Susi: Subsidi Nelayan Dicabut untuk Kembangkan SKPT

Susi: Subsidi Nelayan Dicabut untuk Kembangkan SKPT


JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berencana untuk membangun sejumlah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Salah satu kendalanya adalah BBM. Dia meminta agar Pertamina menyediakan solar di setiap daerah terutama di wilayah SKPT.

“Seminggu saya jadi Menteri, saya umumkan BBM (untuk kapal) di atas 30 GT subsidi hilang, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga minta (kapal) yang di bawah 30 GT 1,2 juta kilo juga suruh dihilangin (subsidi), sampai hari ini kok tidak dihilangin. Padahal keluhan nelayan kami, kami ini tidak perlu disubsidi. Kami ini perlu solar ada di mana-mana. Jadi tolong dicabut (subsidi), tapi kembalikan solar ada di mana-mana, di mana nelayan membutuhkan. Itu permintaan kita. Saya mohon ini bisa ditindaklanjuti,” kata Menteri Susi.
Susi: Subsidi Nelayan Dicabut untuk Kembangkan SKPT
Menteri Susi berpendapat, subsidi BBM tidak dapat dinikmati nelayan kecil karena mereka memakai BBM dengan harga termahal. Sehingga, subsidi BBM yang diberikan Pertamina justru hanya dinikmati oleh industri yang tidak sepatutnya.

“Kami selalu mendukung Pertamina karena kalau Pertamina sehat, kuat, akan menjadi partner kita untuk mengembangkan wilayah SKPT kita,” imbuh Menteri Susi.

“Stok ikan sudah naik banyak. Pemerintah menargetkan konsumsi ikan dari 43 kg menjadi 46 kg. Berarti 3 kg dikali 250 juta penduduk Indonesia, ada 750 ribu ton ikan yang harus didistribusikan dari nelayan tangkap ke konsumen. Konsumen terbesar ada di pulau Jawa. Nah tentu perlu pengangkutan, transportasi, dan lain-lain. Nadinya, darahnya transportasi ya BBM-nya Pertamina,” kata Menteri Susi.

Lumbung ikan Indonesia ada di Indonesia bagian timur seperti di bagian utara Sulawesi, bagian barat Sumatera, dan bagian selatan Jawa. “Jika BBM dari Pertamina tidak lancar, semua aktivitas kelautan dan perikanan dapat terganggu”, ungkap Menteri Susi.

Menteri Susi juga berpesan agar regulasi tidak boleh membelenggu dunia usaha. Birokrasi-birokrasi yang tidak penting harus dibuang. “Demi rakyat, demi Indonesia lebih baik, demi ikan kita bisa dimakan oleh bangsa kita, bisa diekspor menghasilkan devisa, kita akan bekerjasama mendobrak hal yang tidak perlu dan membelenggu kita. Saya apresiasi atas MoU ini. Mudah-mudahan kerjasama Pertamina dan KKP makin maju, makin lanjut, dan nelayan diuntungkan, masyarakat konsumen ikan juga diuntungkan,” ucap dia. (NG)

Sumber :Detak,co

Berkomentarlah Dengan Bijak
EmoticonEmoticon