dan 17 orang Kowad, serta 296 perwira muda Diktukpasus TNI AD tahun 2017 yang terdiri dari 294 perwira pria dan 2 orang Kowad.

Pada Pelantikan Prasetya Perwira ini, para perwira muda diambil sumpahnya. Prosesi pengambilan sumpah dilakukan dengan perwakilan masing-masing agama. Sebelum Prasetya Perwira oleh Kasad hari ini, penutupan pendidikan oleh Komandan Secapaad Brigjen TNI Eka Wiharsa digelar pada Minggu, 12 November 2017.

Kasad Jenderal TNI Mulyono menyampaikan perwira lulusan Diktukpa dan Diktukpasus TNI AD telah digembleng dalam sebuah pendidikan untuk mengubah status dari bintara menjadi perwira.

"Hari ini kalian telah menyelesaikan pendidikan dan mulai menapakkan langkah awal sebagai Perwira TNI AD yang siap menyongsong tugas menjadi pimpinan di satuan sesuai dengan kecabangan masing-masing. Hal ini tentunya membawa konsekuensi semakin besarnya tuntutan tugas dan tanggung jawab yang kalian pikul dibandingkan pada masa-masa sebelumnya," ujar Kasad.

Mulyono mengatakan sebagai perwira muda harus memiliki semangat juang yang tinggi, jiwa pantang menyerah, rela berkorban, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. "Sebagai perwira, kalian telah terikat dan harus senantiasa berpedoman kepada etika dan norma 'Budhi Bakti Wira Utama' yang pemahamannya telah kalian dapatkan selama pendidikan," katanya.

Jenderal bintang empat ini berharap para perwira muda yang baru dilantik mampu mengembangkan kepemimpinan lapangan, agar senantiasa dekat dengan anak buah, mampu mengidentifikasi dan merasakan permasalahan yang dihadapi oleh anggota, serta menjalin ikatan batin yang kuat untuk bersama-sama melaksanakan tugas.

Mantan Pangkostrad ini pun mengingatkan bahwa kekuatan pemimpin terletak pada prajuritnya. "Hindari manajemen ketakutan, sehingga kehadiran pemimpin senantiasa diharapkan oleh anak buah untuk menyelesaikan masalah, bukan justru dihindari karena dianggap menambah masalah," ujarnya.

Pada Prasetya Perwira ini juga diberikan penghargaan lulusan terbaik Trisakti Wiradhika yang merupakan tiga aspek kemampuan yang meliputi kepribadian, intelektual dan kesamaptaan.

Penerima penghargaan Trisakti Wiradhika Diktukpa reguler gelombang II diberikan kepada Letda Inf Edy Sucipto dari kesatuan Kopassus dan Letda Cba (K) Dina dari Kodam XIV/Hasanudin. Sedangkan untuk Diktukpasus, penerima Trisakti Wiradhika diraih oleh Letda Inf Mokhamad Mokhlis dari Kodam V//Brawijaya.

Pada pelantikan perwira muda TNI AD ini juga dimeriahkan tarian kolosal nusantara yang diikuti sekitar 250 orang dan defile pasukan.

Sumber : Tempo

Eksis di Instagram, Sri Mulyani: Pajak Sebesar-besarnya untuk Kemakmuran Rakyat

Eksis di Instagram, Sri Mulyani: Pajak Sebesar-besarnya untuk Kemakmuran Rakyat

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali angkat bicara soal pentingnya pajak dalam membangun negara. Menurut Sri Mulyani, pajak yang dibayarkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

"Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," tulis Sri Mulyani dalam akun instagram pribadinya @smindrawati, Rabu (15/11/2017).

Menurut Sri Mulyani, penggunaannya tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR setiap tahun.

Dia menjelaskan, melalui dana tersebut, negara menyediakan berbagai fasilitas umum dan sosial yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta seperti misalnya jalan, jembatan, bendungan, taman dan lain-lain.

Selain itu, digunakan juga untuk membayar para guru hingga pelosok dan para dosen di perguruan tinggi, para bidan dan dokter yang membantu ibu melahirkan, membantu anak-anak kurang gizi, membayar gaji dan tunjangan para hakim, jaksa dan juga TNI serta Polri.

Melalui simulasi dalam aplikasi ini, Anda dapat melihat alokasi penggunaan pajak yang dibayarkan dalam APBN 2017.

Silakan masukkan pajak yang Anda bayarkan, dan lihatlah penggunaannya untuk apa saja. Bagikan informasi simulasi ini kepada teman-teman Anda semua.

"Dengan membayar pajak, Anda telah banyak berkontribusi kepada negara dan digunakan kembali untuk kepentingan kita bersama. Dengan membayar pajak, kita dapat mencapai tujuan mulia para pendiri bangsa untuk mencapai masyarakat yang bermartabat, adil dan makmur. Mari kita pahami, peduli, miliki dan awasi APBN kita," tutupnya.

Sumber : Okezone

PLN Bakal Tanggung Semua Biaya Pergantian Meteran Listrik

PLN Bakal Tanggung Semua Biaya Pergantian Meteran Listrik

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) sedang menggodok penyederhanaan kelas golongan pelanggan listrik rumah tangga non-subsidi. Penyederhanaan hanya berlaku bagi pelanggan dengan golongan 900 VA tanpa subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA.

Nantinya golongan 900 VA tanpa subsidi, akan didorong untuk meningkatkan daya menjadi 1.300 VA. Sedangkan, untuk golongan 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA, dan 4.400 VA akan dinaikkan menjadi golongan 5.500 VA. Apabila rencana tersebut benar-benar terealisasi maka dibutuhkan pergantian Mini Circuit Breaker (MCB) lantaran adanya peningkatan daya.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, menggungkapkan seluruh biaya pergantian MCB bakal ditanggung oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sehingga, biaya instalasi MCB baru tidak akan dibebankan kepada pelanggan.

"Semua penggantian MCB, kan nanti harus mengganti MCB karena amperenya makin tinggi, itu akan ditanggung oleh PLN," terangnya di Kementerian ESDM, Selasa (14/11/2017).

Baca juga: Soal Penyederhanaan Golongan Listrik, Kementerian ESDM: Keputusan Belum Resmi

Dadan melanjutkan, proses pergantian MCB akan membutuhkan waktu yang cukup lama, mengingat banyak MCB yang harus diperbaharui.

"Estimasinya, kan perlu ada 23 juta untuk rumah tangga, ditambah 6 juta. Jadi cukup banyak MCBnya. Kapasitas dalam negeri itu, berdasarkan informasi yang kita cari hanya sekitar 1 juta MCB perbulan," jelasnya.

Prosesnya juga akan diselaraskan dengan kemampuan produksi MCB dalam negeri.

"Jadi prosesnya ini juga bukan sehari, bisa setahun lebih untuk penyelesaian ini. Jadi tidak begitu keluar kebijakannya, besoknya langsung semua seperti itu," kata dia.

Peningkatan daya listrik ini, kata Dadan ditunjukkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga kebijakan ini sifatnya tidak menguntungkan sebagian pihak. Bahkan, Pemerintah menegaskan tidak akan ada perubahan tarif listrik meskipun ada peningkatan daya.

"Jadi bukan paksaan, kan ini pengklasifikasian dari tarif, kalau mereka kan membayar sesuai dengan yang digunakan," jelasnya.

Sejalan dengan peningkatan daya listrik, Pemerintah juga akan mengedukasi masyarakat dalam penggunaan listrik secara bijak. Sehingga, meskipun ada peningkatan daya, tetapi masyarakat tetap terkontrol dapat memanfaatkan energi listrik.

Dengan demikian, maka kategori pelanggan listrik menjadi sebagai berikut:

1. Pelanggan listrik dengan subsidi (450 VA subsidi dan 900 VA subsidi)

2. Pelanggan listrik 1300 VA sebagai golongan baru yang merupakan migrasi dari golongan 900 VA non subsidi

3. Pelanggan listrik non-subsidi 5.500 VA dan 13.200 VA.

4. Pelanggan listrik non-subsidi 13.200 VA ke atas (loss stroom).

(rzk)

Ngerii Eksekusi Mati di Korut Pake Senjata Anti Pesawat

Ngerii Eksekusi Mati di Korut Pake Senjata Anti Pesawat 

TOKYO – Sebuah foto satelit memperlihatkan pemandangan ganjil yang terjadi di Korea Utara (Korut). Dalam gambar tersebut terlihat persiapan eksekusi terhadap sekelompok orang dengan menggunakan enam senjata anti pesawat udara.

Foto yang dirilis oleh Komite Hak Asasi Manusia untuk Korea Utara (HRNK) dan AllSource Analysis Inc, sebuah perusahaan penafsir gambar di Amerika Serikat (AS), itu diambil pada 7 Oktober 2014, dari atas area pelatihan militer Kanggon, yang berjarak 15 km dari Pyongyang.

Dalam foto itu para analis mengidentifikasi enam unit senjata anti pesawat udara ZPU-4 dijajarkan di depan tempat memantau di sebuah tempat latihan menembak. Sekira 30 meter di depan senjata-senjata tersebut terlihat sebuah garis yang terlihat seperti sekelompok orang.

Bis, truk militer, dan trailer juga terlihat dalam foto tersebut, terparkir di belakang enam unit senjata. Bis yang tampak dalam foto mengindikasikan bahwa eksekusi tersebut disaksikan oleh para pejabat senior dan oarang-orang penting Korut.

“Penjelasan yang paling masuk akal dari pemandangan tersebut, adalah sebuah eksekusi umum yang mengerikan. Siapa pun yang melihat kerusakan yang diakibatkan sebuah peluru kaliber .50 pada tubuh manusia akan merinding membayangkan apa yang terjadi jika 24 senapan mesin berat ditembakkan pada seseorang,” kata Direktur HRNK, Greg Scarlatiou, sebagaimana dikutip Telegraph, Jumat (1/5/2015).

Telah muncul laporan mengenai penggunaan senjata anti pesawat udara untuk mengeksekusi tahanan di Korut sebelumnya, namun foto ini merupakan bukti kuat pertama yang muncul. Baru-baru ini, Pemimpin Korut Kim Jong-un dikabarkan telah memerintahkan eksekusi 15 orang pejabat senior Korut karena mempertanyakan kebijakannya. Diisukan paman dan istrinya termasuk dalam ke-15 orang tersebut.

Sumber : Okezone (hmr)