Australia Sebut Militer Indonesia Tak Mampu Jaga Perbatasan, TNI Langsung Kirim 2 Kapal Perang - Commando
C0MANDO.COM - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai tidak mampu mencegah pelanggaran perairan oleh tiga kapal perang Australia. Pelanggaran perairan Indonesia oleh kapal perang Australia sudah bebrapa kali terjadi. Bahkan pelanggaran yang terjadi tersebut tidak dicegah aparat keamanan Indonesia.Kapal perang Australia masuk ke perairan Indonesia hingga 7 mil dari pesisir Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, untuk mengiring kembali perahu pengangkut imigran yang berlayar ke negara itu. Penilaian pihak Australia itu disampaikan salah satu imigran,
"Tentara Australia bilang tentara Indonesia itu kecil. Tidak mampu berbuat apa-apa," kata Mohamed Abdirashid, 18, imigran asal Somalia.
Ia mengisahkan, selama pelayaran melintasi perairan Indonesia menuju Australia, lampu kapal perang tersebut dipadamkan termasuk pada malam hari. Pemadaman lampu tersebut bertujuan mengelabui aparat keamanan Indonesia. "Kami berlayar hampir dekat ke Pulau Rote kemudian melihat perahu di kejauhan. Kami mengira itu kapal perang Indonesia, ternyata bukan," ujarnya. Oleh kapal yang ternyata milik Australia, Abdirashid diminta untuk terus jalan karena Pulau Rote sudah dekat.
Sementara itu, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat Ferdi Tanoni mendesak Pemerintah Indonesia khususnya TNI agar tegas kepada Australia. Pasalnya, keberadaan kapal perang Australia di perairan Indonesia yang tanpa izin merupakan pelecehan. "Tindakan Australia menghalau para imigran sampai perairan Indonesia merupakan pelecehan yang harus diambil tindakan tegas oleh Jakarta," katanya.
Imigran Timur Tengah yang dihalau kapal perang Australia kembali ke Indonesia sebanyak dua kali. Pertama sebanyak 47 orang, kedua sebanyak 45 orang sehingga total imigran yang ditampung di sebuah hotel di Kota Kupang sebanyak 93 orang. Kepala Imigrasi Kupang Silvester Sililaba mengatakan imigran ditampung di hotel karena Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kupang saat ini penuh.
***
Australia meminta maaf kepada Indonesia, melalui media massa, karena kapal militernya memasuki perairan Indonesia. Namun Indonesia masih menunggu permintaan maaf secara resmi dari Pemerintah Australia. Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyatakan, Indonesia sebetulnya sudah tahu Australia melanggar batas maritim. “Kita kan ada radar TNI AU di Kupang,” katanya kepada wartawan di kantor Kemenpora.
Untuk mengamankan kedaulatan wilayah dari Australia, Indonesia sudah mengirim dua KRI tipe Fast Boat Patrol ke perbatasan. Kemudian akhir bulan ini, RI juga akan mengirim 1 unit KRI tipe fregat yang disimpan di Kupang ke perbatasan. Selain itu, tim terpadu yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Polri, dan TNI, sedang membahas masalah pelanggaran maritim oleh Australia itu.
Sementara Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) enggan menanggapi kabar tersebut. “Saya belum terima tanggapan (Australia) itu. Kalau sudah, akan saya koordinasikan dengan Kedutaan Australia di Jakarta,” kata Kasal saat di konfirmasi. Menurut beliau, Indonesia masih menunggu keterangan resmi dari Australia mengenai pelanggaran batas maritim tersebut. “Mereka akan datang ke tempat saya dan akan menceritakan story-nya bagaimana,” ujarnya.
Menteri Imigrasi Scott Morrison mengaku menerima informasi soal “pelanggaran yang kurang berhati-hati” itu, awal pekan ini. Namun, pihak berwenang Australia langsung menginformasikannya kepada militer Indonesia, dalam hal ini TNI Angkatan Laut. “Kami sangat menyesal akan hal itu dan telah menyampaikan maaf,” kata Morrison kepada para wartawan. “Namun pemerintah Australia tetap berkomitmen melanjutkan kebijakan menghentikan kapal-kapal [pembawa imigran gelap] itu,” lanjut Morrison.
Letnan Jenderal Angus Campbell, kepala “Operasi Penegakan Perbatasan” yang bertanggung jawab menghalau para kapal imigran gelap juga mengaku bahwa pelanggaran teritorial itu terjadi dalam beberapa hari. Namun, dia menolak memberi penjelasan lebih lanjut. Mengusir kapal-kapal pembawa imigran gelap ke perairan Indonesia ini merupakan kebijakan kontroversial pemerintah Australia. Belakangan ini pemerintah Australia juga tidak mau transparan soal bagaimana dan berapa kapal-kapal itu diusir oleh pihak berwenang, yang melibatkan militer.
Sumber: Vivanews
Berkomentarlah Dengan Bijak
EmoticonEmoticon