Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja (tengah), menyerahkan diri setelah ditetapkan menjadi tersangka, di Gedung KPK,
Baca Berita Terkini Dalam Negeri Lainnya :
Hasil Revolusi Mental, Luhut Minta Aparat Jangan berlebihan tindak PKI - Naon Wae News
Hmmm Parah Banget nih Ternyata Kaos PKI Sudah Terjual Bebas di Blok M 3 Sejak Bulan Lalu
Setelah Berselfie Ria dan menduduki Kepala Patung Pahlawan Remaja ini di tangkap TNI
Naon WAE News, Jakarta - PT Agung Podomoro Land mengklaim Jika Mereka Sebenarnya Ikut membiayai penggusuran di daerah pelac*ran Kalijodo Penjaringan, Jakut (Jakarta Utara), pada akhir bulan Februari lalu. Menurut Direktur Utama Ariesman Widjaja Jika Bahwassannya perusahaannya juga ikut andil dan bahkan mengeluarkan sejumplah uang Rp 6 miliar atas dasar permintaan Gubernur DKI Jakarta Yakni AHOK.
Menurut pengakuan Ariesman sendiri uang sebesar itu diperuntukan untuk membayar dan mengerahkan 5.000 personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, kepolisian, dan tentara yang membantu Pemrov DKI Dalam menggusur wilayah yang bersisian dengan Kanal Banjir Barat tersebut.
Pengakuan Sang Direktur Podomoro Ariesman tersebut langsung disampaikannya kepada KPK. Penyidik juga berhasil menemukan memo yang berisi Permintaan Ahok itu di kantor Ariesman dalam penggeledahan 1 April 2016.
Selain memo itu, penyidik dikabarkan menemukan perjanjian 12 proyek pemerintah yang dikerjakan Podomoro. Salah satunya membanagun rumah susun sewa sederhana Daan Mogot, Jakarta Barat. “Proyek-proyek itu merupakan kewajiban tambahan yang diminta pemerintah Jakarta atau Gubernur Basuki Tjahaja Purnama,” kata Ariesman, tersangka suap reklamasi.
Menurut Ariesman, biaya proyek yang dikeluarkan Podomoro itu akan diganti pemerintah melalui pemotongan kontribusi tambahan pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Padahal, DPRD Jakarta batal mengesahkan peraturan tersebut setelah KPK menangkap Mohamad Sanusi, yang menerima suap dari Ariesman yang meminta kontribusi diturunkan dari 15 menjadi 5 persen.
Selain Podomoro, sang direktur Ariesman,juga menyatakan jika bahwasannya pemegang izin reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta mengerjakan proyek pemerintah seperti yang dikerjakan Podomoro. “Tapi saya tidak mengetahui di mana dan pekerjaannya apa saja,” ujarnya.
Yang menjadi permasalahan, kesaksian Ariesman ini dibantah sepenuhnya oleh para petinggi Podomoro yang lain. “Untuk Kalijodo, setahu saya kami tidak ada kontribusi apa pun,” kata Senior General Manager PT Agung Podomoro Land Alvin Andronicus, kemarin. Namun, Senior General Manager PT Agung Podomoro Land Yakni Alvin Anronicus mengakui Jika Bahwasannya memang jika rumah susun Dan Mogot dibangun oleh perusahaannya sebagai bagian dari kewajiban pengembang.
Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Yani Wahyu Purwoko mengaku tak tahu sumber anggaran pasukannya ketika menggusur Kalijodo pada akhir Februari lalu. Pengerahan 2.500 personel itu, kata Yani, memakai anggaran lembaganya. “Buat membeli nasi bungkus saja,” kata dia tanpa menyebutkan nominal dan alokasi anggaran.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016, Satpol PP menganggarkan sekitar Rp 700 juta untuk kegiatan penertiban dalam setahun. Selain Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan Penjaringan menyiapkan anggaran karena Kalijodo terletak di wilayah tersebut. Kecamatan mengalokasikan Rp 96 juta, sementara kelurahan Rp 20 juta.
Kepala Bidang Operasional Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Martuani Sormin belum bisa dimintai komentar mengenai dana penertiban dari Podomoro. Selain mengerahkan polisi pamong, pemerintah Jakarta meminta polisi dan tentara menggusur Kalijodo karena mendapat perlawanan sengit dari penghuni dan preman di sana.
Seusai diperiksa sembilan jam oleh penyidik KPK kemarin, Ahok tak menjawab pertanyaan soal klaim Podomoro ini. "Saya ditanya soal suap untuk tiga tersangka," kata dia.
Sumber : Tempo
 |
| Podomoro : Sebenarnya Biaya Penggusuran Kalijodo Barter Reklamasi - Naon Wae News |
Baca Berita Terkini Dalam Negeri Lainnya :
Hasil Revolusi Mental, Luhut Minta Aparat Jangan berlebihan tindak PKI - Naon Wae News
Hmmm Parah Banget nih Ternyata Kaos PKI Sudah Terjual Bebas di Blok M 3 Sejak Bulan Lalu
Setelah Berselfie Ria dan menduduki Kepala Patung Pahlawan Remaja ini di tangkap TNI
Naon WAE News, Jakarta - PT Agung Podomoro Land mengklaim Jika Mereka Sebenarnya Ikut membiayai penggusuran di daerah pelac*ran Kalijodo Penjaringan, Jakut (Jakarta Utara), pada akhir bulan Februari lalu. Menurut Direktur Utama Ariesman Widjaja Jika Bahwassannya perusahaannya juga ikut andil dan bahkan mengeluarkan sejumplah uang Rp 6 miliar atas dasar permintaan Gubernur DKI Jakarta Yakni AHOK.
Menurut pengakuan Ariesman sendiri uang sebesar itu diperuntukan untuk membayar dan mengerahkan 5.000 personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, kepolisian, dan tentara yang membantu Pemrov DKI Dalam menggusur wilayah yang bersisian dengan Kanal Banjir Barat tersebut.
Pengakuan Sang Direktur Podomoro Ariesman tersebut langsung disampaikannya kepada KPK. Penyidik juga berhasil menemukan memo yang berisi Permintaan Ahok itu di kantor Ariesman dalam penggeledahan 1 April 2016.
Selain memo itu, penyidik dikabarkan menemukan perjanjian 12 proyek pemerintah yang dikerjakan Podomoro. Salah satunya membanagun rumah susun sewa sederhana Daan Mogot, Jakarta Barat. “Proyek-proyek itu merupakan kewajiban tambahan yang diminta pemerintah Jakarta atau Gubernur Basuki Tjahaja Purnama,” kata Ariesman, tersangka suap reklamasi.
Menurut Ariesman, biaya proyek yang dikeluarkan Podomoro itu akan diganti pemerintah melalui pemotongan kontribusi tambahan pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Padahal, DPRD Jakarta batal mengesahkan peraturan tersebut setelah KPK menangkap Mohamad Sanusi, yang menerima suap dari Ariesman yang meminta kontribusi diturunkan dari 15 menjadi 5 persen.
Selain Podomoro, sang direktur Ariesman,juga menyatakan jika bahwasannya pemegang izin reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta mengerjakan proyek pemerintah seperti yang dikerjakan Podomoro. “Tapi saya tidak mengetahui di mana dan pekerjaannya apa saja,” ujarnya.
Yang menjadi permasalahan, kesaksian Ariesman ini dibantah sepenuhnya oleh para petinggi Podomoro yang lain. “Untuk Kalijodo, setahu saya kami tidak ada kontribusi apa pun,” kata Senior General Manager PT Agung Podomoro Land Alvin Andronicus, kemarin. Namun, Senior General Manager PT Agung Podomoro Land Yakni Alvin Anronicus mengakui Jika Bahwasannya memang jika rumah susun Dan Mogot dibangun oleh perusahaannya sebagai bagian dari kewajiban pengembang.
Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Yani Wahyu Purwoko mengaku tak tahu sumber anggaran pasukannya ketika menggusur Kalijodo pada akhir Februari lalu. Pengerahan 2.500 personel itu, kata Yani, memakai anggaran lembaganya. “Buat membeli nasi bungkus saja,” kata dia tanpa menyebutkan nominal dan alokasi anggaran.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016, Satpol PP menganggarkan sekitar Rp 700 juta untuk kegiatan penertiban dalam setahun. Selain Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan Penjaringan menyiapkan anggaran karena Kalijodo terletak di wilayah tersebut. Kecamatan mengalokasikan Rp 96 juta, sementara kelurahan Rp 20 juta.
Kepala Bidang Operasional Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Martuani Sormin belum bisa dimintai komentar mengenai dana penertiban dari Podomoro. Selain mengerahkan polisi pamong, pemerintah Jakarta meminta polisi dan tentara menggusur Kalijodo karena mendapat perlawanan sengit dari penghuni dan preman di sana.
Seusai diperiksa sembilan jam oleh penyidik KPK kemarin, Ahok tak menjawab pertanyaan soal klaim Podomoro ini. "Saya ditanya soal suap untuk tiga tersangka," kata dia.
Sumber : Tempo
Berkomentarlah Dengan Bijak
EmoticonEmoticon