Menko Luhut Kumpulkan Dirjen Pajak hingga SKK Migas Mau Bahas Apa Kira kira ? - Commando
C0MANDO.COM - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang merangkap juga jadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan dikabarkan jika Hari ini Selasa (6/9/2016) ia tengah menggelar rapat koordinasi (rakor) yang bertujuan untuk membahas revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
Baca Juga Berita Terkini Liannya yang Kami rekomendasikan :
senjata canggih yang dimiliki BNN, bisa tembak mati bandar dari jarak 1,6 Km - Commando
Setelah Berhasil Bebaskan Jarablus Dari Tangan Isis, Kini Turki Incar Allepo - Commando
Menkeu Sri Mulyani Resmi Izinkan Negara Asing Kelola Penuh Kilang Minyak Indonesia
Militer Turki dan Pemberontak Suriah Saling Bantu Usir Pasukan ISIS Di Kawasan Perbatasan
Dalam Acara ini dihadiri juga Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.
Perlu Diketahui Jika Bahwasannya Saat ini Pemerintah tengah berupaya mempercepat penyelesaian revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 yang mengatur mengenai Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
Tujuan Utama dari Revisi PP ini Sendiri adalah agar industri hulu migas nasional dapat lebih menarik kalangan investor. Dalam melakukan Revisi ini Sendiri Pemerintah sudah meminta masukkan dari berbagai akademisi, stakeholder sektor ESDM dan pelaku industri untuk memperkaya isi dari PP 79 tersebut. Sebelumnya, Luhut mengatakan revisi PP 79 sudah dibicarakan bersama dengan Kementerian Keuangan.
C0MANDO.COM - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang merangkap juga jadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan dikabarkan jika Hari ini Selasa (6/9/2016) ia tengah menggelar rapat koordinasi (rakor) yang bertujuan untuk membahas revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
Baca Juga Berita Terkini Liannya yang Kami rekomendasikan :
senjata canggih yang dimiliki BNN, bisa tembak mati bandar dari jarak 1,6 Km - Commando
Setelah Berhasil Bebaskan Jarablus Dari Tangan Isis, Kini Turki Incar Allepo - Commando
Menkeu Sri Mulyani Resmi Izinkan Negara Asing Kelola Penuh Kilang Minyak Indonesia
Militer Turki dan Pemberontak Suriah Saling Bantu Usir Pasukan ISIS Di Kawasan Perbatasan
Dalam Acara ini dihadiri juga Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.
Perlu Diketahui Jika Bahwasannya Saat ini Pemerintah tengah berupaya mempercepat penyelesaian revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 yang mengatur mengenai Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
Tujuan Utama dari Revisi PP ini Sendiri adalah agar industri hulu migas nasional dapat lebih menarik kalangan investor. Dalam melakukan Revisi ini Sendiri Pemerintah sudah meminta masukkan dari berbagai akademisi, stakeholder sektor ESDM dan pelaku industri untuk memperkaya isi dari PP 79 tersebut. Sebelumnya, Luhut mengatakan revisi PP 79 sudah dibicarakan bersama dengan Kementerian Keuangan.
Berkomentarlah Dengan Bijak
EmoticonEmoticon