China Usul Gencatan Senjata agar Rohingya Kembali ke Rakhine
China mengusulkan tiga tahapan upaya diawali dengan gencatan senjata, sebagai langkah awal penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Usulan itu disampaikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam Pertemuan Tingkat Menteri Asia-Eropa yang digelar di Ibukota Myanmar, Nay Pyi Taw, Senin (20/11).
“Tahap pertama menerapkan gencatan senjata untuk mengembalikan stabilitas dan ketertiban sehingga rakyat menikmati perdamaian dan tidak lagi terpaksa melarikan diri,” kata Wang Yi dalam pertemuan yang juga dihadiri Menlu RI Retno Lestari Priansari Marsudi tersebut.
“Dengan kerja keras seluruh pihak, pada saat ini tahap pertama pada dasarnya telah tercapai, dan kuncinya adalah mencegah situasi memanas kembali, terutama jangan lagi ada pihak yang memicu bentrokan,” kata Wang Yi seperti dilansir dalam rilis Kementerian Luar Negeri China.
Wang mengatakan dirinya percaya bahwa konflik kemanusiaan yang diperkirakan telah menewaskan 1.000 orang terutama etnis Rohingya sejak akhir Agustus lalu itu bisa diselesaikan dengan solusi yang disepakati Myanmar dan Bangladesh melalui konsultasi.
Setelah gencatan senjata berhasil diterapkan, Wang mengatakan dialog bilateral antara Naypyidaw dan Dhaka juga perlu diperkuat dalam penyelesaian krisis tersebut.
Terakhir, kedua negara patut membicarakan solusi jangka panjang yang berfokus pada pengentasan kemiskinan untuk benar-benar menyelesaikan krisis yang telah bertahun-tahun mengincar etnis minoritas Muslim terutama Rohingya tersebut.
“Dan sebagai sahabat Myanmar dan Bangladesh, China bertekad terus mempertahankan perannya secara konstruktif dalam menyelesaikan isu di Rakhine State ini dengan tepat,” kata Wang Yi saat bertemu dengan Presiden Myanmar Htin Kyaw, sebagaimana dikutip Reuters.
Sebagai sekutu dekat Nay Pyi Daw, selama ini Beijing tidak pernah menggunakan pendekatan sanksi dan embargo ekonomi kepada Myanmar demi menekan negara itu untuk segera menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine tanpa kekerasan.
China berulang kali menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintahan Aung San Suu Kyi selama ini yang dianggap Beijing telah berupaya melindungi stabilitas dan keamanan warga Myanmar.
Dukungan Beijing disampaikan di tengah kecaman sejumlah organisasi internasional soal persekusi seperti penyiksaan hingga pembunuhan terhadap Rohingya yang dilakukan militer Myanmar. Etnis Rohingya, yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, selama ini dianggap sebagai Bengali, imigran ilegal asal Bangladesh.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan telah menganggap krisis kemanusiaan di Rakhine sebagai contoh upaya pembersihan etnis Rohingya secara sistematis oleh aparat Myanmar.
Sejumlah pihak bahkan menyebut konflik tersebut sudah harus dianggap sebagai kejahatan genosida. Sumber : CNN (nat)
Berkomentarlah Dengan Bijak
EmoticonEmoticon