DPR Dukung Keputusan Panglima TNI hentikan Sementara Kerjasama Militer Indonesia-Australia - Commando
C0MANDO.COM - JAKARTA - Keputusan yang diambil oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan menghentikan sementara kerjasama militer Antara militer Australia, Australian Defence Force (ADF) Dengan Militer indonesia Ternyata sudah mendapatkan dukungan Penuh dari berbagai pihak, salah satunya adalah dari anggota DPR RI.
Langkah yang diambil oleh Panglima TNI sebagai respon setelah adanya dugaan pelecehan terhadap lembaga TNI dan lambang negara Pancasila yang dilakukan dengan sengaja oleh Oknum militer Australia. Hal ini sendiri diketahui pada saat Prajurit Kopassus tengah melatih pasukan khusus di Australia beberapa waktu lalu.
"Kalau faktanya seperti itu, saya mendukung keputusan Panglima TNI untuk menghentikan kerjasama militer dengan Australia," ujar Supiadin saat dihubungi, Rabu (4/1/2017).
Supiadin yang juga merupakan salah seorang purnawirawan perwira tinggi di TNI menyebut jika keputusan yang di ambil oleh Panglima TNI merupakan salah satu bentuk pembelaan terhadap harga diri dan martabat TNI serta martabat bangsa dan Negara. Dalam kerjasama antarnegara itu, menurut Supiadin harus memegang teguh prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.
Baca Juga :
Terkait Penghinaan Pancasila, Mentri Pertahanan : Australia Sudah Minta Maaf - Commando
ADF Hina Pancasila, Australia Berjanji akan Lakukan Penyelidikan Dengan Serius - Commando
Tak Terima Pancasila Dihina, TNI Putuskan untuk Hentikan Kerja Sama Militer dengan Australia
"Kalau salah satu dari ketiga prinsip di atas dilanggar, maka TNI berhak menghentikan kerjasama yang sudah dibuat. Hal ini sekaligus sebagai pembelajaran bagi Australia agar tidak seenaknya melecehkan TNI," jelas Supiadin.
Politikus Partai Nasional Demokrat itu mengganggap penundaan kerjasama militer ini tak akan berdampak negatif pada penyediaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) bagi militer Indonesia.
Termasuk juga, lanjut Supiadin, masalah ini tak akan berpengaruh terhadap hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Australia.
"Saya kira tidak terlalu berpengaruh terhadap hubungan bilateral karena kerjasama militer hanya sebagian kecil dari hubungan bilateral Indonesia-Australia," pungkasnya.
C0MANDO.COM - JAKARTA - Keputusan yang diambil oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan menghentikan sementara kerjasama militer Antara militer Australia, Australian Defence Force (ADF) Dengan Militer indonesia Ternyata sudah mendapatkan dukungan Penuh dari berbagai pihak, salah satunya adalah dari anggota DPR RI.
Langkah yang diambil oleh Panglima TNI sebagai respon setelah adanya dugaan pelecehan terhadap lembaga TNI dan lambang negara Pancasila yang dilakukan dengan sengaja oleh Oknum militer Australia. Hal ini sendiri diketahui pada saat Prajurit Kopassus tengah melatih pasukan khusus di Australia beberapa waktu lalu.
"Kalau faktanya seperti itu, saya mendukung keputusan Panglima TNI untuk menghentikan kerjasama militer dengan Australia," ujar Supiadin saat dihubungi, Rabu (4/1/2017).
Supiadin yang juga merupakan salah seorang purnawirawan perwira tinggi di TNI menyebut jika keputusan yang di ambil oleh Panglima TNI merupakan salah satu bentuk pembelaan terhadap harga diri dan martabat TNI serta martabat bangsa dan Negara. Dalam kerjasama antarnegara itu, menurut Supiadin harus memegang teguh prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.
Baca Juga :
Terkait Penghinaan Pancasila, Mentri Pertahanan : Australia Sudah Minta Maaf - Commando
ADF Hina Pancasila, Australia Berjanji akan Lakukan Penyelidikan Dengan Serius - Commando
Tak Terima Pancasila Dihina, TNI Putuskan untuk Hentikan Kerja Sama Militer dengan Australia
"Kalau salah satu dari ketiga prinsip di atas dilanggar, maka TNI berhak menghentikan kerjasama yang sudah dibuat. Hal ini sekaligus sebagai pembelajaran bagi Australia agar tidak seenaknya melecehkan TNI," jelas Supiadin.
Politikus Partai Nasional Demokrat itu mengganggap penundaan kerjasama militer ini tak akan berdampak negatif pada penyediaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) bagi militer Indonesia.
Termasuk juga, lanjut Supiadin, masalah ini tak akan berpengaruh terhadap hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Australia.
"Saya kira tidak terlalu berpengaruh terhadap hubungan bilateral karena kerjasama militer hanya sebagian kecil dari hubungan bilateral Indonesia-Australia," pungkasnya.
Berkomentarlah Dengan Bijak
EmoticonEmoticon